INDEF Soroti Strategi Diplomasi Global Prabowo-Gibran Setahun Pemerintahan
Jakarta, JatimUPdate.id -Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang semakin aktif dan berorientasi global. Namun, INDEF mengingatkan agar diplomasi tersebut mampu memberi dampak nyata bagi ekonomi domestik.
Menurut Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, meningkatnya intensitas kerja sama internasional perlu diimbangi dengan strategi yang memastikan hasil konkret bagi masyarakat Indonesia.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas diplomasi ekonomi yang semakin aktif benar-benar memberi manfaat terhadap perekonomian nasional,” ujar Eko dalam konferensi pers Evaluasi 1 Tahun Prabowo–Gibran di Bidang Ekonomi, Kamis (23/10/2025).
Eko menjelaskan, tantangan utama Indonesia saat ini adalah menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan kelompok BRICS, di tengah meningkatnya proteksionisme global dan dinamika geopolitik yang kompleks.
“Strategi yang dibutuhkan mencakup diversifikasi mitra strategis, penguatan ketahanan ekonomi domestik, serta tata kelola kerja sama yang transparan, terutama dalam proyek besar seperti Belt and Road Initiative (BRI),” lanjutnya.
70 Persen Kunjungan Presiden Fokus ke Diplomasi Luar Negeri
INDEF mencatat, sepanjang satu tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet dan mengganti 10 pejabat setingkat menteri. Dari seluruh kegiatan kenegaraan, sekitar 70% merupakan kunjungan ke luar negeri, yang menandakan fokus besar pada diplomasi dan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Peneliti Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo menilai, pendekatan diplomasi aktif ini memperlihatkan upaya pemerintah memperluas jangkauan geopolitik Indonesia. Tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga ke Eropa, Timur Tengah, dan Amerika.
“Presiden Prabowo memperlihatkan pola diplomasi yang jauh lebih global. Namun, yang perlu dijaga adalah bagaimana hasil diplomasi tersebut dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi dan perdagangan,” kata Wahyu.
Stabilitas Ekonomi Terjaga, Tapi Reformasi Belum Terlihat
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF M. Fadhil Hasan menilai bahwa secara makroekonomi, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan stabilitas yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% (yoy), inflasi terkendali di bawah 3%, dan tingkat pengangguran menurun.
Namun demikian, Fadhil menilai capaian tersebut belum mencerminkan reformasi ekonomi yang mendalam.
“Stabilitas yang terjadi saat ini lebih merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, bukan hasil terobosan baru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlambatan investasi asing langsung (FDI) dan ketergantungan ekspor terhadap komoditas primer seperti CPO, batu bara, dan nikel. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi agar dapat menarik lebih banyak investasi produktif.
“Kinerja diplomasi luar negeri seharusnya bisa diarahkan untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investor jangka panjang,” tambah Fadhil.
Selain soal diplomasi, INDEF menyoroti pengelolaan Dana Abadi (Danantara/SWF Indonesia) yang dinilai strategis namun perlu tata kelola transparan. Eko Listiyanto menekankan pentingnya penerapan ‘Santiago Principles’, standar global yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sovereign wealth fund (SWF).
“Jika dikelola sesuai prinsip global, Danantara bisa menjadi instrumen strategis dalam mendukung investasi nasional tanpa mengganggu stabilitas fiskal,” ujarnya.
INDEF juga menegaskan bahwa dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif, Indonesia perlu memainkan peran sebagai kekuatan ekonomi regional yang adaptif, dengan memperkuat industri hilir, inovasi teknologi, dan ketahanan pangan serta energi.
“Keseimbangan antara diplomasi internasional dan kepentingan ekonomi domestik akan menjadi kunci arah kebijakan Prabowo-Gibran ke depan,” tutup Eko (*)
Editor : Redaksi
