Demo Ricuh di Grahadi, Fasum Rusak dan Jurnalis Jadi Korban: DPRD dan Wali Kota Angkat Bicara
Surabaya,JatimUPdate.id – Aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (25/3), berujung ricuh. Fasilitas umum rusak, puluhan demonstran ditangkap, dan beberapa jurnalis menjadi korban dalam insiden tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar, Arif Fathoni, menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun, kerusakan fasilitas umum dan bentrokan yang merugikan banyak pihak.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi undang-undang dan bagian dari demokrasi. Tapi jangan sampai merugikan kepentingan umum," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/3).
Selain itu, Fathoni juga menyoroti insiden yang menimpa beberapa jurnalis saat meliput demonstrasi.
Menurutnya, pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Jurnalis yang meliput harus mendapatkan perlindungan. Saya berharap insiden yang menimpa rekan-rekan dari Berita Jatim dan Suara Surabaya tidak terulang lagi," tuturnya.
Ia juga mengimbau agar jurnalis selalu mengenakan kartu identitas yang terlihat jelas saat bertugas di area berisiko tinggi.
"Hal ini penting untuk melindungi mereka serta mencegah kesalahpahaman di lapangan," imbuhnya.
Fathoni menegaskan aparat kepolisian yang mengamankan demonstrasi harus diawasi secara ketat oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam penanganan aksi massa.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
"Untuk rekan-rekan kepolisian yang bertugas di lapangan, perlu ada pengawasan ketat dari Propam serta pembinaan berkelanjutan agar insiden yang merugikan masyarakat, termasuk jurnalis, tidak terulang di kemudian hari," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyoroti dampak demonstrasi terhadap fasilitas umum. Ia mengaku geram karena kerusakan tersebut akan membebani anggaran negara untuk perbaikan.
"Saya tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan pendapat. Tapi jangan sampai merusak fasilitas umum," tegasnya di Balai Kota Surabaya.
Saat ini, Pemkot Surabaya tengah mendata fasilitas yang rusak akibat demonstrasi. Bersama tim Wallace Tapus, pemerintah akan menentukan langkah perbaikan agar segera dilakukan.
“Kami pasti perbaiki karena ini untuk kepentingan masyarakat juga. Tapi tolong, ke depannya, kalau ada aksi lagi, jangan sampai merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Eri menambahkan, setiap kerusakan yang terjadi akan membebani anggaran negara. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat.
“Fasilitas ini dibangun pakai uang negara, diperbaiki juga pakai uang negara. Kalau terus begini, anggaran jadi boros untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menjaga fasilitas yang menjadi hak bersama.
"Silakan demo, itu hak semua warga. Tapi jaga fasilitas yang sudah ada. Jangan sampai kepentingan pribadi merugikan masyarakat luas," demikian Eri Cahyadi. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman
