Sidoarjo, JatimUPdate.id - Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Baca juga: Empat Parpol di Sidoarjo Konsolidasi, Banjir hingga Sampah Jadi Sorotan
Melalui aksi pengangkatan poster berisi tuntutan dan evaluasi pada Rabu (28/10/2026), mahasiswa menyoroti lima persoalan utama, mulai dari kerusakan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, reformasi hukum, hingga pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua Komisariat Lintang Songo UNUSIDA, M. Rizky Davin Syahputra, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa sekaligus pengingat agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Evaluasi terhadap jalannya pemerintahan harus dilakukan secara serius. Keberhasilan tidak cukup diukur dari program dan janji politik, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan rakyat,” demikian pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Soroti Lingkungan dan Pengelolaan APBN
Pada isu pertama, kata Rizky, PMII UNUSIDA menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani bencana dan memulihkan hak-hak korban.
Mahasiswa juga mendorong penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan kebutuhan penanganan.
"Pemerintah diminta menghentikan eksploitasi alam yang merusak lingkungan serta mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Keselamatan masyarakat dan pemulihan hak korban," ujar Rizky.
Pada sektor ekonomi, Rizky menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah didesak mengevaluasi program yang tidak tepat sasaran serta mencegah pemborosan anggaran.
"Penggunaan uang negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik atau proyek yang minim manfaat bagi publik," paparnya.
Pendidikan dan Hak Dasar Rakyat Jadi Perhatian
Lebih lanjut, Rizky menyoroti Dalam bidang pendidikan, ia mendorong pemerataan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Juga menekankan pentingnya jaminan terhadap hak dasar warga negara, termasuk layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan pelayanan publik yang layak.
Baca juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, Siswa KB-TK Al Muslim Tampil dengan Pakaian Adat Nusantara
"Kondisi ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak tersebut," imbuhnya.
Desak Reformasi Hukum dan Pemberantasan KKN
Pada isu reformasi hukum, Rizky meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara adil dan tidak diskriminatif.
Mereka menolak praktik tebang pilih serta mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan kekuasaan tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat.
Kritik terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga.
Sementara itu, dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Rizky menuntut agar setiap kasus korupsi diusut secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Baca juga: SMP Al Muslim Sidoarjo Gandeng Unair dan MSU Malaysia, Edukasi Siswa Kelas VII soal Gizi Seimbang
Mahasiswa turut menyoroti potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik nepotisme yang dapat merusak keadilan serta demokrasi.
Penguatan lembaga pengawas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Mahasiswa Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pemerintahan
Melalui aksi tersebut, kata Rizky menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan Hari Sumpah Pemuda juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional.
Ia berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk memperbaiki program, meningkatkan transparansi, dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.(ih/roy)
Editor : Ibrahim