Fraksi Gerindra Minta Pemkot Serius Jalankan Program Prioritas Nasional dan Raperda Pro Rakyat

avatar Ibrahim
  • URL berhasil dicopy
Ajeng Wira Wati, dok Jatimupdate.id/roy
Ajeng Wira Wati, dok Jatimupdate.id/roy

Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati, menuturkan, ada beberapa tanggapan terkait pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan rancangan Perda tentang APBD tahun 2026.

Salah satunya, sebut Ajeng Fraksi Gerindra mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota Pahlawan. 

"Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas pembentukan Gugus Tugas dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya." tutur Ajeng, Senin (13/10).

Kendati begitu, Fraksi Gerindra juga mengimbau pelaksanaan satgas tersebut dilaksanakan secara serius serta transparan. 

Pun Ajeng meminta keputusan tersebut dijalankan benar-banar efektif. 

"Kami menekankan pentingnya kesungguhan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Sejauh mana langkah nyata telah dilakukan untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar dijalankan dengan efektif? Jadi kami minta tanggapan," urai Ajeng.

Fraksi Gerindra, tambah Ajeng juga meminta penjelasan tentang rencana Pemkot mendukung program prioritas nasional. 

Misalnya, anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kebijakan MBG, program sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, swasembada pangan, dan koperasi merah putih.

"Terkait usaha dalam mencapai program prioritas nasional, bagaimana langkah kebijakan yang direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional tersebut? papar Ajeng.

Maka dari itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot memantapkan kebijakan program pro rakyat melalui penguatan Raperda Tenaga Kerja.

Pun Raperda Pemberdayaan perempuan untuk melindungi dan meningkatkan peran serta perempuan di kota Surabaya.

"Maka Fraksi Gerindra meminta segera dibahas kemudian disahkan Raperda Tenaga Kerja agar meningkatkan keberpihakan kepada warga KTP Surabaya dari kekwatiran pengganguran ditengah infrastruktur surabaya semakin berkembang karena pembiayaan alternatif. Serta Raperda Pemberdayaan perempuan untuk melindungi dan meningkatkan peran serta perempuan di kota Surabaya," demikian Ajeng Wira Wati. (Roy)