5,12% Siapa Menikmati ?

Oleh: Hadi Prasetyo

Pengamat Sosial, Ekonomi dan Politik, Ahli Dibidang Perencanaan Kawasan

Surabaya, JatimUPdate.id : Hari-hari ini sedang ramai dibahas kontroversi hasil perhitungan BPS pada kwartal 2 (Q2) th 2025 dimana dinyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan menjadi 5.12%, meningkat dari Q1 yang masih 4,87% (YoY).

Pada Q1 th 2025 faktor yang mempengaruhi antara lain konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4.89%, penurunan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Brito) menurun, Net Ekspor melambat, pengeluaran pemerintah (simbol G, government spending menurut Keyness) menurun 1.38%.

Pada Q2 th 2025 secara mengejutkan angka pertumbuhan dalam 3 bulan berikutnya naik lumayan signifikan, yang menurut BPS karena eskpor tumbuh 10.67%, konsumsi rumah tangga naik ke 4.97%, investasi tumbuh 6.99%.

Kenaikan konsumsi rumah tangga ini menurut BPS karena faktor kenaikan konsumsi dimana pada Q2 ada even Hari Raya Idul Fitri dan beberapa kali ada ‘long week end‘ yang cukup panjang dengan pemberlakuan cuti bersama. Disamping itu ada insentif fiskal untuk meningkatkan konsumsi dan investasi seperti subsidi sektor tertentu.

Lembaga CELIOS (Center of Economic and Law Studies) pada 8 Agustus 2025 berkirinm surat ke United Nationas Statistical Commision-PBB, yang meminta PBB untuk peduli terhadap kemungkinan erosi integritas data, karena melihat kontroversi terhadap kondisi sektor ekonomi riil yang ada di masyarakat.

Dalam suratnya Celios menduga ada tekanan atau pengaruh dalam kompilasi data pada lembaga BPS (sebagai lembaga profesional dan independen, sebagaimana disepakati secara internasional sebagai ‘The Fundamental Principles of Official Statistics’ yang menjadi pedoman PBB.

Angka statistik ini sangat menentukan persepsi publik baik sipil maupun bisnis, karena dari situ orang bisa menentukan sikap ekonominya dalam berusaha (optimis, pesimis, wait and see dll). Maka kredibilitas hasil perhitungan BPS sangat penting untuk dijaga, bukan hanya rasionalitasnya tetapi juga ‘kebenarannya’.

Ada cerita silam di era Orba, Prof. Andi Hakim Nasution seorang Guru Besar Statistika dan Genetika Kuantitatif IPB (wafat pada tahun 2002), merupakan pengamat tajam yang mengkritisi angka pertumbuhan ekonomi >7% di era Soeharto, dan itu selalu diberikan pada kuliah statistik di IPB.

Banyak ‘kebohongan’ yang bisa dibuat ‘cantik’ dengan ‘memoles angka statistik’. Maka beliau orang pertama yang menghadirkan istilah populer: “diatas statistik ada dosa’.

Kembali pada soal kontroversi angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS untuk Q2 th 2025 sebesar 5.12% tetap mengandung polemik antara rasionalitas melawan ‘kebenarannya’.

Kebenaran bukan berarti ‘angka’ hanya sekedar ‘value kuantitatif’ tetapi angka yang bisa menjabak problem crucial dibaliknya yang lebih serius.

Dalam konsep Keyness yang menjadi prinsip pertumbuhan ekonomi disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Y= Konsumsi (C) + Investasi (I) + pengeluaran pemerintah (G) dan net eksport-import (Xm).

Artinya untuk melahirkan angka pertumbuhan ekonomi dengan sentuhan ‘interventif” seseorang bisa bermain-main dengan mendorong ‘titik-titik tertentu’ dari rumusan Keyness tersebut agar hasil (Y) bisa naik.

Maka kontroversi angka pertumbuhan yang hari-hari ini sedang debat panas, angka 5.12% yang dihadirkan BPS bisa jadi benar (dalam arti rasional), tetapi itu karena ada ‘intervensi luar biasa’ terhadap satu atau dua variabel rumus Keyness.

Jika dicermati dari penjelasan dibalik angka 5.12% pada Q2, menurut BPS karena eskpor tumbuh 10.67%. konsumsi rumah tangga naik ke 4.97%, investasi tumbuh 6.99%, hanya dalam waktu 3 bulan, dan bagi masyarakat umum, gak ada rasa sentuhannya sama sekali.

Pada variabel konsumsi cukup rasional, tetapi dengan catatan bahwa konsumsi periode Q2 karena Hari Raya dan banyaknya libur panjang, sama sekali ‘tidak mencerminkan’ penguatan kemampuan daya beli masyarakat.