Jakarta, JatimUPdate.id, – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendesak Polri, khususnya Bareskrim, mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Pengusutan diminta menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan resmi MN KAHMI yang ditandatangani Koordinator Presidium, Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum., di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Baca juga: Menanti Hoegeng di Era Modern: Oase Kapolri Suyudi
Dalam pernyataan tersebut, MN KAHMI menyoroti dugaan penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin, hingga penghapusan bukti elektronik. Peristiwa tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara, stabilitas politik nasional, dan keamanan informasi strategis pemerintahan.
Pernyataan itu juga merespons sikap Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Sebelumnya, Prasetyo menyebut persoalan dugaan penyadapan tersebut sangat serius karena berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan negara. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya unsur makar, insubordinasi, atau pemberontakan.
Dalam pernyataan sikapnya, MN KAHMI menyampaikan empat poin utama. Pertama, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga marwah kepemimpinan nasional serta stabilitas pertahanan dan keamanan negara.
Baca juga: Sekjen Golkar Sebut Penyadapan Kepala Negara Pelanggaran Sangat Berat, Ancam Demokrasi
Kedua, mendesak Bareskrim Polri mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan objektif dengan pendekatan scientific crime investigation. Pengusutan diharapkan menjangkau seluruh pihak yang terlibat, sekaligus mengungkap motif dan aktor intelektual di balik dugaan akses ilegal terhadap informasi strategis kepresidenan.
Ketiga, meminta pemerintah memperkuat sistem keamanan siber nasional, baik di lingkungan pemerintahan maupun militer. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran data strategis serta memastikan informasi rahasia negara terlindungi.
Baca juga: Kakek Prabowo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jejak Jasanya bagi Indonesia
Keempat, mengimbau masyarakat tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. MN KAHMI juga berharap stabilitas nasional dan pelayanan publik tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.
MN KAHMI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengusutan hingga tuntas dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada publik sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Editor : Yuris. T. Hidayat