Gejolak energi global menuntut Indonesia memperbesar kemampuan nasional. Namun, memotong ketergantungan asing tidak boleh berhenti pada pemindahan rente kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Oleh: Tri Prakoso, SH., M.HP. (WKU Bidang Migas Kadin Jawa Timur)
Baca juga: Dibalik angka 6 + 10 = 17 di Ranah Geopolitik dan Seni Budaya
JatimUPdate.id - Di sebuah layar telepon, kedaulatan energi tampak bisa diselesaikan dengan kalkulator. Seratus delapan puluh juta tangki kendaraan dikalikan satu liter, lalu dibagi ukuran barel. Kesimpulannya segera berubah menjadi pamflet: Indonesia harus mandiri, negara perantara akan kehilangan keuntungan, dan mereka pasti berusaha menggagalkannya. Cerita semacam ini memikat karena membagikan peran dengan sederhana. Pemerintah menjadi pejuang, tetangga menjadi pengisap, dan pengkritik menjadi warga yang kurang bersyukur. Padahal, persoalan energi justru dimulai ketika cerita sederhana itu selesai. Siapa mengendalikan kontrak, menguasai informasi harga, menyediakan cadangan, dan menanggung biaya keputusan yang keliru? Pertanyaan tersebut menentukan apakah nasionalisme memperkuat republik atau sekadar memperbesar kewenangan segelintir orang. Di tengah guncangan geopolitik, Indonesia memang membutuhkan keberanian menghadapi ketergantungan. Keberanian yang sama diperlukan untuk memeriksa kekuasaan yang mengaku sedang membebaskan kita darinya.
Urgensinya kini jauh melampaui perdebatan media sosial. Dalam laporan pasar minyak Oktober 2026, International Energy Agency mencatat ekspor diesel global pada September turun sekitar 700 ribu barel sehari dibandingkan setahun sebelumnya. Gangguan pasokan Timur Tengah dan Rusia tidak sepenuhnya tertutup oleh pemasok lain. Laporan yang sama menyebut persediaan minyak global teramati pada akhir September berkurang 509 juta barel dibandingkan akhir Februari. Angka tersebut menggambarkan menyusutnya bantalan menghadapi gangguan berikutnya.
Bagi Indonesia, konflik jauh dari perbatasan dapat menjelma menjadi ongkos angkut, premi asuransi, dan tekanan terhadap anggaran. Pemasok baru pun belum tentu menghilangkan paparan terhadap harga global. Negara dapat mengganti asal minyak, tetapi tetap membeli di pasar yang terguncang. Inilah perbedaan antara mengganti mitra transaksi dan mengurangi kerentanan sistem: yang pertama bisa dilakukan lewat kontrak, sedangkan yang kedua membutuhkan investasi serta perubahan kebijakan.
*Angka yang Harus Terus Dikoreksi*
Perkembangan domestik juga menuntut pembaruan angka. Pada 28 Oktober 2026, Kementerian ESDM menyampaikan perkiraan impor minyak sekitar 700 sampai 750 ribu barel sehari. Dalam penjelasan pemerintah, kebutuhan sekitar 1,6 juta barel dihadapi dengan produksi sekitar 600 sampai 650 ribu barel dan kontribusi B50 sekitar 250 sampai 300 ribu barel. Ini merupakan gambaran kebijakan pemerintah, bukan pengganti neraca tahunan yang telah direkonsiliasi menurut jenis produk.
Karena itu, selisih satu juta barel yang berulang dalam naskah lama tidak layak diperlakukan sebagai angka mutakhir yang tetap. Lifting, produksi minyak mentah, pasokan biofuel, dan konsumsi produk merupakan kategori berbeda. Perubahan stok serta perdagangan produk juga berpengaruh. Nasionalisme yang serius harus bersedia memperbaiki hitungannya, termasuk ketika koreksi membuat narasi kemenangan atau kecemasannya menjadi kurang dramatis.
Hal yang sama berlaku pada kendaraan. BPS mencatat sekitar 166,47 juta kendaraan bermotor pada 2024, dengan sepeda motor mendominasi sekitar 83,8 persen. Angka registrasi tersebut bukan jumlah kendaraan aktif, apalagi ukuran konsumsi harian. Menganggap semuanya menenggak satu liter dapat menjadi ilustrasi, tetapi tidak cukup untuk menyusun kebutuhan impor. Menambahkan BBM nonsubsidi setelah menghitung seluruh kendaraan bahkan berisiko menghitung pemakaian yang sama dua kali.
Ketergantungan minyak Indonesia tetap nyata tanpa perlu dibesar-besarkan. Persoalannya ialah bagaimana ketergantungan itu bekerja. Swasembada menunjuk kecukupan produksi domestik. Ketahanan berarti kemampuan mempertahankan pasokan ketika terjadi gangguan. Kemandirian menyangkut keleluasaan menentukan pilihan. Sebuah negara bisa mengimpor sambil mempunyai alternatif kuat, atau memproduksi banyak minyak sambil gagal menyediakan bahan bakar bagi masyarakatnya. Perbedaan ini menentukan arah investasi dan ukuran keberhasilan.
*Kilang, Stok, dan Isi Material Kedaulatan*
Kedaulatan dengan demikian mempunyai isi material. Ia berada dalam kemampuan kilang, keandalan terminal, kualitas kontrak, persediaan, dan kecakapan manusia. Pada 23 Oktober, ESDM menyebut kemajuan keseluruhan RDMP Balikpapan mencapai 99 persen, dengan penyesuaian teknis dan pengujian peralatan masih berlangsung. Pemerintah juga menyebut stok Pertalite cukup untuk 16 sampai 18 hari. Kemajuan konstruksi, kesiapan operasi penuh, dan ketahanan stok harus dibaca sebagai tiga ukuran berbeda.
Satu persen pekerjaan tersisa tidak otomatis berarti satu persen risiko. Peralatan harus bekerja sebagai sistem, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, dan beroperasi konsisten. Demikian pula, hari ketersediaan stok yang diumumkan tidak otomatis merupakan cadangan strategis negara yang terpisah dari kebutuhan operasional. Publik memerlukan penjelasan mengenai definisi, lokasi, dan kemampuan distribusinya. Tanpa itu, angka yang menenangkan dapat menyembunyikan masalah ketika diuji oleh gangguan nyata.
Kilang juga tidak menghasilkan cadangan minyak di perut bumi. Tambahan kapasitas dapat menggantikan impor bensin dengan impor minyak mentah. Manfaatnya mungkin besar melalui pengolahan domestik dan fleksibilitas pasokan, tetapi harus dihitung terhadap biaya modal, bahan baku, serta utilisasi. Merayakan kilang sebagai penghapus seluruh ketergantungan hanya menyiapkan kekecewaan. Mengukurnya secara jujur justru membantu mempertahankan dukungan terhadap proyek yang benar-benar bermanfaat.
*Simpul Jaringan dan Ilusi Musuh Tunggal*
Di luar persoalan teknis, kuasa energi terletak pada jaringan. Henry Farrell dan Abraham Newman menjelaskan bagaimana penguasaan simpul penting dalam jaringan ekonomi dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau membatasi akses pihak lain. Kerangka ini relevan untuk memahami perdagangan, pembiayaan, dan infrastruktur strategis. Namun, memiliki posisi sentral tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu negara sedang menjalankan operasi permusuhan terhadap Indonesia.
Singapura perlu dibaca dengan kecermatan tersebut. Infrastruktur pengolahan, penyimpanan, pelabuhan, dan perdagangan menciptakan layanan sekaligus daya tawar. Sebagian margin mungkin mencerminkan efisiensi dan pengelolaan risiko; sebagian lain perlu diperiksa terhadap persaingan serta struktur kontrak. Mengatakan seluruh keuntungan itu hasil mengisap Indonesia sama tidak cermatnya dengan menganggap semua transaksi pasar pasti wajar. Pemeriksaan biaya jauh lebih berguna daripada kemarahan geografis.
Perumpamaan sepuluh dolar dikalikan sejuta barel menghasilkan 3,65 miliar dolar setahun. Tetapi angka itu tetap skenario selama volume dan margin bersihnya tidak dibuktikan. Ia tidak dapat langsung dijadikan kehilangan PDB negara tetangga. Perusahaan bisa mengalihkan pasar, mengubah harga, atau berinvestasi di Indonesia. Tujuan republik ialah memperbesar manfaat nasional, bukan menggantungkan harga dirinya pada harapan bahwa tetangganya jatuh miskin.
Rente memang patut dilawan. Namun, rente mengikuti akses istimewa, bukan kewarganegaraan. Ia dapat tumbuh dari pembatasan persaingan, formula harga yang tidak diperiksa, benturan kepentingan, atau penunjukan pemasok yang tertutup. Pelakunya bisa berada di luar maupun di dalam negeri. Menuding pihak asing sambil mengabaikan keputusan domestik membuat pemberantasan rente kehilangan separuh medan kerjanya, bahkan mungkin bagian yang paling dekat dengan kewenangan kita.
*Pengadaan Baru, Pengawasan Lama?*
Konteks ini penting ketika pemerintah menata ulang pengadaan. Dalam penjelasan resmi 26 Oktober mengenai Perpres Nomor 107 Tahun 2026, ESDM menyebut arah pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui kerja sama antarpemerintah serta pemerintah dengan badan usaha. Dua hari kemudian, Bahlil menyatakan pengadaan melalui Lemigas masih membutuhkan transisi dan konsolidasi dengan Pertamina. Perubahan tersebut belum boleh diperlakukan sebagai keberhasilan operasional yang telah teruji.
Pembelian langsung dapat memperkuat kepastian pasokan dan mengurangi lapisan transaksi. Namun, negara juga harus menyediakan kemampuan yang sebelumnya dibeli dari pihak lain: intelijen pasar, pemeriksaan mutu, pembiayaan, penjadwalan kapal, asuransi, serta penyelesaian sengketa. Menghilangkan komisi tidak selalu berarti mengurangi seluruh biaya. Ukuran yang relevan ialah biaya sampai barang diterima, mutu terjamin, dan risiko kontraknya dapat ditanggung.
Konsentrasi pembelian juga memusatkan kewenangan. Karena itu, harus jelas siapa menentukan kebutuhan, memilih mitra, memeriksa harga, mengesahkan pembayaran, dan mengaudit hasil. Kerja sama antarpemerintah tetap membutuhkan pembanding harga serta pemeriksaan konflik kepentingan. Hubungan diplomatik yang baik tidak menjamin transaksi terbaik. Pemburu rente tidak selalu menolak pembaruan; mereka dapat menyesuaikan diri dengan institusi baru apabila pintu pengawasannya tetap longgar.
*Hilirisasi dan Ketergantungan yang Berpindah*
Dari sinilah pembicaraan hilirisasi seharusnya dimulai. Memindahkan pengolahan ke dalam negeri membuka kesempatan mengembangkan industri dan pengetahuan. Namun, nilai ekspor yang meningkat belum menjelaskan siapa menikmati laba, berapa kandungan impor, atau bagaimana biaya lingkungan ditanggung. Pabrik yang berdiri di wilayah Indonesia tidak otomatis menghadirkan kendali Indonesia atas teknologi, pembiayaan, dan pemasaran. Kedaulatan industri membutuhkan kemampuan yang lebih dalam daripada lokasi bangunan.
Persaingan mineral kritis memperlihatkan persoalan itu. Laporan IEA 2026 menyebut Indonesia untuk nikel dan China untuk mineral energi penting lainnya menyumbang lebih dari tiga perempat pertumbuhan pasokan hasil pemurnian dalam dua tahun terakhir. Posisi tersebut membuka pengaruh, sekaligus mendorong negara pembeli mencari diversifikasi. Keunggulan hari ini tidak menjamin ketergantungan pembeli berlangsung selamanya. Perubahan teknologi dan kebijakan dapat mengubah nilai strategis suatu komoditas.
Bahkan industri mineral tidak terpisah dari konflik minyak. IEA menjelaskan bahwa gangguan Hormuz ikut memengaruhi pasokan sulfur, bahan untuk produksi asam sulfat yang digunakan dalam pengolahan berbagai mineral. Artinya, negara kaya cadangan dapat tetap rentan terhadap bahan penolong dan jalur pelayaran. Hilirisasi yang matang harus memetakan ketergantungan tersembunyi tersebut, bukan sekadar menghitung jumlah smelter dan kapasitas produksi terpasang.
Baca juga: PPJakarta Dan Digdaya Indonesia: Pendidikan Harus Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045
Karena itu, kebijakan impor energi dan pengaturan ekspor komoditas tidak dapat disamakan. Pada impor, pemerintah mencari kepastian pasokan dengan biaya yang dapat ditanggung. Pada ekspor, tantangannya mencakup harga jual, akses pasar, dan nilai tambah domestik. Dalam penjelasan pemerintah mengenai DSI pada Agustus, komoditas awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Keberhasilannya perlu diuji melalui hasil transaksi dan pelayanan, bukan keluasan slogan pengendalian.
*Intelijen Strategis dan Batas Retorika*
Politik energi membutuhkan intelijen strategis yang mampu membedakan motif, kemampuan, dan tindakan. Pihak yang kehilangan keuntungan mungkin melakukan lobi, menawarkan harga lebih rendah, atau mencari pasar lain. Dugaan suap, sabotase, dan disinformasi terkoordinasi memerlukan bukti tersendiri. Kritik lingkungan juga harus diperiksa substansinya. Tanpa bukti pendanaan atau koordinasi yang relevan, menempatkan penolakan warga sebagai operasi asing merupakan tuduhan yang melampaui informasi tersedia.
Pelajaran Richards Heuer mengenai bias analitis berguna di sini. Pemerintah perlu membandingkan kemungkinan hambatan eksternal dengan keterlambatan pembiayaan, persoalan desain, birokrasi, dan kepentingan domestik. Beberapa penyebab bisa bekerja bersamaan. Analisis yang hanya mencari konspirasi akan melewatkan kesalahan sendiri. Sebaliknya, analisis yang menolak kemungkinan tekanan asing sejak awal juga dapat gagal membaca ancaman. Kewaspadaan harus disertai disiplin pembuktian.
Retorika keras seorang menteri dapat menjadi sinyal negosiasi, mobilisasi dukungan, atau tekanan terhadap birokrasi. Akan tetapi, taktik komunikasi bukan pengganti strategi. Ancaman mengurangi pembelian hanya kredibel ketika tersedia pemasok alternatif, cadangan, fasilitas, serta kemampuan membayar. Tanpa kesiapan, gertakan dapat membocorkan kebutuhan mendesak. Negara yang menguasai pilihannya mempunyai ruang untuk berbicara tegas sekaligus menjaga keluwesan perundingan.
Bahaya muncul ketika energi terus ditempatkan dalam suasana darurat politik. Pertanyaan tentang biaya dianggap menghambat perjuangan; kritik dianggap tidak memahami kepentingan nasional. Dengan cara itu, kedaulatan berubah menjadi alasan membebaskan kekuasaan dari pemeriksaan. Padahal, semakin strategis suatu sektor, semakin besar kebutuhan pengawasan. Kesalahan pada pengadaan energi dapat menyebar menjadi inflasi, tekanan fiskal, dan gangguan produksi yang ditanggung seluruh masyarakat.
*Pajak, Subsidi, dan Kontrak Sosial yang Retak*
Argumen perpajakan pun perlu keluar dari hubungan patronase. Warga wajib memenuhi kewajiban yang sah, tetapi menerima subsidi tidak menghapus hak mereka mempertanyakan kebijakan. Subsidi merupakan keputusan penggunaan uang publik, bukan hadiah pribadi penguasa. Keberatan terhadap pajak dapat mencerminkan kesulitan ekonomi atau ketidakpercayaan terhadap pembagian beban. Menjawabnya dengan ejekan tidak memperbaiki penerimaan negara, apalagi memulihkan kepercayaan.
Penyesuaian subsidi harus menjelaskan penerima manfaat, kelompok terdampak, dan perlindungan yang tersedia. Biaya perjalanan pekerja, bahan bakar nelayan, serta ongkos usaha kecil bukan angka yang mudah dipindahkan dalam lembar perhitungan. Pengorbanan tidak dapat disebut kecil oleh mereka yang tidak menanggungnya. Solidaritas tumbuh apabila masyarakat melihat elite ikut membatasi keistimewaan dan penghematan benar-benar kembali menjadi pelayanan.
Pada tingkat taktis, pekerjaan mendesak ialah membangun neraca produk yang konsisten, memeriksa persediaan per wilayah, serta menguji kontrak alternatif. Peringatan dini harus mencakup gangguan kilang, keterlambatan kapal, premi asuransi, kurs, dan konsentrasi pemasok. Data itu harus terhubung dengan keputusan: kapan cadangan dilepas, siapa memprioritaskan distribusi, dan bagaimana pembelian darurat diperiksa setelah keadaan pulih. Informasi tanpa kewenangan bertindak hanya menjadi laporan.
Pada tingkat strategis, peningkatan produksi harus dipilih menurut biaya, risiko, dan waktu menghasilkan. Lapangan tua memerlukan optimasi, sementara eksplorasi baru membutuhkan kepastian aturan serta kesabaran modal. Pemerintah perlu membedakan tambahan produksi dari penggantian penurunan alamiah. Target yang diumumkan tanpa urutan proyek dan kebutuhan pembiayaan mudah berubah menjadi kalender harapan. Kemandirian membutuhkan rencana yang dapat dikoreksi ketika asumsi teknisnya berubah.
*Permintaan, Transisi, dan Keadilan Antargenerasi*
Sisi permintaan sama menentukan. Angkutan umum yang layak, efisiensi logistik, tata ruang, serta kendaraan hemat energi mengurangi tekanan impor tanpa menunggu penemuan minyak. Penghematan melalui pelayanan yang lebih baik berbeda dari pembatasan yang memaksa warga kehilangan mobilitas. Negara harus menyediakan alternatif sebelum menuntut perubahan kebiasaan. Bus yang andal dan perjalanan yang lebih singkat dapat menjadi instrumen geostrategi yang terasa langsung manfaatnya.
Baca juga: Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 Bertemu dengan Menko Polkam
Transisi energi memperluas pilihan, tetapi bukan jalan bebas risiko. Elektrifikasi memerlukan jaringan andal dan pengisian yang terjangkau. Biofuel membutuhkan bahan baku, standar mutu, dan evaluasi biaya. Teknologi baru membawa ketergantungan pada komponen, lisensi, serta pembiayaan. Indonesia perlu mengembangkan kemampuan merawat dan memproduksi bagian penting sistem tersebut. Berpindah dari satu ketergantungan tunggal ke ketergantungan tunggal lainnya belum cukup disebut kemajuan strategis.
Perspektif konstitusional membantu menjaga arah. Semangat Pasal 33 menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan penguasaan sumber daya. Dalam pembacaan ideologis, ukuran itu menuntut perhatian kepada daerah penghasil, pekerja, dan masyarakat yang menanggung dampak lingkungan. Keuntungan ekspor tidak boleh menghapus biaya kesehatan, air, dan ruang hidup. Energi yang tampak murah karena kerusakannya dibayar masyarakat sebenarnya hanya menyembunyikan sebagian tagihan.
Pelaku usaha nasional juga memerlukan lapangan yang adil. Investasi swasta, koperasi, dan BUMN dapat saling melengkapi apabila akses ditentukan kemampuan serta aturan yang jelas. Jika kesempatan bergantung pada kedekatan politik, kemandirian berubah menjadi pembagian pasar kepada orang dalam. Negara perlu memperluas kecakapan nasional, bukan mempersempitnya dalam satu kelompok. Daya tahan tumbuh dari banyak institusi yang kompeten dan dapat saling mengoreksi.
*Diplomasi, Skenario, dan Disiplin Fiskal*
Diplomasi bebas aktif memperoleh makna praktis melalui diversifikasi yang terukur. Indonesia dapat memperdalam kerja sama dengan berbagai pemasok tanpa menyerahkan seluruh pembiayaan, teknologi, dan pasar kepada satu poros. Mitra regional juga dapat dilibatkan dalam penyimpanan, perdagangan listrik, atau pengolahan bersama dengan pembagian manfaat jelas. Mengurangi ketergantungan tidak mensyaratkan permusuhan permanen. Hubungan yang dapat dinegosiasikan memberi pilihan lebih luas daripada perseteruan yang dipelihara untuk konsumsi domestik.
Geoekonomi juga bekerja melalui syarat pembiayaan dan akses teknologi. Sebuah proyek dapat memperoleh bahan baku murah tetapi bergantung pada pemberi pinjaman, pembeli tunggal, atau pemasok peralatan yang sulit diganti. Kontrak perlu dibaca sebagai distribusi kekuasaan sepanjang umur investasi. Harga awal yang menarik tidak cukup apabila perubahan keadaan membuat negara kehilangan pilihan untuk memperbaiki atau menghentikan hubungan tersebut.
Pemerintah perlu melakukan pengujian skenario. Apa yang terjadi jika dua pemasok terganggu bersamaan, kilang utama berhenti, dan rupiah melemah? Bagaimana rumah sakit, transportasi pangan, serta layanan publik diprioritaskan? Latihan tersebut membantu menemukan titik lemah sebelum krisis. Kerahasiaan rincian operasional dapat dijaga tanpa menutup penjelasan publik mengenai kesiapan dan pembagian tanggung jawab.
Disiplin fiskal pun harus mencakup biaya peluang. Dana untuk satu proyek energi tidak dapat sekaligus digunakan bagi sekolah, kesehatan, atau transportasi. Karena itu, label strategis tidak boleh membebaskan investasi dari perbandingan alternatif. Proyek perlu menunjukkan manfaat sosial yang sepadan dengan modal dan risiko. Keberanian menolak proyek yang buruk dapat menyelamatkan lebih banyak kedaulatan daripada keberanian meresmikannya.
*Pers, Konsensus, dan Ujian Terbuka*
Pers mempunyai peran penting dalam menjaga pembandingan tersebut. Pemeriksaan independen terhadap klaim pemerintah maupun perusahaan memperkecil ruang manipulasi. Tentu pemberitaan perlu akurat dan tuduhan harus dibuktikan. Namun, kesalahan informasi diatasi melalui koreksi terbuka, bukan dengan menganggap seluruh kritik sebagai gangguan keamanan. Negara yang menerima informasi tidak menyenangkan mempunyai kesempatan memperbaiki keputusan sebelum kerugiannya meluas.
Konsensus nasional sebaiknya dibangun atas tujuan, sementara instrumennya tetap dapat diperdebatkan. Semua pihak dapat menyepakati energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan tanpa harus menyetujui setiap proyek atau lembaga baru. Pergantian pemerintahan tidak boleh menghancurkan kepastian kontrak secara sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh menghalangi evaluasi. Kesinambungan yang sehat mempertahankan kemampuan belajar, bukan membekukan pilihan kebijakan menjadi dogma.
Ujian akhirnya berada pada keterbukaan hasil. Publik perlu mengetahui tren impor per produk, ketahanan stok, keandalan kilang, biaya pengadaan, dan pembagian manfaat subsidi. Dokumen pembangunan menyediakan arah, tetapi realisasi harus tetap ditagih. Pemerintah berhak memperoleh pengakuan atas kemajuan yang terbukti. Warga berhak mengetahui kegagalan serta tindakan perbaikannya. Nasionalisme akan lebih kuat apabila keduanya bertemu pada data yang dapat diperiksa.
Republik tidak menjadi lebih berdaulat hanya karena seorang pejabat berbicara lebih keras atau sebuah transaksi berpindah kantor. Kedaulatan hadir ketika pasokan bertahan, biaya dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan nasional bertambah, dan rakyat tetap berhak menggugat. Kita perlu menghadapi tekanan luar tanpa menutup mata terhadap kelemahan sendiri. Di ujung selang, warga membutuhkan energi. Di meja kekuasaan, mereka membutuhkan kepastian bahwa kepentingannya tidak kembali diperdagangkan.
Editor : Redaksi