PPI : Presiden Prabowo Berjuang Keras Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Dan Social Justice

Jakarta, JatimUPdate.id - Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat, terutama terkait program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika politik domestik, sejumlah elemen masyarakat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI), Muhlis Ali, yang menilai arah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini berfokus pada kedaulatan, stabilitas geopolitik, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Menurut Muhlis Ali, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu di tingkat akar rumput.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo melalui program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa. Arahnya Kedaulatan Rakyat dan Social Justice atau Keadilan Sosial,” ujar Muhlis Ali, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, KDMP diharapkan mampu memastikan pemerataan kesejahteraan, memperkuat swasembada pangan, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pembangunan berbasis desa, sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Selain KDMP, pemerintah juga menekankan penguatan ketahanan pangan nasional.

Muhlis menyebut sejumlah kebijakan strategis, termasuk target swasembada beras, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan.

Desa adalah Kunci Peradaban Modern Indonesia Emas 2045

Menurutnya, sinergi antara Koperasi Merah Putih, MBG, serta pengembangan desa nelayan dan sektor pertanian menjadi fondasi penting menuju kedaulatan pangan.

“Jika kebijakan presiden terus konsisten, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi negara berdaulat pangan. Yang jelas Desa adalah Kunci Peradaban Modern Indonesia Emas 2045,” kata Muhlis.

Ketahanan pangan menjadi isu strategis di tengah ketidakpastian rantai pasok global dan perubahan iklim.

Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri dan distribusi yang lebih efisien.

Di sisi lain, Muhlis juga menyoroti tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo. Ia menyebut potensi kesalahan kebijakan oleh jajaran pemerintah serta melemahnya kepercayaan publik terhadap elite politik dalam beberapa bulan terakhir.

Tekanan fiskal akibat kondisi ekonomi global disebut turut memengaruhi ruang gerak kebijakan pemerintah.

“Presiden berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi harus mengelola keberagaman dan perbedaan, di sisi lain harus bersikap tegas terhadap berbagai tantangan,” ujarnya.

Muhlis Ali juga mengapresiasi langkah presiden dalam memberantas korupsi.

"Dalam dua tahun kepemimpinan beliau, sudah ada kurang lebih 30 OTT , ada ratusan tersangka, ada aset trilliunan yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan, itu rekor," ucap Muhlis Ali.

Menurutnya, dukungan publik tetap diperlukan, disertai fungsi kontrol melalui kritik konstruktif.
Muhlis menekankan pentingnya keseimbangan antara dukungan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Setiap kebijakan yang baik kita dukung, setiap ada kekurangan kita kritik sebagai fungsi kontrol dan komitmen bersama,” pungkasnya.

Pendekatan ini mencerminkan dinamika demokrasi yang menuntut akuntabilitas sekaligus stabilitas. Di tengah tekanan global dan kebutuhan domestik yang mendesak, arah kebijakan ekonomi desa dan ketahanan pangan akan menjadi indikator penting efektivitas pemerintahan saat ini.

Program Koperasi Merah Putih (KDMP) dan penguatan ketahanan pangan nasional menjadi sorotan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan dari sejumlah elemen masyarakat menunjukkan adanya harapan terhadap kedaulatan ekonomi dan swasembada pangan. Namun, tantangan fiskal dan dinamika kepercayaan publik tetap menjadi ujian tersendiri.

Ke depan, konsistensi kebijakan, transparansi, serta partisipasi publik akan menentukan sejauh mana program-program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. (dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat