Sidoarjo, JatimUpdate.id - Fraksi NasDem-Demokrat DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (1/7/2026), fraksi ini menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Fraksi NasDem-Demokrat, Muh. Zakaria Dimas Pratama, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun, menurutnya, opini tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sepenuhnya bebas dari persoalan.
"Fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih menemukan berbagai kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan. Artinya, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," kata Dimas.
Ia menegaskan, temuan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan daerah masih memerlukan pembenahan agar APBD benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sorotan utama Fraksi NasDem-Demokrat tertuju pada SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp680,6 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp37,38 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Dimas, besarnya SILPA mencerminkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah kapasitas fiskal menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Baca juga: Muharram Green Action Edu Aksi Pilah Sampah, Anak Yatim dan Dhuafa Belajar Menjaga Bumi Sejak Dini
"Besarnya SILPA menunjukkan pemerintah daerah belum mampu mengkonversi kemampuan fiskal APBD menjadi pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat," tegasnya.
Fraksi NasDem-Demokrat menilai tingginya SILPA dipengaruhi lemahnya kualitas perencanaan anggaran, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, serta belum optimalnya kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi program pembangunan.
Karena itu, fraksi meminta Pemkab Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian anggaran agar penyerapan APBD lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem-Demokrat juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru sehingga ketergantungan terhadap sektor tertentu dapat dikurangi.
Dalam pandangannya, fraksi juga menyoroti temuan BPK terkait sejumlah proyek konstruksi yang mengalami kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan nilai mencapai Rp4,1 miliar.
"Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar tidak menjadi temuan yang berulang," ujar Dimas.
Tak hanya itu, fraksi juga menilai masih terdapat sejumlah proyek yang penyelesaiannya melewati target waktu sehingga menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi NasDem-Demokrat meminta Pemkab Sidoarjo memaparkan langkah konkret untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti dan persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret untuk memastikan temuan serupa tidak kembali berulang pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026," pungkas Dimas.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat