Surabaya,JatimUPdate.id – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan, buka suara terkiat banjir yang menerjang kota Pahlawan selama dua hari ini.
Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan besarnya tantangan penanganan banjir yang harus diikuti dengan solusi terintegrasi.
Baca juga: Surabaya Banjir, PMII Surabaya Pertanyakan Efektivitas Proyek Gorong-gorong Bernilai Ratusan Miliar
"Termasuk pembenahan pada model penataan ruang agar tidak semua lahan terbuka diekspansi oleh kawasan permukiman dan komersial," kata Eri, Selasa (23/6).
Eri menyebut, peristiwa ini merupakan perpaduan dari sejumlah karakter banjir Surabaya.
Pertama, "banjir lokal" karena intensitas hujan deras yang belum cukup mampu diimbangi keandalan sistem drainase yang terlalu berorientasi pada ”betonisasi”.
Ia memaparkan, sistem drainase berbasis beton tidak optimal karena belum sepenuhnya tuntas dibangun dan saling terintegrasi.
Selain itu tanbah Eri, daya tampung saluran tidak optimal lantaran sebagian besar belum dilakukan normalisasi secara maksimal.
Kedua, pasang laut yang membuat air "antre" menuju laut, bahkan terjadi fenomena “pembalikan air”.
"Ketiga, limpahan air dari kawasan hulu sekitar ke Surabaya yang merupakan kota pantai dan daerah hilir," terang Eri.
Eri mengatakan, Surabaya perlu terus memperkuat upaya memadukan pengembangan sistem drainase modern.
Misalnya box culvert dengan paradigma berbasis alam yang mendorong implementasi siklus air secara lebih baik untuk mengurangi limpasan air di permukaan dengan memperbanyak resapan air dan tampungan air hujan.
"Kita berkejaran dengan dampak perubahan iklim yang membuat pengendalian banjir semakin kompleks. Perubahan iklim membuat pola cuaca menjadi ekstrem dan siklus musim bergeser, sehingga kita menemukan fenomena hujan deras terjadi pada periode yang semestinya kering. Dampak perubahan iklim ibarat deret ukur alias eksponensial, sedangkan kemampuan kita membangun teknis saluran berbasis beton bak deret hitung, salah satunya karena ruang fiskal yang penuh tantangan," kata Eri Irawan.
Hal tersebut, papar Eri, juga telah menjadi kesadaran bersama Pemkot dan DPRD Surabaya, yang terlihat dari upaya untuk terus memperluas ruang-ruang tangkapan air.
”Di Raperda Pengendalian Banjir yang sedang dibahas, kita juga sudah menyepakati nantinya ada kewajiban menyediakan kolam tampung air hujan pada setiap kawasan bisnis, perumahan, dan segala jenis ruang, minimal untuk menampung air hujan sebesar 1 m3 per 100 m2 luas lahan,” ujar Eri Irawan.
Eri menekankan perpaduan tiga karakter banjir di Kota Pahlawan membuat pola pengendalian banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan memperlancar dan mempercepat aliran air ke hilir dengan pendekatan teknis pembangunan prasarana berupa saluran air berbasis beton dan rumah pompa semata.
Baca juga: Dewan Cecar Disbudporapar Soal Bantuan Pendidikan, Soroti Perubahan Kriteria dan Data Kemiskinan
Eri menambahkan, pola pengendalian banjir yang terintegrasi memerlukan lima langkah untuk melengkapi pengembangan sistem drainase modern berbasis beton dan rumah pompa.
Pertama, mengembalikan fungsi alami sungai dan lansekap sekitarnya untuk menyelaraskan fungsi sungai sebagai satu bagian dari ekosistem yang berperan penting memitigasi banjir.
Pengembalian fungsi alami pada sungai dan saluran kecil di permukiman juga harus terus ditingkatkan.
”Contoh yang sudah dikerjakan Pemkot Surabaya, di antaranya adalah normalisasi Kali Anak. Ini juga perlu didorong dengan normalisasi saluran-saluran kecil lainnya. Masih banyak yang mengalami penyempitan. Misal di Kali Semalang, Sukolilo, yang pada beberapa bagiannya menyempit hingga tinggal 1,5 meter, padahal dulunya 4-5 meter,” ujar Eri.
Kedua menambah instrumen tampungan air untuk pengendali banjir, seperti waduk, bozem, dan sebagainya termasuk membuat resapan-resapan air skala rumah tangga.
"Termasuk pengembangan bozem pada rawan pasang air laut," tegas Eri.
Eri juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang akan mewajibkan pembuatan biopori untuk resapan air pada pembangunan jalan paving melalui dana kelurahan (Dakel).
Ketiga, kolaborasi dengan semua daerah hulu, mengingat Surabaya adalah daerah hilir yang menjadi muara aliran air beberapa sungai besar seperti Sungai Brantas.
Baca juga: Soroti Kasus TBC di Kota Pahlawan, Zuhro Dorong Penguatan Deteksi Dini
Pengelolaan lingkungan yang baik di daerah hulu, termasuk dalam hal pengelolaan air hujan, akan memastikan volume air yang mengalir ke daerah hilir seperti Surabaya lebih terkontrol.
”Pemerintah pusat dan Pemprov Jatim semestinya bisa mengambil peran koordinatif yang lebih terukur untuk pemulihan lingkungan pada wilayah hulu sungai-sungai besar yang ada di provinsi ini,” ujarnya.
Keempat, yang menurut Eri juga sangat penting, adalah pengendalian ruang yang ketat. Saat ini kawasan kota meluas secara acak alias urban sprawl, termasuk pesatnya pertumbuhan .
Lahan terbuka menjadi lahan tertutup oleh beton, bangunan, maupun aspal, yang kemudian mengurangi proses alami dalam siklus hidrologi yang memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah.
Kelima, sambung politisi PDI Perjuangan tersebut, perlu revolusi pengelolaan sampah.
Hingga saat ini, sampah masih banyak ditemukan di saluran drainase dan sungai, yang menghambat aliran air serta meningkatkan risiko terjadinya banjir.
”Penanganan sampah harus serius sejak dari sumbernya, dari tingkat rumah tangga, permukiman, sekolah, dunia usaha, dan sebagainya. Pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan guna ulang harus menjadi budaya baru. Pemerintah juga perlu memperkuat penyediaan infrastruktur persampahan dari sumbernya, dari tempat di mana sampah itu dihasilkan. Sehingga potensi penyumbatan saluran karena sampah dapat ditekan untuk mengurangi banjir,” beber Eri Irawan (*)
Editor : Miftahul Rachman