Update Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK, Merebak Isu Suap Jabatan

Ponorogo, Jatimupdate.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dramatis di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025) pagi.

Operasi ini menjaring Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan sejumlah pihak lain terkait dugaan suap untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan operasi tersebut.

"Benar (OTT di Ponorogo). Ya (Bupati Ponorogo yang diamankan)," ujarnya.

Pantauan media, hingga pukul 12.00 WIB, tim KPK masih berada di lapangan.

Lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para terperiksa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT dimulai sekitar pukul 06.00 WIB di Kompleks Rumah Dinas Bupati di Pringgitan, Ponorogo.

Tim KPK tiba mendadak dengan membawa surat perintah penangkapan.

Sugiri Sancoko diamankan saat sedang mempersiapkan pelantikan 138 pejabat.

Proses penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor bupati dan kediaman pribadi.

Barang bukti yang disita meliputi uang tunai, dokumen mutasi jabatan, dan perangkat elektronik.

Suasana di Pendopo Kabupaten Ponorogo berubah sepi dan mencekam, dengan akses ke rumah dinas ditutup rapat.

Modus Operandi kasus ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap untuk promosi jabatan strategis, seperti kepala dinas dan camat.

KPK menerima laporan dari pegawai Pemkab Ponorogo yang merasa "dipaksa" membayar sejumlah fee yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per promosi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya preventif membersihkan birokrasi dari korupsi struktural.

"Ini bukan kasus baru, tapi KPK tak akan kompromi," tegas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Pemerintahan daerah lumpuh sementara. Pelantikan 138 pejabat dibatalkan, dan Wakil Bupati Lisdyasari ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Berita ini menjadi trending topic di media sosial dengan tagar #OTTBupatiPonorogo.

Warga menyatakan kekecewaan campur harap. "Kami percaya KPK bekerja adil. Tapi ini menyedihkan, bupati yang kami pilih justru terjerat," ujar Siti Nurhaliza (45), pedagang di Pasar Wage Ponorogo.

LSM seperti Walhi Ponorogo menyerukan transparansi dan mengkhawatirkan kasus ini hanya "puncak gunung es".

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap mendukung proses hukum.

Pakar hukum menilai OTT ini sebagai sinyal kuat komitmen pemberantasan korupsi.

"Ini menunjukkan KPK tetap independen," kata Dr. Andi Wijaya dari Universitas Airlangga.

Kasus ini bukan yang pertama. Sepanjang 2025 saja, KPK telah menjerat tiga bupati di Jawa Timur dengan modus serupa.

Penangkapan Sugiri menambah total OTT KPK sepanjang 2025 menjadi 12 kasus, dengan mayoritas terkait suap jabatan.

Masyarakat menanti konferensi pers resmi dari KPK untuk detail lebih lanjut. KPK kembali menegaskan komitmennya: "Korupsi di mana pun harus diusut tuntas."

Sementara itu, Warga Ponorogo berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk pemerintahan yang lebih bersih ke depannya.

Profil Bupati Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko (52 tahun), lahir di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada 1973.

Memulai karir sebagai aktivis mahasiswa sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Ponorogo (2009-2014).

Ia kemudian memenangkan Pilkada 2020 dan dilantik sebagai Bupati untuk periode 2021-2026. Baru saja terpilih kembali untuk periode kedua (2025-2030).

Sugiri dikenal dengan program inovatif "Bungkus Godong Full Moon".

Namun, masa jabatannya juga diwarnai kontroversi, seperti isu mark-up anggaran proyek infrastruktur. OTT ini menjadi noda terbesar dalam rekam jejaknya. (Fajar)

Editor : Redaksi