Ketua Komisi A DPRD Jatim : Perlu Menerapkan Konsep Pentahelix Dalam Mensukseskan Kopdes Merah Putih

Reporter : -
Ketua Komisi A DPRD Jatim : Perlu Menerapkan Konsep Pentahelix Dalam Mensukseskan Kopdes Merah Putih
Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih

Surabaya, JatimUPdate.id : Dalam upaya mendirikan Koperasi Desa Merah Putih, banyak pihak menyerukan perlunya keterlibatan semua elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar koperasi yang berprinsip usaha bersama ini dapat menjadi entitas ekonomi yang bermanfaat bagi desa dan warganya.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, menekankan bahwa masih banyak skeptisisme terkait program pemerintah mengenai Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi

"Entitas ekonomi ini bukanlah lembaga yang tidak bersejarah. Bahkan, sejarah mencatat bahwa koperasi merupakan wadah perlawanan kaum pribumi pada masa kolonial terhadap hegemoni ekonomi asing," jelas Dedi dalam wawancaranya dengan JatimUpdate.id pada Senin, (19/05/2025).

Lebih jauh Dedi menambahkan bahwa fakta sejarah seharusnya menjadi inspirasi untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih di era modern ini.

"Bagi mereka yang masih ragu, hal ini bisa dimengerti, mengingat terdapat fase-fase tertentu dalam perjalanan koperasi yang kurang baik. Namun, ini justru menjadi tantangan bagi kita semua untuk berkolaborasi dalam kesuksesan program ini," ungkapnya.

Kolaborasi BUMDesa dan Kopdes Merah Putih

Disisi lain, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, juga memberikan peringatan penting tentang keberadaan koperasi.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, belum lama ini, dia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh menghilangkan usaha yang sudah ada di desa.

"Koperasi harus saling mendukung, bukan mematikan usaha yang telah ada. Mari kita fokus pada pembentukan koperasi, dan gunakan tanah negara untuk meningkatkan ekonomi di desa," kata Ariza, sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Ariza juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memikirkan skema untuk menghindari tumpang tindih antara Koperasi Desa Merah Putih dan usaha lain, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Dengan upaya ini, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi Indonesia, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih beda sumber pendanaannya.

Yandri menjelaskan BUMDes sumber pendanaannya dari Dana Desa. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih sumber pendanaannya dari Bank.

"Jadi antara BUMDes sama Koperasi Desa Merah Putih ini beda sumber pendanaannya. Beda sekali. Kalau Koperasi Desa Merah Putih, mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara]. Diverifikasi baru dikeluarkan [pinjamannya]," jelas Mendes PDT di Jawa Barat sebagaimana dikutip Redaksi JatimUPdate.id dari Tangerang Ekspres Disway pada (18/05/2025).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa

Pentahelix Koperasi Desa Merah Putih

Sementara itu, Dedi selaku Ketua Komisi A DPRD Jatim menegaskan pihaknya mendorong Kolaborasi antar pihak, antar Stakeholkder agar proses pendirian Koperasi Desa Merah Putuh ini tidak berhenti pada sebatas pendirian wadah alias institusinya saja.

"Terus terang Komisi A DPRD Jatim sangat mensupport proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa-desa di Jawa Timur yang berjumlah kurang lebih 7.600 desa. Tapi, jangan hanya proses pendirian institusinya saja yang dikejar seolah-olah mengejar target setoran dan laporan ke pemerintah pusat. Kolaborasi para pihak, setidaknya Konsep Pentahelix keterlibatan lima aktor dalam mensukseskan Program kerakyatan Kopdes Merah Putih di Jatim perlu diwujudkan," kata alumnus Universitas Negeri Surabaya itu.

Lebih dalam Dedi menegaskan untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas, pendekatan pentahelix perlu diterapkan dalam proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

"Pendekatan ini berfokus pada kolaborasi antara lima komponen: pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan koperasi ini tidak hanya akan berdiri kokoh tetapi juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa," ujar politisi Partai Domokrat Jatim itu.

Proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat.

"Skeptisisme yang ada harus diatasi dengan fakta sejarah dan kolaborasi yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya akan menjadi entitas ekonomi, tetapi juga simbol harapan dan kemajuan bagi desa-desa di Indonesia. Mari kita bersama-sama mengawal dan mendukung inisiatif ini untuk masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Baca Juga: Desa Kesulitan Lahan untuk KDMP, Pemerintah Siapkan Regulasi

Sementara itu, Dedi menambahkan Wakil Menteri Koperasi Ferri Julintono menyebutkan pada akhir April 2025, jumlah Desa yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih masih pada kisaran 1.166 desa, infonya pertengahan Mei 2025 sudah meningkat namun belum signifikan karena masih dibawah 30%.

"Akhir April 2025, baru 2 Kabupaten yang progres pendiriannya luar biasa dan cenderung saat ini sudah tuntas Musdesusnya yaitu Kabupaten Gresik dengan 330 desa dan Kabupaten Malang 378 desa. Kabupaten lainnya di Jatim sedang berproses untuk pendirian Kopdes Merah Putih tersebut," kata Dedi.

Lebih jauh Komisi A DPRD Jatim yang bermitra dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Jatim, lanjut Dedi, berharap bisa duduk bareng dengan Komisi B yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim guna membicarakan dan membuat perencanaan program penguatan bagi keberadaan 2 institusi ekonomi desa yaitu BUMdesa dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pesan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih mesti berkolabirasi dalam memandirikan dan mensejahterakan desa dan warga desa mesti jadi targer program kerja di Pemprov Jatim. Penguatan dan penyehatan kedua institusi ini perlu dirancang secara sistemik," ungkap Dedi.

Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, dunia pers serta asosiasi kepala desa serta perangkat desa mesti diajak duduk bareng agar program Koperasi Desa Merah Putih ini kedepannya bisa berjalan sukses.

"Bila dulu era kolonia Hindia Belanda saja 3 Pe dekar Perintis Koperasi Nusantara, RA Wiratmadja, Mohammad Hatta dan RM Margono Djojohadikusumo bisa sukses mendirikan dan membuat koperasi era itu jadi institusi ekonomi kaum pribumi, InsyaAllah hari ini Koperasi Desa Merah Putih juga akan sukses sama seperti era dulu," harap Dedi. (dek/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat