Indonesia Paparkan Program Makan Bergizi Gratis di KTT N4G Paris 2025

Paris, JatimUPdate.id :- Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan gizi masyarakat dengan memaparkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, pada 27-28 Maret 2025.

Program ini diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi negara lain dalam upaya mengatasi permasalahan gizi secara berkelanjutan.

Forum ini menjadi ajang diskusi multi-pemangku kepentingan mengenai komitmen keuangan dan politik dalam isu gizi serta keterkaitannya dengan sektor lainnya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami, mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan yang dihadiri oleh 32 negara serta berbagai lembaga internasional dari sektor swasta, perbankan, industri, penelitian, hingga organisasi masyarakat sipil.

KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis dengan dukungan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), serta organisasi global lainnya.

Selain Amich, hadir sebagai panelis Menteri Pembangunan Internasional Inggris H.E. Baroness Chapman, yang membahas pentingnya investasi global dalam program gizi; Wakil Menteri Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador H.E. Carlos Gabriel Cardoza, yang menyoroti peran kebijakan kesehatan dalam meningkatkan status gizi masyarakat; serta Direktur Global Bank Dunia untuk Kesehatan, Gizi, dan Populasi, Juan Pablo Uribe, yang menekankan pentingnya dukungan finansial berkelanjutan untuk inisiatif gizi di berbagai negara.

Dalam sesi diskusi panel, Amich menegaskan bahwa isu gizi tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, kebijakan Indonesia menekankan tata kelola yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak nyata.

Strategi Indonesia dalam Pembangunan Gizi

Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi utama pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi, termasuk implementasi program MBG:

1. Integrasi Kebijakan Gizi dalam RPJMN 2025-2029

Pemerintah memastikan bahwa isu gizi tetap menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) guna mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat.

2. Pelacakan dan Transparansi Anggaran Gizi

Pengeluaran dan alokasi anggaran untuk gizi ditandai secara khusus untuk memastikan investasi yang dilakukan benar-benar berdampak positif.

3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif dalam implementasi kebijakan gizi melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas.

4. Pemanfaatan Teknologi

Platform digital seperti e-HDW dan e-PPGBM digunakan untuk membantu tenaga kesehatan dalam memantau layanan gizi secara real-time.

5. Perluasan Program Gizi Utama

Program MBG diperluas ke sekolah-sekolah serta mencakup inisiatif gizi ibu dan anak, serta suplementasi mikronutrien.

Menurut Amich, gizi telah menjadi prioritas nasional sejak lama, namun dalam pemerintahan 2024-2029, fokus terhadap gizi semakin diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap program MBG yang ditujukan bagi anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program MBG Mendapat Sorotan Global

Meskipun program MBG tidak secara khusus dibahas dalam KTT N4G Paris 2025, strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi menjadi perhatian global.

Diskusi mengenai program ini muncul di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, serta organisasi dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

Para pemimpin global menilai pengalaman Indonesia dalam implementasi kebijakan gizi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 % pada 2029.

Direktur Global Bank Dunia untuk Kesehatan, Gizi, dan Populasi, Juan Pablo Uribe, menyatakan bahwa

"Pendekatan Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan gizi dengan berbagai sektor adalah contoh yang patut dicontoh oleh negara lain."

Sementara itu, perwakilan Asian Development Bank (ADB) menyoroti bahwa program seperti MBG dapat menjadi model efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing generasi mendatang.

Program MBG juga dinilai efektif dalam menjangkau lintas sektor dan berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembangunan manusia serta kedaulatan pangan nasional.

Tantangan dalam Pembangunan Gizi

Dalam forum tersebut, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang menjadi tantangan dalam pembangunan gizi di Indonesia:

1. Kemauan Politik yang Kuat

Komitmen pemerintah sangat penting dalam menjaga konsistensi kebijakan gizi.

2. Tata Kelola dan Akuntabilitas

Pengawasan terhadap anggaran dan hasil program gizi harus ditingkatkan.

3. Kolaborasi Lintas Sektor

Gizi tidak hanya terkait dengan makanan, tetapi juga dengan pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap pola makan sehat serta kebutuhan akan pembiayaan jangka panjang untuk program gizi nasional.

Hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770.000 anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir bulan yang sama.

Untuk mencapai target ini, pemerintah mengoptimalkan distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Namun, tantangan seperti infrastruktur distribusi yang belum merata dan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.

Pemerintah berupaya mempercepat implementasi program ini agar dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, telah dibentuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. (ries/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat