Bandung, JatimUPdate.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi penggerak atau booster berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Anggota Komisi XI DPR: Dana Desa Harus Tepat Sasaran dan Dongkrak Kesejahteraan Warga
Menurut Djamari, keberhasilan LPM dalam memperkuat manfaat program pemerintah bagi masyarakat akan turut menentukan keberadaan organisasi tersebut di masa mendatang.
"Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, apa itu LPM? Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan," ujar Djamari saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Djamari juga meminta jajaran LPM tidak mudah menyerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong LPM berani mengambil langkah dan berkontribusi langsung dalam pembangunan.
"Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap kepada orang lain, tetapi ada pada bangsa ini sendiri," katanya.
Dalam arahannya, Djamari menyinggung berbagai tantangan strategis yang dihadapi Indonesia, baik akibat dinamika global maupun persoalan di dalam negeri.
Ia mengatakan perkembangan dunia saat ini penuh gejolak. Konflik Amerika Serikat-Iran, perang Rusia-Ukraina, serta konflik di sejumlah kawasan berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Baca juga: SMSI Jatim–Kejati Siap Kolaborasi Optimalkan Program Jaksa Jaga Desa
Karena itu, seluruh komponen bangsa diminta memiliki optimisme, ketangguhan, dan semangat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Djamari juga mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi negara maju dan sejahtera jika mampu menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan strategis.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM Ahmad Doli Kurnia mendorong perubahan pendekatan pembangunan nasional dari top-down menjadi bottom-up dengan menempatkan desa dan kelurahan sebagai subjek utama pembangunan.
Menurut Doli, percepatan pembangunan desa menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
"Kalau Indonesia ini mau maju, tentu kemajuan Indonesia itu dilalui dengan percepatan pembangunan di desa. Pemerintah harus mengubah strategi pembangunannya, pendekatannya bukan hanya top-down tapi bottom-up dengan melibatkan partisipasi masyarakat," kata Doli.
Baca juga: KSP Dudung Abdurrahman : Desa adalah fondasi kemajuan Indonesia.
Doli juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tata kelola dan integritas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa. Hal itu diperlukan agar anggaran yang besar tidak justru menimbulkan persoalan hukum.
Selain itu, ia mendorong konsolidasi berbagai organisasi kepala desa agar potensi kepemimpinan di tingkat desa dapat terintegrasi dan mendukung pembangunan secara optimal.
Doli mengatakan LPM akan menjadikan penguatan pembangunan desa sebagai salah satu agenda dalam Rakernas. Fokusnya antara lain pendampingan pembangunan fisik desa dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
"Tugas LPM adalah bagaimana menjaga masyarakat desa tetap siap menyambut pembangunan dan kemajuan itu," tutur Doli. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat