Pengamat: Pendekatan Jemput Bola Pansus Hunian Layak Sudah Tepat
Surabaya,JatimUPdate id - Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni memuji langkah Pansus Hunian Layak yang terjun langsung face to face dengan pengusaha kos.
"Jadi kalau misalkan kita cermati ya bijak atau etis, pertama kita harus mengapresiasi langkah pansus yang memilih turun langsung ke lapangan," tutur Bimo, kepada jatimupdate, Selasa (20/1).
Baca Juga: Dosen Unesa: Sekda dari Luar NTB Bisa Jadi Kunci Netralitas dan Stabilitas Birokrasi
Bimo menyebut jemput bola yang dilakukan oleh Pansus bentuk itikad baik menggali informasi secara rinci.
Sebab Bimo menganggap pengelolaan rumah kos dikelola individual dan tidak terafiliasi perkumpulan formal.
"Dalam kebijakan publik pendekatan jemput bola menunjukkan itikad baik pemerintah memahami kondisi riil yang terjadi di antara pengusaha kos, terutama sektor ini banyak dikelola secara individual dan pastinya belum terorganisir dalam asosiasi formal." tutur Bimo.
"Jadi niatnya positif dan relevan lah kalau misalkan kita lihat dalam konteks ini," tambah Bimo.
Baca Juga: Kos-kosan Harus di Jalan Raya, Pengamat: Ekonomi Lokal Senjang, Pengusaha Kecil Termarjinalkan
Kendati begitu, ia mengingatkan pansus harus terbuka terhadap koreksi publik karena tidak mengundang pengusaha kos secara formal.
Menurutnya koreksi yang dilontarkan oleh publik sah secara etika dan tata kelola legislasi.
"Namun kalau ada pertanyaan bahwa tidak mengundang pengusaha secara resmi, apakah dinilai kurang etis, kritik ini juga sah secara etika dan tata kelola legislasi." jelasnya.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
Dari sudut pandangnya pansus lebih ideal jika melibatkan pemangku kepentingan secara formal dan terbuka.
Kehadirannya, lanjut Bimo agar aspirasi pengusaha kos tercatat dan dokumentasi dapat dipertanggung jawabkan.
"Jadi ini bukan salah benar nya, melainkan soal penyempurnaan dalam konteks prosesnya. Justru disitulah peran negara, Pansus bisa memfasilitasi dialog kolektif misalnya dengan mengundang perwakilan pengusaha kos dari berbagai kawasan atau melibatkan asosiasi properti yang relevan." urai Ken Bimo Sultoni. (RoY)
Editor : Miftahul Rachman
