JatimUPdate.id - Menjelang Muktamar NU ke-35, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin terus memperkuat komunikasi dengan jajaran Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan setelah Gus Rozin menyatakan diri maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca juga: Mantan Ketua PKC PMII Jatim Dorong Kiai Asep Saifuddin Chalim Jadi AHWA Muktamar NU ke-35
Dalam rangkaian kunjungannya, Gus Rozin tidak hanya menyampaikan kesiapan pencalonan, tetapi juga berdialog dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), para kiai, serta pengurus NU di berbagai tingkatan.
Sejumlah daerah yang telah dikunjunginya antara lain Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Gus Rozin untuk menyampaikan visi sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi NU di tingkat daerah.
Menurut Gus Rozin, pencalonan Ketua Umum PBNU tidak semestinya hanya dipandang sebagai kontestasi perebutan jabatan. Proses menuju muktamar, kata dia, harus menjadi momentum mempertemukan gagasan, mendengarkan aspirasi dari bawah, serta mencari solusi atas berbagai persoalan organisasi.
“Kalau kita berbicara tentang masa depan NU, yang harus dibicarakan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi NU seperti apa yang ingin kita bangun. Karena itu, mendengar suara dari bawah menjadi bagian penting dari proses ini,” ujar Gus Rozin.
Dalam berbagai dialog dengan pengurus NU di daerah, Gus Rozin membawa tiga gagasan utama yang menjadi pijakan pencalonannya.
Pertama, membangun poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mengakhiri polarisasi. Kedua, memperkuat NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan. Ketiga, membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan bertumpu pada kekuatan jamaah.
Gus Rozin menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan yang justru menguras energi organisasi.
Ia menawarkan gagasan poros tengah sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah,” katanya.
Menurut Gus Rozin, poros tengah juga tidak boleh berubah menjadi kelompok baru yang justru memperlebar fragmentasi di internal NU.
Sebaliknya, gagasan tersebut harus menjadi jalan untuk menghidupkan kembali tradisi musyawarah dan persaudaraan dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi.
Gagasan kedua yang ditawarkan Gus Rozin berkaitan dengan posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan.
Ia menilai NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, hingga berbagai jaringan sosial dan ekonomi warga.
Kekuatan tersebut dinilai menjadi modal utama NU untuk tetap memiliki akar kuat di tengah masyarakat.
Karena itu, menurut Gus Rozin, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan akar sosial maupun daya kritisnya.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia berpandangan hubungan NU dengan pemerintah harus dibangun secara konstruktif tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial.
NU tetap dapat mendukung kebijakan pemerintah yang baik, namun juga harus berani menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan. NU juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik, penguatan ekonomi, advokasi, layanan sosial, hingga berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan warga.
Selain persatuan dan penguatan posisi masyarakat sipil, Gus Rozin menempatkan kemandirian sebagai agenda penting NU memasuki abad kedua.
Ia menilai kekuatan terbesar NU berada pada jamaah yang tersebar mulai dari tingkat ranting hingga berbagai kelompok masyarakat.
Kekuatan tersebut mencakup pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional, hingga berbagai komunitas masyarakat.
Baca juga: Site Plan Super Final Muktamar ke-35 NU di Jombang Dirilis, Ada 9 Tower Penginapan
Apabila dikelola secara terintegrasi dan profesional, jaringan tersebut diyakini dapat menjadi fondasi bagi kemandirian organisasi.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” kata Gus Rozin.
Ia menegaskan, kemandirian NU tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pembiayaan organisasi.
Kemandirian juga mencakup kemampuan mengelola aset, mengembangkan ekonomi jamaah, memperkuat pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan secara independen.
Gus Rozin juga mendorong penguatan budaya gotong royong jamaah sebagai basis kemandirian. Optimalisasi aset dan sumber daya NU, pengembangan ekonomi Nahdliyin, serta penguatan instrumen partisipasi warga seperti KOIN NU dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi organisasi.
Dari berbagai dialog dengan PWNU dan PCNU, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian Gus Rozin. Di antaranya penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, serta hubungan NU dengan pemerintah.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi bahan untuk merumuskan arah transformasi NU dalam memasuki abad kedua.
Gus Rozin merangkumnya dalam tiga kata kunci, yakni berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat.
Berdaulat berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset, dan sumber daya secara amanah serta profesional. Kedaulatan juga berarti NU mampu menentukan kebijakan organisasi secara independen dengan tetap berpegang pada kepentingan jamaah dan kemaslahatan masyarakat.
Bermartabat berarti menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, serta integritas kepemimpinan. Martabat NU juga diwujudkan melalui kemampuan menjaga persatuan internal dan membangun hubungan yang sehat dengan negara.
Sementara bermanfaat berarti keberadaan NU harus dapat dirasakan secara nyata oleh jamaah dan masyarakat.
Manfaat tersebut, menurut Gus Rozin, dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, hingga advokasi masyarakat.
Gus Rozin menilai tantangan NU memasuki abad kedua semakin kompleks. Perubahan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan pola kehidupan masyarakat menuntut organisasi mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas serta tradisi yang menjadi fondasinya.
Baca juga: Jalan Tengah untuk NU Abad Kedua: Saatnya Kepemimpinan yang Merangkul Semua
Karena itu, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan kekuatan tradisi dengan kebutuhan perubahan zaman.
Organisasi, kata dia, harus tetap menjaga nilai-nilai keulamaan dan tradisi Aswaja, sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.
Dalam konteks Muktamar NU ke-35, Gus Rozin berharap proses pemilihan kepemimpinan tidak hanya menjadi arena pertarungan figur.
Muktamar harus menjadi momentum untuk menyepakati arah organisasi sekaligus merumuskan strategi NU menghadapi tantangan abad kedua.
“Muktamar bukan hanya tentang memilih siapa yang menjadi Ketua Umum. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan arah NU ke depan, menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan memastikan NU terus hadir memberikan kemaslahatan,” tegasnya.
Karena itu, dinamika menuju muktamar menurut Gus Rozin harus tetap ditempatkan dalam kerangka ukhuwah Nahdliyah.
Perbedaan pilihan mengenai figur yang akan memimpin PBNU tidak boleh menghilangkan tujuan utama NU sebagai jam’iyyah yang mengemban amanah keagamaan dan sosial.
Rangkaian silaturahmi Gus Rozin ke berbagai daerah sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi lintas wilayah. Ia ingin gagasan mengenai masa depan NU tidak hanya dibicarakan dari pusat, tetapi juga lahir dari dialog dengan mereka yang selama ini menjalankan roda organisasi di tingkat bawah.
Pada akhirnya, gagasan yang ditawarkan Gus Rozin bermuara pada upaya menjadikan NU semakin kuat secara internal dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat.
Persatuan, kemandirian, serta keberpihakan kepada jamaah ditempatkan sebagai fondasi untuk membawa NU menghadapi tantangan abad kedua.
Bagi Gus Rozin, kepemimpinan PBNU bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan amanah untuk menjaga warisan para ulama sekaligus menyiapkan organisasi menghadapi masa depan.
Muktamar NU ke-35 pun diharapkan tidak berhenti pada kontestasi siapa yang terpilih, tetapi menjadi forum besar untuk menentukan bagaimana NU tetap berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat bagi jamaah, bangsa, dan kemanusiaan.
Editor : Redaksi