Oleh: Bayu Bintoro (Seniman NFT)
Surabaya, JatimUPdate.id, – Dinamika politik semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki keadaan, bukan justru membuka babak baru pertikaian antarelite. Di tengah bara konflik politik, rakyat kecil tidak boleh kembali menjadi tumbal perebutan pengaruh dan kepentingan.
Baca juga: Angka 52 Persen sebagai Sinyal Politik: Taktik dan Strategi di Balik Pernyataan Danantara
Sebuah istana yang terbakar dalam sebuah lukisan bukan sekadar gambaran kehancuran bangunan. Ia bisa menjadi metafora tentang rapuhnya kekuasaan, pertarungan kepentingan, dan ancaman perpecahan ketika para elite tidak lagi mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas ambisi masing-masing.
Pascapergantian kekuasaan, potensi perpecahan bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Persaingan antarkelompok, perebutan pengaruh, saling membuka kelemahan, hingga kemungkinan munculnya konflik yang lebih luas harus diantisipasi sejak dini.
Sejarah telah berkali-kali memperlihatkan bahwa ketika para pemegang kekuasaan berseteru, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka tidak berada di meja perundingan dan tidak ikut menentukan arah pertarungan, tetapi justru harus menanggung akibatnya.
Ekonomi terganggu, kehidupan sosial terbelah, rasa aman terancam, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya korban jiwa ketika konflik berkembang menjadi kekerasan.
Ada satu hal yang perlu ditegaskan: kekuasaan tidak otomatis membuat seseorang menjadi benar. Begitu pula pergantian penguasa tidak serta-merta menjadikan pemegang kekuasaan yang baru lebih bersih daripada pendahulunya.
Dalam pandangan penulis, baik penguasa sebelumnya maupun penguasa sesudahnya tidak sepatutnya ditempatkan sebagai sosok yang bebas dari kritik. Keduanya harus tetap diuji melalui rekam jejak, tindakan, tanggung jawab, serta keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih di antara dua kelompok elite yang sama-sama memiliki persoalan, sementara kepentingan rakyat justru tersisih dari agenda utama.
Kritik terhadap kekuasaan bukanlah permusuhan. Mengingatkan penguasa bukan berarti mendukung lawannya. Begitu pula menolak kesalahan penguasa sebelumnya tidak berarti harus membenarkan seluruh tindakan penguasa berikutnya.
Baca juga: Bamsoet Wakafkan Al Qur'an dan Santuni Ratusan Santri Anak Yatim di Banten
Demokrasi membutuhkan keberanian untuk bersikap kritis tanpa harus terjebak dalam fanatisme kelompok.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila perbedaan kepentingan elite berkembang menjadi permusuhan yang menyeret masyarakat ke dalam dua kubu yang saling berhadapan. Polarisasi semacam ini dapat menjadi pintu masuk konflik sosial yang sulit dikendalikan.
Karena itu, semua pihak harus menahan diri. Jangan menggunakan rakyat sebagai alat mobilisasi kepentingan. Jangan memelihara kebencian demi mempertahankan pengaruh. Jangan pula menjadikan aparat, institusi, maupun kelompok masyarakat sebagai instrumen pertarungan kekuasaan.
Jika memang terdapat pelanggaran, selesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, buka ruang pertanggungjawaban. Jika terdapat perbedaan pandangan, selesaikan melalui dialog, bukan intimidasi dan kekerasan.
Rakyat tidak membutuhkan perang antarelite. Rakyat membutuhkan kepastian hidup, keadilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
Baca juga: Dasco Apresiasi Polri Gagalkan Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin, Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Pada akhirnya, kekuasaan hanyalah mandat yang memiliki batas waktu. Jabatan bisa berganti, singgasana bisa berpindah, dan istana yang hari ini berdiri megah suatu saat bisa kehilangan penghuninya.
Namun, kehidupan rakyat tidak boleh ikut dihancurkan hanya karena para elite gagal mengendalikan ambisi dan perbedaan kepentingan.
Jangan biarkan istana terbakar menjadi pertanda bahwa negeri sedang menuju perpecahan. Jangan sampai sejarah kembali mencatat rakyat kecil sebagai korban pertarungan orang-orang yang memperebutkan kekuasaan.
Sebab, ketika istana terbakar, yang paling dahulu kehilangan tempat berlindung bukanlah para penguasa, melainkan rakyat yang selama ini berada di luar istana. (*)
Editor : Redaksi