Maluku Utara Dapat Rp35 Miliar dari Kementrian Transmigrasi, Wamen : Tujuh Daerah Maluku Utara Jadi Prioritas
Ternate, Maluku Utara, JatimUPdate.id, - Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga: Peringati Milad ke-79, Kader dan Alumni HMI Lamongan Tanam Mangrove di Pantai Kandangsemangkon
Dana tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah transmigrasi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, dalam kunjungan kerjanya ke Ternate, Selasa (15/7), saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemprov Malut dan kegiatan Sosialisasi Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi di Hotel Bella Ternate.
“Kedatangan saya ke Maluku Utara bukan sekadar kunjungan kerja. Kami ingin mendorong peningkatan kapasitas kawasan transmigrasi, baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, hingga pemberdayaan masyarakat,” ujar Viva Yoga.
Tujuh Daerah Masuk Skema APBN 2025
Wamen menyebut, alokasi dana Rp35 miliar tersebut masuk dalam APBN 2025 dan akan difokuskan pada tujuh wilayah: Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan.
Dari bantuan itu rinciannya adalah, Pulau Morotai sebesar Rp8,647.020.000, Halmahera Timur Rp2,594.000.000, Halmahera Selatan Rp4.587.020.000, Halmahera Tengah Rp 11. 829.005.000, Halmahera Utara Rp 4.911.020.000, Kepulauan Sula Rp 1,297.020.000, dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 1.457.020.000.
Ia menambahkan bahwa kebijakan transmigrasi kini mengacu pada tiga mandat utama dari Presiden Prabowo Subianto:
1. Menjaga integrasi nasional melalui interaksi lintas budaya,
2. Mengentaskan kemiskinan lewat reforma agraria dan pembinaan,
3. Mendukung kedaulatan pangan nasional dengan memperkuat kawasan produksi strategis.
“Setiap kepala keluarga transmigran akan mendapat lahan 1–2 hektare serta dukungan hidup selama lima tahun agar mereka bisa mandiri dan produktif,” terangnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru
Menurut Viva Yoga, kawasan transmigrasi di Maluku Utara memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi baru.
Baca Juga: Dari Kepatuhan Menuju Budaya, Saatnya K3 Menjadi DNA Organisasi
Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, kakao, serta hasil perikanan laut dinilai memiliki nilai ekspor tinggi.
“Harga kelapa saat ini sangat tinggi karena permintaan global. Kita butuh sinergi antar-kementerian dan pemda agar potensi ini bisa dikembangkan hingga ke pasar ekspor,” ujarnya.
Kementerian Transmigrasi juga menggandeng lembaga internasional seperti World Bank dan iPad untuk mempercepat digitalisasi kawasan transmigrasi, agar pelaku usaha dapat menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan efisiensi produksi.
“Kini ada 619 kawasan transmigrasi di Indonesia, 153 di antaranya masuk dalam RPJMN, termasuk Maluku Utara. Bila anggaran ini belum cukup, kami siap menambahnya,” tegasnya.
MoU dengan Lamongan dan Harapan Pemprov
Kunjungan Wamen juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam hal kerja sama urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
Dalam kesempatan tersebut Delegasi Pemkab Lamongan hadir khusus ke Maluku Utara dipimpin oleh Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan yang telah berada di Kota Ternate sejak Senin (14/07/2025).
Baca Juga: Satu Tahun CKG, Wamen Viva Yoga: Masyarakat Sehat Negara Kuat Produktifitas Meningkat
Kerja sama ini diharapkan bisa menjadi jembatan transfer pengalaman dari Jawa Timur ke Kawasan Timur Indonesia.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan berharap agar kepala daerah di Malut bisa menyatukan visi dalam pengembangan transmigrasi.
“Ini peluang besar bagi masyarakat di wilayah transmigrasi. Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucapnya.
Sarbin juga menekankan pentingnya penguasaan platform digital oleh para pelaku UMKM di kawasan transmigrasi agar produk lokal bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
“Marketplace digital kini menjadi sarana utama promosi dan penjualan produk. Kami harap para peserta dapat menyosialisasikan pengetahuan ini ke komunitasnya masing-masing,” tandasnya.
Sementara itu dari pantauan Redaksi JatimUPdate.id di Lamongan, sejak sepekan lalu proses penjajakan kerjasama antara Pemkab Pulau Morotai dengan Pemkab Lamongan telah diinisiasi oleh Kementrian Transmigrasi dengan beberapa kali melakukan pertemuan via fasilitas zoom meeting alias daring. Dari peremuan via dunia maya tersebut akhirnya pembahasan darft nota kesepakatan kerjasama antar 2 pemkab itu disetujui dan akhirnya pada Selasa, (15/07/2025) nota kesepakatan antara Pulau Morotai dengan Lamongan ditandatangani disaksikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang kebetulan putra kelahiran Kabupaten Lamongan itu. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
