Jakarta, JatimUPdate.id - Pemerintah Jerman bersiap memperluas kewenangan badan intelijennya. Rencana itu mencakup operasi siber ofensif, penyusupan ke komputer dan telepon pintar, serta tindakan terhadap infrastruktur digital yang dianggap digunakan oleh musuh asing.
Baca juga: Statemen “Kabur ke Yaman”: Metafora atau Data Intelijen
Rencana tersebut menyasar dua lembaga utama, yakni Bundesnachrichtendienst (BND), badan intelijen luar negeri Jerman, dan Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), lembaga yang bertugas melindungi konstitusi Jerman.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyebut perubahan itu sebagai reformasi bersejarah. Kepada Bild, ia mengatakan badan intelijen akan memperoleh kemampuan operasional yang selama ini tidak dimilikinya.
“Ini adalah revolusi dalam arsitektur keamanan kita karena untuk pertama kalinya kita memberikan kewenangan operasional kepada badan intelijen,” kata Dobrindt, seperti dikutip Republika dari Bild.
Selama ini, dinas intelijen lebih banyak berfungsi mengumpulkan dan menganalisis informasi. Dalam rancangan reformasi itu, perannya diperluas menjadi lebih aktif dalam menghadapi ancaman keamanan.
Republika menyebut rencana tersebut muncul ketika pemerintah Jerman semakin menyoroti ancaman hibrida dari luar negeri. Bentuknya antara lain sabotase, spionase, serangan siber, operasi rahasia, hingga upaya memengaruhi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
Negara-negara anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir menuding Rusia berada di balik sejumlah serangan siber, gangguan terhadap sistem navigasi, dan berbagai operasi hibrida di Eropa.
Moskow membantah tuduhan tersebut dan menilai klaim negara-negara Barat digunakan untuk membenarkan peningkatan militerisasi Eropa.
Dalam rancangan tersebut, BND dan BfV dilaporkan akan mendapat kemampuan lebih besar untuk menembus komputer dan telepon pintar sasaran. Salah satu metode yang disebut adalah penyusupan melalui perangkat lunak Trojan.
Kewenangan itu membuat badan intelijen tidak hanya berperan mendeteksi serangan. Mereka juga dapat memperoleh dasar untuk mengganggu atau melumpuhkan infrastruktur digital yang digunakan pelaku serangan siber.
Perubahan itu menandai pergeseran peran intelijen Jerman. Lembaga yang selama ini diposisikan sebagai “mata dan telinga” pemerintah mulai diarahkan untuk memiliki kemampuan bertindak terhadap ancaman.
Namun perluasan kewenangan tersebut juga membuka persoalan mengenai pengawasan. Semakin besar kewenangan intelijen, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan penggunaannya tidak mengikis perlindungan hak-hak sipil.
Republika mengutip laporan Süddeutsche Zeitung pada Desember sebelumnya yang menyebut pemerintah Jerman telah mempertimbangkan pemberian kewenangan kepada BND untuk menjalankan serangan siber, sabotase, serta operasi ofensif lainnya di luar wilayah Jerman.
Perubahan itu akan mempersempit batas antara kegiatan intelijen, pertahanan siber, dan operasi keamanan aktif.
Ancaman Perang Hibrida
Perubahan doktrin keamanan Jerman berlangsung di tengah kekhawatiran Eropa terhadap perang hibrida. Konflik semacam ini tidak selalu berbentuk serangan militer terbuka, tetapi dapat menggunakan serangan siber, sabotase infrastruktur, operasi informasi, spionase, tekanan ekonomi, hingga tindakan rahasia.
Jerman memiliki sejumlah infrastruktur strategis yang berpotensi menjadi sasaran, mulai dari jaringan energi, telekomunikasi, transportasi, fasilitas industri hingga sistem pemerintahan digital.
Baca juga: Dari Zero-Day ke Solo-Day
Oleh sebab itu, Berlin mulai memandang pertahanan negara tidak cukup hanya mengandalkan polisi dan militer konvensional.
Süddeutsche Zeitung, seperti dikutip Republika, juga melaporkan dalam skenario tertentu agen intelijen dapat diizinkan memasuki rumah tersangka secara diam-diam untuk memasang perangkat lunak pengawasan pada komputer dan perangkat elektronik lainnya.
Jika diterapkan, kewenangan tersebut akan menjadi bentuk intervensi yang lebih aktif dibandingkan praktik pengumpulan intelijen selama ini.
Dari Mengawasi Menjadi Bertindak
Dobrindt menilai perubahan diperlukan karena karakter ancaman terhadap Jerman telah berubah. Menurut dia, badan intelijen membutuhkan kemampuan operasional dan kekuatan aktif untuk menghadapi apa yang disebut pemerintah sebagai terorisme negara modern serta jaringan ekstremis.
Pemerintah Jerman tidak ingin dinas intelijen hanya mengetahui adanya serangan setelah kerusakan terjadi. Lembaga tersebut diarahkan memiliki kemampuan untuk menghentikan, mengganggu, atau melakukan tindakan terhadap pelaku.
Dobrindt dijadwalkan mempresentasikan rancangan reformasi itu kepada kabinet Jerman.
Dorongan memperluas kewenangan intelijen sebelumnya juga telah mengemuka. Pada pertengahan Juni, Dobrindt mengumumkan rencana pemerintah memperkuat kemampuan BND bersamaan dengan peresmian pusat baru di Berlin yang berfokus menghadapi perang hibrida.
Langkah tersebut mengarah pada konsep active cyber defence, yakni pertahanan siber yang memungkinkan negara melakukan tindakan ofensif untuk menghentikan ancaman sebelum atau ketika serangan berlangsung.
Intelijen Berbasis AI
Reformasi juga dilaporkan akan memperluas akses lembaga intelijen terhadap data komunikasi dan rekaman video.
Data dalam jumlah besar itu nantinya dapat dianalisis menggunakan kecerdasan buatan. Teknologi tersebut diharapkan membantu badan keamanan menemukan pola komunikasi, jaringan orang, dan aktivitas yang dianggap mencurigakan secara lebih cepat.
Namun kemampuan itu kembali membawa persoalan mengenai batas antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan privasi warga.
BfV memiliki tugas utama melindungi tatanan konstitusional Jerman dari ekstremisme, spionase, dan ancaman terhadap demokrasi. Sementara BND bertanggung jawab mengumpulkan intelijen luar negeri.
Sejarah Jerman dengan penyalahgunaan perangkat pengawasan negara membuat perluasan kewenangan badan intelijen menjadi isu sensitif.
Rencana terbaru itu bahkan disebut dapat memberikan kewenangan pengawasan domestik yang lebih jauh.
Sumber: Republika.co.id, 15 Agustus 2026. Republika mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt kepada Bild serta merujuk laporan Süddeutsche Zeitung mengenai rencana perluasan kewenangan intelijen Jerman. (blid/republika/roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat