Realitas Pahit di Balik Status Upper-Middle Income Indonesia

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Meskipun Indonesia resmi diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Country/UMIC) oleh Bank Dunia, gegap gempita perayaan ini terasa hambar di akar rumput. Berbagai indikator sosial dan ekonomi justru menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Ironisnya, status mentereng tersebut tidak mencerminkan lompatan kesejahteraan, melainkan mempertegas betapa Indonesia justru menjadi "murid paling tertinggal" di kelasnya sendiri.

Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia memang masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapita sekitar US$ 4.910. Namun, mari kita buka topeng statistik ini. Di kelas yang sama, posisi Indonesia sangat mengenaskan jika dibandingkan dengan tetangga dekat. Pendapatan per kapita kita jauh di bawah Thailand (US$ 7.120), dan hampir tidak ada apa-apanya jika disandingkan dengan Malaysia (US$ 11.670) yang menikmati pendapatan hampir dua setengah kali lipat lebih tinggi. Kita bangga naik kelas, padahal kita hanyalah murid dengan nilai pas-pasan yang duduk di bangku paling belakang.

Ilusi kemakmuran ini langsung hancur berantakan saat kita menggunakan kacamata internasional. Standar Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk negara kelas UMIC adalah US$ 8,30 PPP per kapita per hari. Jika indikator jujur ini digunakan, tingkat kemiskinan Indonesia melonjak drastis hingga 68,3% pada tahun 2025—setara dengan hampir 195 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di dunia dalam kategorinya. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 1,3% atau Thailand yang berada di angka 7,1%. Status kita boleh saja elit, tetapi isi dompet mayoritas warganya masih menjerit.

Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi, Indonesia justru menghadapi fenomena mengkhawatirkan: penyusutan kelas menengah. Data menunjukkan kelompok penyangga ekonomi ini terus terkikis, dari 52,3 juta jiwa pada 2016 menjadi hanya 46,7 juta jiwa pada 2025. Ke mana mereka pergi? Mereka turun kasta menjadi kelompok "aspiring middle class" (menuju kelas rentan miskin) yang jumlahnya membengkak hingga 142 juta orang—separuh dari total populasi kita. Kelompok ini adalah kelompok rapuh; mereka punya pekerjaan, tetapi tabungan mereka tipis. Mereka hanya berjarak satu kali PHK, satu kali tagihan rumah sakit, atau satu kali kenaikan UKT dari kemiskinan ekstrem.

Ketertinggalan ini diperparah oleh dua indikator krusial yang jarang disorot dalam pidato keberhasilan pemerintah:
- Rapor Merah Pendidikan (PISA): Sebuah negara berpendapatan menengah atas idealnya memiliki kualitas SDM yang siap bersaing secara global. Sayangnya, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia secara konsisten berada di papan bawah global, kalah telak dari Malaysia dan Thailand. 

Bagaimana kita mau menggerakkan industri teknologi tinggi jika kemampuan literasi dan matematika anak-anak kita masih setara dengan negara-negara berpendapatan rendah?
- Krisis Kemampuan Pajak (Tax Ratio): Sebagai negara UMIC, rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia sangat memprihatinkan, terjebak di kisaran 10%. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas yang biasanya mencapai 15%–20%. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun jaring pengaman sosial yang kuat atau mendanai riset. Kita bertingkah seperti orang kaya, tetapi kemampuan mengumpulkan modal domestik kita menyerupai negara miskin.

Kesenjangan antara status formal di atas kertas dengan realitas di lapangan adalah bukti nyata dari "middle-income trap" yang akut. Indonesia telah "dipaksa" naik kelas secara statistik, namun kaki dan badannya masih tertinggal jauh di lumpur kemiskinan dan rendahnya produktivitas.
Namun tentu saja, kita tidak perlu terlalu ambil pusing dengan data-data di atas. Mari kita tetap menepuk dada dengan bangga atas status kita sebagai "Negara Berpendapatan Menengah Atas" ini. 

Bukankah sangat prestisius ketika kita bisa kelaparan dan cemas memikirkan harga beras besok pagi, namun diperlakukan dengan status keren sebagai warga negara kelas menengah atas dunia? Setidaknya, saat kelas menengah kita berbondong-bondong turun kelas menjadi kaum rentan, mereka bisa menghibur diri dengan sertifikat internasional dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa mereka "secara administratif" sudah makmur. Siapa tahu, dokumen status UMIC itu bisa digadaikan ke warung kelontong untuk menukar segelas kopi dan mie instan saat tanggal tua tiba. Sungguh sebuah ilusi kolektif yang mewah dan mengagumkan. (*)

Editor : Redaksi