Bupati Bondowoso Hadiri Rapat Koordinasi KPK untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Bondowoso, JatimUPdate.id, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, bersama Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, (19/3/2025) lalu.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat peran kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komitmen Pemberantasan Korupsi di Daerah
Rapat koordinasi ini diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah, termasuk D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III melakukan koordinasi guna memastikan penerapan kebijakan antikorupsi di tingkat daerah berjalan dengan optimal.
Dalam rapat ini, berbagai aspek terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah menjadi fokus pembahasan.
Beberapa di antaranya adalah penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: BREAKINGNEWS: Jembatan Sukowiryo di Jalan Mastrip Bondowoso Ambrol Satu Sisi, Akses Dibatasi Ketat
"Kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar semua berjalan transparan dan akuntabel," ujar salah satu perwakilan KPK dalam rapat tersebut.
Fokus Pembahasan dalam Rapat Koordinasi
Sejumlah topik utama yang dibahas dalam rapat ini meliputi:
1. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala daerah didorong untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan daerah.
2. Peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN). KPK menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi ASN agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
3. Optimalisasi pelayanan publik. Kepala daerah didorong untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan bebas pungutan liar.
4. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. KPK menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Bondowoso Tegaskan Komitmen Antikorupsi, serta Harapan dan Langkah ke Depan
Baca Juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
Kehadiran Bupati Bondowoso dan Ketua DPRD Bondowoso dalam acara ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh KPK.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencegah tindak pidana korupsi di tingkat daerah.
KPK menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah.
"Semua kegiatan akan dilaksanakan secara transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," ujar salah satu perwakilan KPK.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Indonesia. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
