Ketum APKLI: Industri Rokok Harus Adil untuk Rakyat
Jakarta, JatimUPdate.id - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menyerukan kepada pemerintah untuk membuka ruang legalisasi rokok ilegal sebagai bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penanganan peredaran rokok ilegal selama ini terlalu berorientasi pada penindakan tanpa melihat realitas sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Rokok ilegal tidak hanya soal hukum, tapi soal hidup jutaan rakyat. Ini ekosistem ekonomi yang melibatkan 17 juta lapangan kerja dari hulu ke hilir,” kata Ali Mahsun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga: Forum Pemred se-Madura: Peredaran Rokok Ilegal Luar Madura Harus Diberantas!
Ia mengingatkan bahwa kontribusi ekonomi dari sektor tembakau sangat besar, mencapai hampir 10% dari total penerimaan negara. Pada 2024, penerimaan dari cukai rokok mencapai Rp 216,9 triliun, dengan target Rp 300 triliun pada 2025. Namun ironisnya, peredaran rokok ilegal terus meningkat, bahkan naik 46,95% dan diperkirakan dapat merugikan negara hingga Rp 97,81 triliun.
Akses Cukai Masih Tertutup untuk Pelaku Kecil
Ali menyoroti adanya praktik monopoli akses pita cukai oleh pihak tertentu yang membuat pelaku usaha kecil tidak bisa menjangkau legalitas. Hal ini, menurutnya, menyebabkan banyak pelaku usaha rokok berskala mikro dan kecil tetap berada di zona ilegal.
Baca Juga: LaNyalla Dukung Tarif Cukai Golongan III Sigaret Kretek Mesin Industri Rokok Skala Kecil
“Pita cukai itu seperti tertutup bagi usaha kecil. Banyak yang mengeluh karena sudah diborong pihak tertentu. Maka solusinya: bukalah cukai kelas terbawah agar mereka bisa legal,” ujar dokter lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta itu.
APKLI menyatakan dukungan atas pembentukan Satgas Rokok Ilegal oleh pemerintah, namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak berhenti pada operasi penertiban. Kebijakan harus komprehensif, menyentuh akar masalah, dan memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha yang ingin beralih ke status legal.
Baca Juga: Penerimaan Terbesar Bea Cukai Rokok Mampu Atasi MBG
“Bukan hanya efek kejut operasi lapangan. Perlu pendekatan akar, bukan cuma permukaan. Bantu mereka naik kelas, jangan langsung digilas,” tegas Ali.
Sebagai bentuk advokasi, Ali yang juga menjabat sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), mendorong gerakan nasional Cukai Rokok Ilegal untuk menuntut keadilan dan keterbukaan akses cukai bagi semua kalangan (*)
Editor : Redaksi
