Bukan Personil Tetapi Rezim Di Belakangnya

Oleh: Hadi Prasetyo

Pemerhati Masalah Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan Budaya

Surabaya, JatimUPdate.id : Sebagai tulisan untuk literasi publik, jika mengikuti perkembangan negeri, terutama fokus pada aspek politik kekuasaan ditengah berbagai masalah lain seperti sosial (mis: pendidikan, kesehatan, kemiskinan dll), ekonomi (mis: pengangguran, daya beli, investasi dll), masalah korupsi (mis: judol, Pertamina, timah, chromebook, beras oplosan dll), tentu permasalahan yang ada begitu rumit, kompleks, dan saling berkaitan.

Jangankan publik awam, bahkan para intelektual dan akademisi juga dihadapkan pada gambar yang kabur, berubah-ubah dan sering tidak masuk akal dari sisi rasionalitas.

Sulit memprediksi kearah mana perkembangan ini bergerak, apa implikasinya dan apa risikonya.

Pendekatan yang bisa dilakukan adalah mencari benang-merah di antara berbagai peristiwa diantara potongan-potongan peristiwa agar nampak gambarnya.

Tidak mudah sama sekali untuk mengurai dan menyelesaikannya meskipun hanya pada tingkat eksperimen analisis dan sekedar mengasah kecermatan pemikiran. Tetapi banyak orang setuju jika sistem kekuasaan cukup baik dalam arti mengikuti standart ‘good governance’ yang levelnya minim saja, banyak persoalan bisa diurai dan diatasi, dan membawa negara-bangsa untuk bergerak maju, berdaya saing dan sejahtera.

Tulisan ini berasumsi bahwa sumber masalah ada di inti pusat kekuasaan yang mempunyai otorita menyelesaikan berbagai masalah negara-bangsa.

Maka akan sangat menarik untuk membahas ‘yang tidak kelihatan’ karena banyak orang terjebak pada ‘yang kelihatan saja’.

Konsep analisis intelijen justru tidak mengabaikan keping-keping informasi dan peristiwa yang terpisah-pisah, peristiwa yang nampaknya biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya bagian dari proses yang berujung pada tujuan besar.

Jika dirunut dari konsep persaingan kekuasaan tingkat super elit, yang secara konsep politik praktis sering memainkan ‘skenario intelijen’ (melibatkan metode pengawasan, penyusupan, disinformasi, dan manipulasi untuk mempengaruhi opini publik, melemahkan lawan, atau mempertahankan posisi kekuasaan), maka suatu peristiwa besar tidak pernah terjadi secara tiba-tiba.

Untuk menyederhanakan masalah kompleks dan menjadikannya jelas, bisa menggunakan teknik dekomposisi.

Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami.

Dengan begitu, bisa fokus pada setiap bagian secara terpisah, kemudian mengintegrasikan bagian-bagian tersebut untuk mendapat gambar besarnya.

Di Indonesia saat ini ada dua isu besar yang mengarah ke pusat kekuasaan dan berdampak fatal baik bagi kelangsungan rezim kekuasaan lama (yang sebagian masih berlanjut dibeberapa posisi strategis rezim baru), yang jika kedua isu ini ‘meledak’, akan menyebabkan perubahan politik struktural dan risiko ‘chaos’.

Kedua isu yang saat ini mendapat tekanan protes publik dan makin menyudutkan sistem kekuasaan, adalah isu ijazah palsu mantan presiden dan isu pemakzulan Wapres.

Mengapa kedua isu ini sangat penting dan menjadi kecemasan sistem kekuasaan, mungkin bisa dirunut dari situasi dan proses yang jauh bertahun-tahun sebelumnya.

Sekedar sebagai literasi publik, dimulai dari kisah tahun 2006, ketika Pak Jokowi sebagai Walikota Solo baru menjabat sekitar 6 bulan, telah didorong (terkait misi internasional) berperan dalam mengurai persoalan di Solo yang saat itu menjadi ‘basis’ radikalisme (cq. kelompok Ngruki).

Menurut info intelijen pernah ada 2 anggota CIA bertemu Walikota Solo, dimana info ini merujuk pada dialog podcast Kol (P) Sri Radjasa, seorang mantan intel, di podcast youtube ForumKeadilanTV tanggal 16 Juli 2005 pada menit ke +/- 11.57, yang menggambarkan bahwa akhirnya Sang Walikota Solo berhasil merubah Solo yang awalnya berkonotasi pusat radikalisme menjadi pusat wisata.

Hal ini makin menarik ketika membuka Wikipedia (berjudul Karier Pak Jokowi sebagai Walikota Surakarta), pada bagian judul ’menekan militan radikal’, disebutkan bahwa menurut bocoran kawat diplomatik Wikileaks 3 Nov 2008, memang sesuai dengan apa yang disampaikan Kol (P) Sri Radjasa.

Bahkan saat itu perwakilan CIA yang datang memuji dan menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah calon pemimpin yang bisa diusung di masa depan.

Bagian peristiwa lain yang dikatakan Kol (P) Sri Radjasa dalam podcast tersebut adalah pada menit +/- 8.55 yang menginformasikan ada data intelijen bahwa Pak Jokowi pada Agustus 2014 (setelah pilpres dan belum dilantik) menemui Prof. Damien Kingsbury di Australia, dia adalah seorang pakar disintegrasi, terkait dokumen referendum Papua, yang menurut sumber informasi direkomendasi oleh pihak Amerika.

Inti dari penggalan cerita terpisah-pisah ini, meski seakan bersifat umum dan biasa-biasa saja, tetapi justru itu pondasi dari perkembangan hingga lahirnya tuntutan publik pada kedua isu tersebut diatas yang ramai saat ini.

Tidak mungkin dalam kapasitas sebagai Walikota yang berotoritas lokal, dan orang biasa, tetapi memang memiliki karakter unik dalam berkomunikasi, tampil dengan nuansa kerakyatan yang kental dll, bisa begitu cepat, lancar menuju jenjang kepresidenan, kecuali jika memang ada campur tangan ‘tim super-elit ’ yang membangun skenario itu, dengan dukungan kelompok oligarkis tertentu.

Hal ini berarti presidensi Pak Jokowi bukan soal kapasitas personal, tetapi soal kapasitas sistem kekuasaan dan soal kapasitas profesional suatu ‘kelompok super-elit’ dibelakangnya, melalui skenario yang melibatkan pengawasan, penyusupan, disinformasi, dan manipulasi untuk mempengaruhi opini publik, melemahkan lawan, atau apapun untuk mencapai tujuan.

Apapun yang melawan dan menyerang Pak Jokowi akan berhadapan dengan respon perlawanan dan pertahanan dari kelompok ‘super elite’ tersebut, karena dalam konsep politik kekuasaan, eksistensi presidensi Pak Jokowi adalah ‘patron kekuasaan’ yang memang lahir ‘by design’ oleh super elite.

Maka ketika saat ini ada serangan soal ijazah palsu yang makin mengerucut dan makin ‘terkonfirmasi’ oleh berbagai sumber, dan telah berkembang menjadi isu yang ‘makin dipercaya’ publik, dan beberapa sumber lain tentang survey legitimasi mengkonfirmasi makin menurunnya legitimasi Pak Jokowi, maka isu ini memojokkan secara serius kelangsungan sistem kekuasaan dibelakang Pak Jokowi yang sebagian masih menjadi bagian kekuasaan dinasti dalam sistem kekuasaan saat ini.

Jika isu kepalsuan ijazah ini benar, maka ini bukan sekedar persoalan dan tuduhan kesalahan yang dilempar hanya kepada Pak Jokowi sebagai pribadi dan mantan presiden, tetapi ini lebih melebar ke ancaman pada ‘tim super-elit’ (elite oligarkhi) di belakang Pak Jokowi yang sudah membangun skenario palsu (sejak 2008-saat ini), berinvestasi besar-besaran, dan berakibat merusak sistem demokrasi, konstitusi, dan carut marut sosial-ekonomi, dalam kompleksitas masalah negeri yang sangat beresiko.

Isu kedua soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden, juga terkait dengan ancaman nyata terhadap kekuatan sistem kekuasaan oligarkis dibelakang Pak Jokowi yang saat ini membangun skenario anaknya meneruskan kekuasaan presidensi dalam politik dinasti. Jika wapres makzul maka sistem kekuasaan oligarkis dibelakangnya juga runtuh.