Institut Sarinah Tuntut Pemerintah dan Aparat Hormati Hak Demokrasi
Jakarta, JatimUPdate.id – Gelombang demonstrasi di berbagai kota yang berujung jatuhnya sembilan korban jiwa mendapat sorotan tajam dari Institut Sarinah.
Dalam pernyataan resminya, lembaga ini menilai tindakan represif aparat menjadi salah satu penyebab timbulnya korban, termasuk seorang perempuan staf DPRD Sulawesi Selatan yang meninggal dunia.
Baca Juga: Manifesto Ibu Bangsa Tegaskan Feminisme Pancasila 2045
Institut Sarinah menegaskan bahwa pemerintah dan aparat harus menghormati hak demokrasi warga bangsa.
“Kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil harus dihentikan segera. Aparat negara seharusnya melindungi, bukan melukai rakyat,” tegas Institut Sarinah, Selasa (2/9).
Mereka mengkritik penyergapan ke kampus yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik. Aparat, menurut Institut Sarinah, mestinya memfokuskan energi pada penangkapan penjarah dan aktor bayaran yang diduga sengaja mengacaukan aksi demonstrasi.
Baca Juga: Institut Sarinah Dukung Marsinah Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional
“Stop salah sasaran. Jangan rakyat sipil yang jadi korban. Aparat seharusnya fokus pada penangkapan penjarah dan perusak bayaran yang diduga digerakkan oleh oknum dari luar daerah demi menciptakan destabilisasi” tambahnya.
Institut Sarinah mencontohkan sejumlah daerah seperti Palu, Maluku Utara, Maumere, Kupang, dan Yogyakarta, di mana dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan massa aksi mampu meredam potensi bentrokan. Hal tersebut, kata mereka, membuktikan bahwa musyawarah dan keterbukaan lebih efektif dibanding tindakan represif.
Selain itu, mereka mendesak badan intelijen bekerja lebih serius untuk melakukan deteksi dini, sehingga aksi damai tidak berubah menjadi kerusuhan. Ledakan kekerasan belakangan ini dianggap sebagai bukti lemahnya pencegahan dan koordinasi antar-lembaga negara.
Baca Juga: Eva Sundari : Non-Aktif Anggota DPR Sama dengan Dibekukan Haknya
Institut Sarinah menekankan bahwa Pancasila harus kembali menjadi kompas bangsa dalam menghadapi krisis. Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial perlu dijalankan nyata, bukan sekadar jargon.
“Bangsa ini tidak boleh kehilangan arah. Pancasila adalah rumah bersama yang harus menuntun kita,” tutup pernyataan itu (*)
Editor : Redaksi
