SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko megajak semua pihak mengawal rencana dapur umum makan bergizi gratis (MBG) yang akan dibikin oleh Pemkot Surabaya.
Pasalnya sebut legislator Partai Gerindra itu, pihaknya belum mengetahui secara detail mekanisme dapur umum tersebut. Padahal berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto MBG harus melibatkan pelaku UMKM.
Baca juga: Soal Miras di Bulan Puasa, Cahyo: Harus Ikuti Pembatasan RHU
"Program ini kita harus kawal bersama jangan sampai tidak tepat sasaran. Kalau kemudian pemkot membuat dapur umum ya kita tinggal mengikuti bagaimana mekanisme dapur ini. Sampai saat ini detailnya belum tahu, kalau menurut kami ini seperti yang disampaikan Presiden Prabowo sebaiknya melibatkan banyak pelaku UMKM," beber Yona, Kamis (21/11).
Yona menegaskan, pihaknya mendukung dilibatkannya UMKM, karena memudahkan pengawasan, utamanya terkait sistem distribusinya.
Sebab beber Yona, dapur induk harus handling dalam jumlah pack dalam jumlah besar. Sedangkan beberapa sekolah lokasinya tidak semua dekat dengan jalan raya.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Perkuat Pengawasan, MBG Jatim Dekati Target
"Ada beberapa sekolah-sekolah ini yang nyelempit, yang itu ada di pemukiman padat penduduk dan itu sulit sekali terjangkau," ujarnya.
Maka dengan pola dapur induk, pemerintah kota harus memperhatikan akses distribusinya. Beda halnya dengan melibatkan UMKM lebih maksimal menjaga kualitas dan distribusinya.
Baca juga: Jurus MBG Ala Prabowo, Mampukah Taklukkan Lawan di Pilpres dan Dongkrak Suara Pileg 2029?
Misalnya, satu pelaku UMKMt diberikan satu atau dua sekolah sehingga mudah melakukan pengawasan.
"Kalau kami justru berpikir bahwa ketika itu diberikan dipercayakan kepada para pelaku-pelaku UMKM dengan adanya pembatasan jauh lebih maksimal kualitas dan distribusinya, ingat bahwa program ini bukan makanan untuk korban bencana." demikian Yona Bagus Widyatmoko. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman