Jakarta, JatimUPdate.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan wacana kebijakan yang berpotensi memengaruhi jutaan pengemudi ojek online (ojol). Pernyataan Bahlil mengenai kemungkinan penghapusan subsidi BBM untuk ojol dinilai Ratna dapat menimbulkan polemik di masyarakat.
“Sempat ramai terkait pernyataan bapak menteri ESDM yang menyatakan kalau teman ojek online salah satu pihak yang tak diperkenankan terima BBM subsidi,” ujar Ratna di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Baca juga: Haul Gus Dur ke-16, PKB Bondowoso Teguhkan Ideologi Perjuangan NU dan Kebangsaan
Ratna menilai, wacana tersebut perlu dikaji dengan matang, mengingat sekitar 4 juta pengemudi ojol di Indonesia bergantung pada subsidi BBM untuk operasional harian mereka. "Secara pribadi maupun dari Fraksi PKB, kami menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan. Karena kita punya ojek online sebanyak 4 juta dan mereka belum terproteksi," tegas politisi asal Dapil Jatim IX ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdialog langsung dengan Bahlil seusai rapat dengan Dewan Energi Nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan. “Beliau menyampaikan baru tahap pengkajian. Saya waktu itu meski cuma wacana agar mempertimbangkan lagi. Dan tolong pak Menteri kalau keluarkan statemen berhati-hati. Supaya tak menimbulkan polemik di negeri ini,” tuturnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan bahwa skema subsidi BBM untuk pengemudi ojol masih dalam tahap pembahasan. “Saya kan katakan bahwa dalam skema subsidi itu kita masih godok, sampai sekarang belum selesai,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (4/12).
Ratna menyatakan bahwa pengemudi ojol merupakan tulang punggung sektor transportasi berbasis teknologi yang memegang peranan penting dalam ekonomi digital. Ia menekankan, pengemudi ojol tidak hanya memberikan layanan transportasi, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil, seperti pedagang makanan dan pelaku UMKM lainnya.
Baca juga: Lewat Buku Sejarah Religi, Sidoarjo Perkenalkan Branding Baru “Bumi Aulia”
"Subsidi BBM bagi pengemudi ojol harus dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem ekonomi digital, bukan sekadar bantuan operasional. Ini juga menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” ujar Ratna.
Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan mekanisme penyaluran subsidi yang transparan dan tepat sasaran, sehingga kelompok yang benar-benar membutuhkan dapat merasakannya. “Petugas di SPBU misalnya bisa dilibatkan untuk memverifikasi identitas pengemudi ojol. Selain itu, jalur khusus BBM subsidi bisa disediakan untuk mempermudah distribusinya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi pemerintah. “Kebijakan ini harus berbasis keadilan. Jangan sampai menimbulkan kesan pemerintah tidak berpihak kepada kelompok rentan seperti pengemudi ojol,” tegasnya.
Baca juga: Gus An’im Dorong Optimalisasi Madrasah Hadapi Tantangan Zaman
Ratna berharap pemerintah dapat memprioritaskan solusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mencerminkan empati terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah-bawah. “Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan apapun terkait subsidi BBM tidak merugikan kelompok pekerja yang menjadi penggerak ekonomi harian kita,” katanya.
Melalui dialog dan kajian yang lebih mendalam, Ratna optimistis kebijakan subsidi BBM yang inklusif dapat mendukung kesejahteraan pengemudi ojol sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Mari kita terus dorong agar kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi,” pungkasnya (*).
Editor : Redaksi