Izin SMK Tersendat, Dewan Jatim Sebut Disependik Tak Selaras Kebijakan Gubernur

oleh : -
Izin SMK Tersendat, Dewan Jatim Sebut Disependik Tak Selaras Kebijakan Gubernur
Deni Wicaksono/ist

Jatimupdate.id - Deni Wicaksono Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti ratusan permohonan perpanjangan izin SMK yang belum bisa diterbitkan. Ia menilai, tersendatnya perizinan SMK tersebut menghambat kelancaran operasional.

Bahkan menurutnya, akan berdampak pada proses pemberian ijazah ke siswa. Deni mengaku, kerap kali mendapat banyak keluhan insan pendidikan di daerah. Di antaranya Trenggalek.

Mereka tambah Deni, mengeluhkan lambatnya pemrosesan perizinan SMK swasta. “Ini menyedihkan, kabar buruk bagi insan pendidikan. Sebuah proses birokrasi bidang pendidikan yang tdk memberi contoh baik. Dinas Pendidikan harus bekerja lebih cepat menyeleseikan masalah tersebut,” ujar Deni kepada media.

“Gubernur Jatim Bu Khofifah ke mana-mana bilang Jatim punya paradigma Cettar, ada cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Kalau kerja Dinas Pendidikan seperti ini, ya berarti tidak selaras dengan kebijakan Gubernur,” papar Deni.

“Apalagi kan jelas, Gubernur Jatim fokus ke pengembangan SDM. Nah ini kok Dinas Pendidikannya lambat,” lanjut Deni.

Dia menyebut, terhambatnya pemrosesan perizinan telah berdampak pada operasional sekolah. Salah satunya, menghambat penerimaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), akreditasi sekolah, hingga penerimaan dana BOS.

“Saya dapat keluhan, terhambatnya legalitas izin operasional sekolah juga berdampak pada kendala pengambilan blanko ijazah siswa. Ini kan kasihan para pelajar, bisa-bisa nanti ijazahnya belum dapat digunakan untuk melamar kerja atau melanjutkan kuliah karena ijazahnya masih tertahan,” papar Deni yang juga ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim.

Harusnya, imbuh Deni, Dinas Pendidikan memfasilitasi SMK-SMK swasta yang sedang mengurus perizinannya. Bila ada kendala, bisa jemput bola dengan melakukan pendampingan.

“Jemput bola ke daerah, berikan pendampingan, agar masalah ini bisa segera terselesaikan,” kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.

“Saya dengar perizinan ini terhambat berbulan-bulan lamanya. Mestinya ada transparansi, termasuk dari segi waktu dan mekanisme, juga bagaimana SOP-nya, disampaikan ke publik,” imbuh Deni.