Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori, mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belakangan intens turun langsung ke lapangan.
Menurutnya, seorang pemimpin harus hadir di tengah masyarakat, bukan malah dianggap menyaingi konten medsos Wawali Armuji.
Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Eks Dirut KBS Tersangka Korupsi, Komisi A: Momentum Benahi BUMD
"Pemimpin memang harus turun ke bawah. Kalau ada yang menilai itu persaingan, selama bersaing dalam kebaikan tidak ada masalah," kata Buchori, kata Buchori kepada Jatimupdate.id, Rabu (22/7).
Dari sudut pandangnya, sidak wali kota untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Sehingga ia menekankan camat dan lurah harus memahami seluruh persoalan di wilayahnya.
Pasalnya kata Buchori, lurah maupun camat menerima tunjangan kinerja (tukin), dan bertanggung jawab terhadap kondisi wilayah.
"Persoalan seperti sampah, drainase, jalan rusak hingga penyaluran bantuan sosial harus menjadi perhatian. Kalau kinerjanya tidak baik, tentu harus dievaluasi. Tukin itu diberikan berdasarkan kinerja," urai Buchori.
Buchori juga mengapresiasi langkah Eri Cahyadi yang turun langsung ke Tambak Wedi dan memberikan tindakan kepada lurah setempat.
Kendati begitu, ia mengingatkan agar setiap keputusan tidak didasarkan pada subjektif saja. Begitu juga dengan lurah tidak boleh menjawab "tidak tahu" ketika ditanya persoalan di wilayahnya.
Ia menegaskan, wali kota juga harus melihat rekam jejak dan penyebab persoalan sebelum menjatuhkan sanksi.
"Bisa saja persoalan itu merupakan warisan kebijakan sebelumnya atau karena laporan masyarakat tidak pernah masuk ke lurah, tetapi langsung ke wali kota. Itu juga harus dilihat," katanya.
Baca juga: Piala Ketua DPRD Surabaya Diikuti 30 Tim, Syaifuddin Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini
Buchori berharap jika lurah yang bersangkutan memang terbukti bekerja baik dan berintegritas, nama baiknya dapat dipulihkan.
Sebab, seorang lurah maupun camat meniti karier melalui proses panjang sehingga evaluasi harus dilakukan secara adil.
"Kalau memang ada kekeliruan dalam penilaian, tentu nama baiknya harus dikembalikan. Bagaimanapun mereka adalah anak buah wali kota yang juga harus dilindungi kredibilitasnya," beber Buchori Imron. (Roy/mmt).
Editor : Miftahul Rachman