Pemekaran Dapil Surabaya Berkah atau Beban Demokrasi?
Catatan Redaksi - Rencana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya menjelang Pemilu 2029 bukan cuma perubahan administratif di atas kertas.
Langkah ini merupakan hantaman keras yang akan merombak total lanskap pertarungan politik di Kota Pahlawan.
Bagi partai politik dan calon legislatif, wacana ini merupakan alarm dini. Sebab mereka dipaksa keluar dari zona nyaman, memetakan ulang basis massa.
Pun beradaptasi cepat dengan medan tempur yang sepenuhnya baru.
Pemekaran wilayah ini dipastikan memicu rekonstruksi basis suara secara masif. Partai-partai besar tidak bisa lagi tidur nyenyak di atas "lumbung suara" tradisional mereka.
Garis pembatas dapil yang baru berpotensi memecah konsentrasi pemilih fanatik, atau bahkan meleburkannya ke dalam wilayah kekuasaan lawan.
Kondisi ini menuntut parpol melakukan audit elektoral ulang yang menguras energi. Lebih jauh lagi, menyempitnya ruang gerak kampanye akibat penciutan wilayah dapil justru berisiko memicu kanibalisme internal.
Benturan keras diprediksi tidak hanya terjadi antarpartai, melainkan sesama caleg di bawah naungan bendera yang sama yang berebut ceruk suara yang kian terbatas.
Namun, di balik tensi kompetisi yang meninggi, kekhawatiran besar pada potensi pembengkakan biaya politik (cost politics).
Ketika ruang kompetisi semakin menyempit dan persaingan kian personal, godaan caleg menggunakan jalan pintas akan semakin liar.
Jika penyelenggara dan pengawas pemilu lengah, ruang demokrasi Surabaya terancam didominasi oleh penguatan praktik patronase dan politik uang.
Hal ini tentu menjadi paradoks pemekaran yang semula untuk mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen, justru berisiko menurunkan kualitas demokrasi akibat pragmatisme transaksional.
Kendati begitu pemekaran dapil ini menjadi ujian kematangan politik bagi semua elemen di Surabaya.
Partai politik dituntut membuktikan komitmennya melahirkan kader yang kaya gagasan dan kuat secara ideologis, bukan cuma caleg yang mengandalkan kekuatan logistik.
Di sisi lain, warga Surabaya harus menjadi pemilih yang jauh lebih kritis. Meskipun peta dapil mungkin saja berubah.
Namun kecerdasan kolektif publik dalam menyaring pemimpin masa depan tidak boleh goyah oleh godaan sesaat.
Editor : Redaksi
