APBD Surabaya Tembus Rp12,9 Triliun, Buchori Imron Titip Tiga Pesan
Surabaya,JatimUPdate.id - Legislator PPP Surabaya, Buchori Imron menyoroti penggunaan anggaran pendidikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur usai APBD Surabaya ditetapkan sebesar Rp12,9 triliun.
Buchori mengingatkan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD harus dirasakan masyarakat, utamanya ketersediaan fasilitas pendidikan dan akses sekolah.
"Kalau 20 persen dari Rp12,9 T itu tidak kurang dari Rp2,5 triliun untuk biaya pendidikan. Tidak semestinya banyak sekolah di Surabaya belum terbangun dengan baik, belum mempunyai infrastruktur yang bagus, bahkan warga masih kesulitan masuk sekolah dan ada yang putus sekolah," kata Buchori, Kamis (12/10).
Menurutnya, kondisi itu harus menjadi perhatian bersama antara pemkot, DPRD, serta masyarakat.
Pun penggunaan anggaran pendidikan harus tepat sasaran.
"Anggarannya besar, tapi nyatanya masih banyak yang putus sekolah. Ini tanggung jawab pemerintah kota dan warga, termasuk DPRD. Oleh sebab itu, mari kita awasi bersama penggunaan anggaran pendidikan," tegasnya.
Buchori menambahkan, pendidikan merupakan salah satu faktor untuk menyiapkan generasi cerdas.
Maka dari itu, ia mengimbau aanggaran pendidikan dapat memberi manfaat bagi anak-anak Surabaya.
Selain pendidikan, Buchori juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ia menyebut anggaran pembangunan infrastruktur juga mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut juga harus diikuti perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah.
Misalnya drainase, pavingisasi, dan pembenahan saluran air di kawasan permukiman.
"Jangan sampai pembangunan di Kota Surabaya tebang pilih. Daerah yang dapat anggaran itu-itu saja dari dulu, sedangkan yang tertinggal justru semakin tertinggal. Ini bukan hanya tertinggal, tapi ditinggal," papar Buchori.
Buchori menganggap, persoalan drainase dan saluran air di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian.
"Infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi," tegas dia.
Buchori juga menyinggung nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia berharap pemerintah memperjuangkan nasib mereka menjadi PPPK penuh waktu.
"Yang masih PPPK paruh waktu, segera diperjuangkan supaya ke depan bisa menjadi penuh waktu. Dinas masing-masing juga harus memperjuangkan anak buahnya yang masih paruh waktu semaksimal mungkin," demikian pesan Buchori Imron. (Roy/Yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
