Bupati Bondowoso Jawab Pandangan Fraksi DPRD Bondowoso soal P-APBD 2025
Bondowoso, JatimUPdate.id, – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, yang diwakili Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bondowoso terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Baca Juga: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid Raih Gelar Doktor Cumlaude, Padukan Kepemimpinan dan Ilmu
Sidang paripurna digelar di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (18/9/2025).
Dalam penjelasannya, Bupati Bondowoso menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menata ulang anggaran agar lebih tepat sasaran dan tetap berpihak pada rakyat.
Ia mengapresiasi catatan kritis DPRD yang dinilainya sebagai masukan berharga.
“Kritik dan saran DPRD menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih akuntabel,” kata Bupati Bondowoso, dalam pidatonya yang dibacakan Wabub Bondowoso.
Menjawab kritik soal membengkaknya belanja pegawai, Ra Hamid sapaan akrab Bupati Bondowoso, menyebut hal itu tak terhindarkan karena penyesuaian tunjangan kinerja, pengangkatan pegawai baru, serta regulasi pusat. Ia memastikan belanja pegawai tetap transparan dan sesuai aturan.
Sementara terkait pemangkasan belanja infrastruktur, ia menegaskan langkah itu untuk menjaga stabilitas fiskal, tanpa mengabaikan pembangunan prioritas seperti jalan desa, layanan dasar, dan fasilitas publik penunjang ekonomi.
Baca Juga: Bupati Bondowoso Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tegaskan Meritokrasi Tanpa Kompromi
Ra Hamid juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak akan dikurangi. Menurutnya, kesejahteraan guru, tenaga medis, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
Menanggapi soal program pengentasan kemiskinan, ia menekankan perlunya sinergi dengan DPRD agar program berbasis data dan tepat sasaran. Ia juga mengakui masih ada kelemahan serapan anggaran di beberapa dinas, namun berjanji memperketat evaluasi kinerja OPD.
“Kami siap diaudit dan membuka data anggaran yang dibutuhkan DPRD maupun publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ra Hamid turut menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Ia berjanji melakukan revitalisasi agar BUMD bisa benar-benar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Bondowoso Raih UHC Award 2026, Bupati Abdul Hamid: Negara Hadir Lindungi Hak Kesehatan Warga
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya UMKM dan sektor pertanian. Pemerintah, katanya, tengah merancang program hulu-hilir untuk memperkuat produk unggulan Bondowoso, mulai kopi hingga hasil pertanian lainnya.
Menurut Ra Hamid, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif adalah hal wajar. Yang terpenting, kata dia, adalah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tapi komitmen nyata memperbaiki kelemahan dan melanjutkan pembangunan Bondowoso yang berkeadilan,” pungkasnya. (rilis/ries/mmt)
Editor : Miftahul Rachman
