Ahmad Doli Kurnia Dorong Evaluasi Sistem Pilkada Nasional
Jakarta, JatimUPdate.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya evaluasi sistem politik, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada), agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara Urun Rembug DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) bertajuk “Masa Depan Golkar dan Sistem Pemilu di Indonesia” yang digelar di AMPI Media Centre, Menteng, Jakarta, Kamis (31/7).
Doli mengungkapkan, Golkar telah melakukan kajian intensif selama setahun terakhir terkait undang-undang politik, termasuk Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Saat ini, partainya tengah mendalami dua opsi utama dalam penyelenggaraan pilkada.
Baca Juga: Golkar Surabaya Buka Rumah Aspirasi, Adies Kadir: Ini Bukti Partai Hadir untuk Rakyat
“Opsi pertama adalah pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dikembalikan ke DPRD. Opsi kedua, gubernur dipilih DPRD, sementara bupati dan wali kota dilakukan secara asimetris: ada yang langsung, ada yang tidak langsung,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dorongan pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD didasari peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersifat koordinatif. Sementara titik utama otonomi daerah berada di kabupaten/kota. “Kalau pemilihannya lewat DPRD, fungsi koordinasi pusat dan daerah akan lebih optimal,” kata Doli.
Baca Juga: Meneguhkan Kembali Doktrin Karya Kekaryaan
Sementara itu, pemilihan bupati dan wali kota secara asimetris mempertimbangkan tiga hal: tingkat literasi dan pendidikan politik masyarakat, kapasitas ekonomi dan fiskal daerah, serta tingkat kohesifitas sosial.
“Kalau literasi dan kapasitas ekonomi rendah, rawan mobilisasi dan praktik politik uang. Daerah yang rawan konflik sosial juga lebih baik pilkadanya lewat DPRD,” tambahnya.
Baca Juga: Peringati HUT ke-61, Partai Golkar Sergai Gelar Donor Darah dan Santunan Anak Yatim
Menurut Doli, wacana perbaikan sistem politik ini sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah elite partai politik yang sebelumnya telah menyuarakan evaluasi pemilu kepala daerah. Dengan kajian ini, Golkar ingin mendorong sistem pilkada yang lebih efektif sekaligus meminimalisir praktik politik yang merugikan demokrasi (*).
Editor : Redaksi
