Jong Madura Probolinggo Desak Pemerintah Segera Hadir Selesaikan Konflik PT KEI

Probolinggo, JatimUPdate.id – Ketua Jong Madura Kabupaten Probolinggo Raya, Ponirin Mika, mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik yang melibatkan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep.

Ia menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap kegelisahan masyarakat yang semakin memuncak akibat persoalan tersebut.

Menurut Ponirin, pemerintah harus hadir sebagai penengah dan pengambil keputusan yang adil agar konflik ini tidak berlarut dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Ia menilai, situasi di lapangan sudah cukup mengkhawatirkan dengan munculnya aksi protes berkali-kali, pembakaran fasilitas publik, hingga ketegangan sosial antar warga.

“Negara tidak boleh diam. Pemerintah pusat dan daerah harus segera turun ke Kangean untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat, bukan hanya laporan di atas meja,” tegas Ponirin dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2025).

Ia menilai, konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi sudah menyangkut stabilitas sosial dan keamanan di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah menjadi mutlak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Kalau pemerintah tidak cepat mengambil sikap, masyarakat akan merasa ditinggalkan. Padahal mereka hanya ingin keadilan dan kepastian,” ujar Ponirin.

Sebagai putra daerah yang lahir di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kangean, Ponirin menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi di kampung halamannya. Ia menyebut, masyarakat Kangean yang selama ini hidup rukun dan penuh kekeluargaan kini mulai terpecah karena persoalan yang tak kunjung terselesaikan.

“Kami di Jong Madura sangat khawatir melihat perkembangan ini. Jangan biarkan Kangean yang terkenal dengan nilai gotong royongnya berubah menjadi medan konflik,” ungkapnya.

Ponirin juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pihak PT KEI, pemerintah, dan masyarakat lokal. Ia menyebut bahwa kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi menjadi sumber utama ketegangan yang terus meningkat.

“Masalah ini tidak akan selesai jika masyarakat terus dibuat tidak tahu. Pemerintah harus memastikan semua pihak duduk di meja yang sama, bicara terbuka, dan mencari solusi bersama,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya mengerahkan aparat keamanan, tetapi harus membawa semangat dialog, keadilan, dan perlindungan terhadap warga.

“Pendekatan kekuasaan tanpa hati tidak akan menyelesaikan masalah. Justru bisa menambah luka sosial yang lebih dalam,” kata Ponirin.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemprov Jawa Timur, dan kementerian terkait membentuk tim terpadu yang turun langsung ke Kangean. Tim ini diharapkan mampu menelusuri akar masalah, menengahi konflik, serta memastikan hak-hak masyarakat tidak diabaikan.

“Sudah saatnya negara hadir secara nyata, bukan hanya dalam bentuk pernyataan normatif. Rakyat Kangean butuh perlindungan, bukan janji,” ucapnya tegas.

Ponirin juga mengimbau para pemuda Kangean agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang menyesatkan. Ia meminta agar generasi muda berperan aktif sebagai penyejuk di tengah situasi yang memanas.

“Pemuda harus jadi perekat, bukan pemicu. Kangean butuh generasi yang mampu menjaga kedamaian dan memperjuangkan kebenaran dengan cara beradab,” katanya.

Menutup pernyataannya, Ponirin kembali menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian persoalan ini secara serius dan berkeadilan. “Kangean adalah bagian dari Indonesia. Jangan biarkan masyarakat di pulau ini merasa ditinggalkan oleh negara,” pungkasnya. (pm/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat