Bandung, JatimUPdate.id, – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Bersamaan dengan peluncuran tersebut, ia menginstruksikan jajaran kepolisian menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Program yang digagas melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri itu diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran ditandai dengan penyelenggaraan bursa kerja atau *job fair* yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Kapolri mengatakan, persoalan pengangguran tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Karena itu, menurut Suyudi, Polri perlu mengambil peran melalui langkah pencegahan dengan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pekerjaan.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Ia menjelaskan, POLIRAN merupakan bentuk pendekatan kepolisian yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut, Polri berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan potensi kerawanan sosial akibat pengangguran.
Program POLIRAN sebelumnya telah dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, program tersebut kemudian diperluas menjadi gerakan nasional dengan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.
Suyudi menegaskan, keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Kepolisian bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dengan masyarakat pencari kerja.
Bentuk kolaborasi tersebut meliputi penyediaan informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Selain membuka akses pekerjaan, Kapolri secara khusus menyoroti praktik percaloan yang kerap merugikan pencari kerja. Ia menegaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari pungutan ilegal.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegasnya.
Kapolri meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang dilakukan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Untuk memastikan pemberantasan praktik tersebut berjalan, Suyudi juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda mengambil langkah tegas terhadap pelaku percaloan tenaga kerja.
Penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memastikan kesempatan kerja benar-benar terbuka bagi masyarakat tanpa dibebani pungutan liar, intimidasi, ataupun praktik perantara ilegal.
Baca juga: MN KAHMI Desak Bareskrim Usut Dugaan Penyadapan Presiden hingga Aktor Intelektual
Melalui POLIRAN, Polri ingin memperkuat peran kepolisian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif. Program ini sekaligus menjadi bagian dari semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra dalam menjawab berbagai persoalan sosial.
Dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, POLIRAN diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.
Peluncuran POLIRAN di Bandung tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri. Sejumlah unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan juga turut hadir. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat