Pansus Raperda KBS Koreksi Nama hingga Bahas Skema Tarif
Surabaya,JatimUPdate.id – Pansus Raperda Perusahaan Daerah (Perumda) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai membahas pasal demi pasal Raperda penetapan PD Taman Satwa KBS menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Rabu (23/7).
Ketua Pansus, Yuga Pratisabda Widyawasta, mengungkapkan sejumlah koreksi redaksional dan substansial telah dilakukan demi penyempurnaan draf Raperda. Salah satu yang disepakati adalah perubahan nama resmi menjadi Perumda Kebun Binatang Surabaya.
Baca Juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
“Sudah kami koreksi, namanya tidak lagi pakai ‘Taman Satwa’, tetapi ‘Kebun Binatang Surabaya’. Konsideran juga kami sesuaikan, karena sudah bukan BUMD biasa,” ujarnya usai rapat.
Yuga menyebut, rencana penyesuaian tarif masuk juga mulai dibahas. Namun ia menegaskan, pembahasan itu belum tentu mengarah pada kenaikan harga.
“Saya khawatir kalau naik, justru membebani masyarakat. Tapi kalau tidak naik, harus dicari cara lain agar konservasi tetap jalan. Misalnya, harga tetap Rp15 ribu, tapi pengunjung tidak boleh bawa makanan dari luar,” jelas politisi PSI tersebut.
Ia menambahkan, perubahan status menjadi Perumda akan mempercepat proses perizinan, mengingat sistem OSS saat ini hanya mengakui Perumda atau Perseroda.
Baca Juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
“Saat ini PD KBS kesulitan mengurus izin karena status hukumnya sudah tidak lagi diakui. Jadi perubahan ini penting untuk legalitas ke depan,” tegasnya.
Terkait pengembangan, Yuga memastikan pembahasan belum menyentuh rencana pemanfaatan lahan parkir untuk kandang.
Namun, urai Yuga sejumlah lahan di dalam KBS dinilai masih bisa dimaksimalkan.
Baca Juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
“Parkir tidak masalah, apalagi ada Terminal Intermoda Joyoboyo. Tantangannya sekarang, bagaimana KBS tidak terlalu bergantung pada tiket. Ini yang perlu dikaji,” ucapnya.
Pembahasan akan dilanjutkan pekan depan dengan fokus pada aspek ekonomi, konservasi, dan strategi pengelolaan berkelanjutan.
“Jadi, kita tunggu hasil kajiannya. Karena masih akan dibahas minggu depan,” demikian Yuga Pratisabda Widyawasta. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman
