Tiga Pilar Menjaga Ekonomi Indonesia: Prabowo, Suahasil dan Destry

Reporter : Yuris. T. Hidayat
Muhamad Ali Wafa

Oleh: Muhamad Ali Wafa. (Dosen Universitas Islam Cordoba Banyuwangi)

JatimUPdate.id - Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026 bukan sekadar pergantian kursi di kabinet merah putih. Namun, pergantian ini harus dibaca bersamaan dengan adanya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia dari Perry Warjiyo kepada Destry Damayanti pada awal September lalu. Hal ini menandai adanya konfigurasi baru dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Jalan Baru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dalam enam hingga dua belas bulan ke depan, arah ekonomi Indonesia kemungkinan akan ditentukan oleh tiga kekuatan utama: agenda pertumbuhan Presiden Prabowo Subianto, disiplin fiskal Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan stabilitas moneter Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Menariknya, di belakang konfigurasi tersebut terdapat satu warisan penting, yaitu tradisi teknokrasi fiskal yang selama bertahun-tahun diasosiasikan dengan sosok Sri Mulyani Indrawati.

Suahasil bukanlah orang baru di Kementerian Keuangan, Ia menjadi wakil menteri Keuangan sejak 2019, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan bekerja dekat dengan Sri Mulyani. Kini ia dipercaya menjadi menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Setelah dilantik, pesan pertamanya sangat jelas: APBN harus sehat, kredibel, dapat dipercaya, dan defisit tetap dijaga di bawah 3 persen PDB.
Sementara itu, Destry Damayanti bukanlah figur baru di Bank Indonesia. 

Sebelumnya, Ia merupakan deputi gubernur senior BI dan kini dipercaya menjadi gubernur BI periode 2026–2031. Pengalamannya membuat Destry memahami bukan hanya persoalan moneter, tetapi juga bagaimana kebijakan suku bunga, nilai tukar, inflasi, likuiditas dan stabilitas sistem keuangan harus berinteraksi dengan kebijakan fiskal.

Di sinilah babak baru ekonomi Indonesia dimulai, dari “Growth First” Menuju “Growth with Stability”. Selama pemerintahan Prabowo, ambisi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu agenda utama. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan melalui investasi, hilirisasi, pembangunan, program sosial, industrialisasi dan berbagai proyek strategis.

Tidak ada yang salah dengan ambisi tersebut, karena Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan. Persoalannya adalah: bagaimana pertumbuhan itu dibiayai?
Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan ekspansi fiskal akan berhadapan dengan keterbatasan APBN. 

Belanja negara harus dibayar dengan penerimaan, pembiayaan atau kombinasi keduanya. Pada saat yang sama, ekspansi fiskal yang terlalu agresif dapat memberikan tekanan kepada inflasi, rupiah, suku bunga dan persepsi investor.

Karena itu, tantangan enam hingga dua belas bulan ke depan bukan lagi sekadar growth first, melainkan juga growth with stability: pertumbuhan yang berjalan bersamaan stabilitas. Di sinilah posisi Suahasil Nazara menjadi penting.

Ia harus memastikan APBN cukup kuat untuk membiayai program prioritas Presiden, tetapi sekaligus harus cukup kredibel untuk mempertahankan kepercayaan pasar. Bahkan sebelum menjadi menteri keuangan, Suahasil telah menyampaikan bahwa RAPBN 2027 mengutamakan peningkatan kualitas anggaran dan pemerintah menargetkan defisit 2,4 persen PDB.

Dengan kata lain, Suahasil menghadapi tugas yang tidak ringan: membuat APBN menjadi mesin pertumbuhan tanpa menjadikannya sumber ketidakstabilan.

Suahasil: Penjaga Pagar Fiskal
Pergantian Purbaya dengan Suahasil memberikan sinyal yang cukup kuat, bahwa pasar membutuhkan kepastian, dunia usaha membutuhkan prediktabilitas, Investor membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan fiskal dapat dihitung dan diproyeksikan. Karena itu, latar belakang Suahasil sebagai ekonom dan teknokrat menjadi modal penting.

Dia memahami tentang bagaimana cara merumuskan kebijakan fiskal, birokrasi kementerian keuangan, serta memahami hubungan APBN dengan perekonomian secara lebih luas. Dan yang tidak kalah penting, ia sangat memahami bahasa yang digunakan oleh pasar dan lembaga internasional.

Setelah dilantik, Suahasil mengatakan bahwa pergantian menteri keuangan bukan perubahan besar dalam arah kebijakan kementerian keuangan, melainkan kelanjutan dari upaya yang sudah berjalan. 

Pesan tersebut menjadi penting, untuk menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk melakukan revolusi fiskal, tetapi melakukan konsolidasi, koreksi, serta penguatan kredibilitas.

Ini pula yang membuat banyak pihak membaca bahwa pengangkatannya sebagai mentri keuangan menandai kembalinya sebagian karakter teknokrasi fiskal era Sri Mulyani. Namun, menyebut Suahasil sebagai “orang Sri Mulyani” tentu terlalu sederhana, karena saat ini dia bekerja untuk Presiden Prabowo. 

Barangkali, ungkapan yang lebih tepat adalah institutional memory dan kultur teknokrasi yang berkembang pada era Sri Mulyani kembali memperoleh ruang strategis melalui Suahasil.
Destry: Penjaga Stabilitas Moneter
Jika Suahasil Nazara bertugas menjaga sisi fiskal, maka dilain pihak Destry Damayanti mempunyai peran menghadapi pekerjaan di sisi moneternya. 

Bank Indonesia harus menjaga inflasi, stabilitas rupiah dan sistem keuangan, sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Tantangan ini tentunya tidak sederhana.

Baca juga: Dinamika Kekuasaan: Antara Patronase, Keamanan, dan Kontrol Elektoral

Pemerintah membutuhkan biaya pembiayaan yang lebih kompetitif, dunia usaha membutuhkan kredit yang lebih murah, masyarakat membutuhkan daya beli yang kuat. Tetapi BI tidak boleh mengorbankan stabilitas hanya demi mengejar pertumbuhan jangka pendek. Di sinilah independensi BI menjadi sangat penting.

Destry memiliki pengalaman panjang di BI dan kini memimpin bank sentral dalam periode ketika kebutuhan koordinasi dengan pemerintah akan semakin besar. Namun koordinasi tidak boleh berarti subordinasi. Hubungan idealnya adalah: pemerintah mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan struktural; BI menjaga stabilitas moneter agar pertumbuhan tersebut tidak kehilangan fondasi.

Lalu, di Mana posisi Sri Mulyani?
Sri Mulyani memang tidak lagi berada di kursi Menteri Keuangan. Tetapi pengaruh sebuah teknokrat tidak selalu berhenti ketika ia meninggalkan jabatan. Ada warisan berupa sistem, standar, kultur birokrasi, jejaring internasional dan cara berpikir.

Suahasil ini merupakan salah satu produk paling jelas dari ekosistem tersebut. Karena itu, pengangkatan Suahasil tidak harus dibaca sebagai “kembalinya Sri Mulyani”, Namun Lebih tepatnya disebut sebagai kembalinya sebagian tradisi Sri Mulyani dalam pengelolaan fiskal. Ini perbedaan yang penting.

Prabowo tetap memiliki agenda ekonomi sendiri. Ia tidak sedang menyerahkan kendali kebijakan ekonomi kepada mantan Menteri Keuangan. Tetapi Presiden tampaknya membutuhkan teknokrat yang mampu menerjemahkan agenda pertumbuhan besar ke dalam kerangka fiskal yang kredibel.

Enam Sampai Dua Belas Bulan yang Menentukan
Lalu apa yang mungkin terjadi dalam enam hingga dua belas bulan mendatang? Pertama, kredibilitas APBN akan menjadi isu sentral. Suahasil harus membuktikan bahwa program-program prioritas pemerintah dapat berjalan tanpa membuat defisit dan pembiayaan negara keluar dari jalur yang aman.

