Empat Parpol di Sidoarjo Konsolidasi, Banjir hingga Sampah Jadi Sorotan

avatar Imam Hambali
  • URL berhasil dicopy
Empat partai politik di Kab. Sidoarjo mulai perkuat komunikasi politik.
Pertemuan itu diprakarsai DPC Partai Gerindra Sidoarjo, pimpinan Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat.
Empat partai politik di Kab. Sidoarjo mulai perkuat komunikasi politik. Pertemuan itu diprakarsai DPC Partai Gerindra Sidoarjo, pimpinan Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat.

 

Sidoarjo, JatimUPdate.id - Empat partai politik di Kabupaten Sidoarjo mulai memperkuat komunikasi politik.

Pertemuan itu diprakarsai DPC Partai Gerindra Sidoarjo, pimpinan Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat menggelar silaturahmi sekaligus konsolidasi di Kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Jalan Jati Selatan, Rabu (28/10/2026).

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang mempererat hubungan antarpartai. Sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari banjir, kemacetan lalu lintas, hingga pengelolaan sampah, turut menjadi sorotan.

Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana, hadir bersama jajaran pengurus dan fraksinya. Hadir pula Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo Hari Yulianto, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi, serta Aditya selaku bendahara DPC Partai Demokrat Sidoarjo bersama Dedi Irawan, anggota DPRD Jawa Timur. Pengurus dan kader dari keempat partai juga mengikuti pertemuan tersebut.

Mimik mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali komunikasi politik yang sempat terhambat kesibukan masing-masing setelah Pilkada dan pelantikan Bupati serta Wakil Bupati Sidoarjo.

"Sejak kita membangun koalisi saat Pilkada hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, baru kali ini kita datang untuk bersilaturahmi kembali karena sempat terkendala waktu. Di sini, kita sepakat untuk bersama-sama mengawal visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati demi Sidoarjo yang lebih baik," ujar Mimik seusai pertemuan tertutup.

Mimik menegaskan, konsolidasi tersebut berfokus pada kepentingan daerah dan tidak berkaitan dengan dinamika politik nasional. Menurut dia, komunikasi lintas partai diperlukan untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kita ingin mencari solusi bersama demi kepentingan dan kebaikan masyarakat Sidoarjo," tegasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Hari Yulianto, menyambut positif inisiatif Gerindra untuk mempertemukan pimpinan empat partai. Dia menilai perbedaan identitas dan kepentingan politik tidak seharusnya menghambat kerja sama dalam menyelesaikan persoalan daerah.

Menurut Hari, pembahasan diarahkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah yang membutuhkan perhatian serius dan solusi konkret.

"Titik tekan dari diskusi ini mencari jalan keluar atas beberapa isu krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Sidoarjo," kata Hari, yang juga anggota DPRD Jawa Timur.

Dia menyebut penanganan banjir, penguraian kemacetan lalu lintas, serta pengelolaan sampah secara menyeluruh sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

"Tujuan kita bersilaturahmi murni untuk kebaikan Sidoarjo. Yang perlu dibicarakan sekarang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencari solusi konkret atas masalah banjir, kemacetan serta sampah," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pelayanan publik sebagai agenda utama konsolidasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan politik lintas partai dapat diterjemahkan menjadi pengawasan, rekomendasi, dan dorongan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hari juga menegaskan bahwa dinamika politik menuju Pemilu 2029 belum menjadi prioritas dalam pertemuan tersebut. Saat ini, konsolidasi diarahkan untuk mengawal pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo.

"Saat ini, yang kami kerjakan adalah melaksanakan konsolidasi antarpartai untuk mengawal kemajuan daerah Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.

Golkar Tekankan Fungsi Pengawasan

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menekankan pentingnya fungsi pengawasan dan keseimbangan antarkekuatan politik (check and balances) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Adam, pengawasan tidak harus dilakukan melalui konfrontasi politik. Partai politik dapat menjalankan fungsi kontrol secara konstruktif sekaligus memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.

"Pemerintahan daerah dijalankan oleh manusia, pasti ada kekurangannya. Isu-isu daerah yang belum tuntas maksimal ini perlu kita awasi bersama. Kami di sini saling kontrol dan saling mengisi kekurangan demi kepentingan warga Sidoarjo," tandas Adam.(ih/yh)