Bertemu Nelayan Pantura, Wamen Viva Yoga: Kita Tuntaskan Masalah Dengan Klarifikasi, Koordinasi, dan Sinergi

 
Jakarta, JatimUPdate.id - Sejumlah nelayan yang terhimpun dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan pada Rabu, (3/6/2026), bersilaturahmi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Di ruang kerja, Gedung Makarti, Komplek Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, mereka mengadukan berbagai permasalahan yang mereka alami.
 
Para nelayan yang terhimpun pada koperasi di bawah pimpinan Mustakim itu saat ini merasakan terlalu banyak aturan yang mereka terima.

Tak hanya itu, aturan dari dua kementerian terkait bisa saling tumpang tindih.

Proses pengurusan dokumen, seperti pengukuran kapal, dirasa terlalu lama.

“Sebab dokumen tak lengkap membuat banyak kapal nelayan ditangkap”, ujar salah seorang nelayan.

Beban pungutan resmi yang sudah banyak dirasakan dikatakan akan bertambah bila isu penerapan ‘PBB Laut’ diberlakukan.
    
Menanggapi permasalahan tersebut Viva Yoga mengatakan keberadaan nelayan dalam mencari ikan dari Pantai Utara (Pantura) Lamongan, Jawa Timur, hingga sampai Kalimantan dan Sulawesi, perlu dilindungi “Mereka berhari-hari di laut untuk mencari nafkah bagi keluarga”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR itu. “Mencari ikan di laut lepas penuh resiko”, tambahnya.
 
Meski aturan dibuat untuk melindungi namun pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan jangan semua beban diberikan kepada nelayan.

“Beban yang diterima nelayan sudah banyak”, tuturnya.
 
Viva Yoga menyatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Terkait ‘PBB Laut’ agar isu tersebut dicek kembali kepada instansi terkait sebab selama ini pajak serupa hanya dikenakan pada sektor tambak dan keramba sedang kapal nelayan sudah ada pajak tahunan.

“Di sini perlunya penjelasan atau klarifikasi dari pihak yang hendak menerapkan PBB Laut”, ujarnya.
 
Berbagai aturan dari beragam kementerian dan pemerintah daerah sehingga tumpang tindih menurut pria asal Lamongan itu perlu dikoordinasikan dan disinergikan.

Semua keluhan yang diungkapkan oleh para nelayan menurutnya perlu disampaikan ke semua pihak agar selanjutnya dibuat kebijakan yang tepat dan terintegrasi.
 
Menurut Viva Yoga mensejahterakan nelayan menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Saat menyampaikan pidato di depan anggota DPR dalam ‘Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027’, Presiden mengatakan pentingnya kesejahteraan nelayan.

Presiden ingin nelayan saat menangkap ikan dengan perlengkapan yang bisa diandalkan sehingga memperoleh ikan tangkapan yang bernilai tinggi.
 
Untuk mensejahterakan nelayan, Presiden tak hanya menyampaikan perlunya alat tangkap yang handal namun juga berencana membangun 5.000 desa nelayan.
 
Kementerian Transmigrasi memiliki program membangun kawasan transmigrasi yang berada di pesisir.

Sesuai dengan alamnya maka kawasan transmigrasi itu menjadi perkampungan nelayan.

“Kementerian Transmigrasi memiliki kawasan nelayan yang berada di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau; dan Pasang Kayu Sulawesi Barat”, paparnya.
 
Untuk memberdayakan mereka, kementerian ini telah memberi pelatihan kepada 50 nelayan di Barelang.

“Saya yang membuka acara pelatihan itu”, ujar Viva Yoga.

Tak hanya memberikan pelatihan, para nelayan juga diberi bantuan kapal dengan ukuran 5 GT.

“Enam belas kapal kita salurkan kepada 16 kelompok usaha bersama”, tambahnya. Diharap dengan pelatihan dan bantuan kapal yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
 
Viva Yoga ingin pasar-pasar ikan yang ada termasuk di Lamongan bisa seperti pasar ikan yang ada di Jagalchi (Busan) dan Noryangjin (Seoul) Korea Selatan dan Toyosu di Jepang.

Bila pasar ikan sudah modern maka permasalahan yang selama ini masih dialami nelayan seperti pasokan es dan cold storage tak akan terjadi lagi. (sof/yh)
 

Editor : Yuris. T. Hidayat