Kedua, hubungan kementerian keuangan dan Bank Indonesia akan sangat menentukan. Suahasil dan Destry harus mampu membangun koordinasi fiskal-moneter yang kuat tanpa menghilangkan independensi masing-masing institusi.

Ketiga, rupiah akan menjadi salah satu indikator paling sensitif. Jika kebijakan fiskal dianggap terlalu ekspansif, sementara kondisi global tidak mendukung, maka tekanan terhadap rupiah dapat meningkat. Sebaliknya, stabilitas rupiah akan memperkuat ruang bagi BI untuk mendukung pertumbuhan.

Keempat, investasi akan menjadi ujian nyata. Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan. Mereka melihat konsistensi kebijakan, kepastian hukum, kualitas APBN, stabilitas rupiah dan kredibilitas institusi.

Kelima, APBN 2027 akan menjadi ujian politik sekaligus ekonomi bagi Suahasil. Di sinilah Presiden Prabowo harus menemukan keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin fiskal.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Kemiskinan

Tiga Pilar dan Satu Ujian
Dengan demikian, konfigurasi ekonomi Indonesia saat ini dapat dibaca sebagai sebuah bangunan dengan tiga pilar utama. Prabowo menjadi pengarah utama agenda pertumbuhan ekonomi. Suahasil Nazara berperan sebagai penjaga disiplin dan pagar fiskal, sementara Destry Damayanti berada di garda depan menjaga stabilitas moneter. 

Presiden membutuhkan ruang untuk bergerak. Menteri Keuangan membutuhkan disiplin agar ruang tersebut tidak berubah menjadi beban fiskal. Bank Indonesia membutuhkan independensi agar stabilitas moneter tidak dikorbankan demi kepentingan pertumbuhan jangka pendek.

Di sisi lain, Sri Mulyani tetap menjadi bagian penting dari warisan teknokrasi yang telah membentuk dan masih memengaruhi cara sistem ekonomi Indonesia bekerja. Ketiganya—Prabowo, Suahasil, dan Destry—tidak harus memiliki pandangan yang sepenuhnya sama dalam setiap persoalan. Justru perbedaan mandat dan fungsi itulah yang diperlukan.

Pertumbuhan membutuhkan keberanian mengambil kebijakan, fiskal membutuhkan disiplin, sementara moneter membutuhkan kehati-hatian. Ketika ketiganya mampu bekerja dalam satu arah strategis tanpa kehilangan independensi masing-masing, ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat tanpa kehilangan pijakan stabilitas.

Indonesia tidak membutuhkan pilihan antara pertumbuhan atau stabilitas. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang stabil, dan stabilitas yang produktif bagi pertumbuhan.

Dalam enam hingga dua belas bulan mendatang, keberhasilan konfigurasi baru ini akan ditentukan bukan oleh siapa yang paling dominan, melainkan oleh kemampuan ketiganya membangun keseimbangan.

Jika Prabowo mampu menjaga ambisi pertumbuhan, Suahasil mampu mempertahankan kredibilitas APBN, dan Destry mampu menjaga stabilitas rupiah serta inflasi, Indonesia berpeluang memasuki fase baru: pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa kehilangan disiplin ekonomi.

Tetapi jika salah satu pilar bergerak terlalu jauh—fiskal terlalu ekspansif, moneter terlalu ketat, atau agenda politik terlalu membebani APBN—maka enam hingga dua belas bulan ke depan justru akan menjadi periode pengujian paling serius terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa menggantikan siapa?
Pertanyaannya adalah: mampukah Indonesia mengejar pertumbuhan tinggi tanpa kehilangan kepercayaan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah konfigurasi baru Prabowo–Suahasil–Destry menjadi fondasi kebangkitan ekonomi, atau sekadar episode lain dalam pergantian arah kebijakan ekonomi Indonesia.

 

Editor : Redaksi

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru