Prabowo Bongkar Borosnya BUMN, Danantara Kelola Aset Negara Rp1.040 Miliar Dolar AS

 

Sentul, Bogor, JatimUPdate.id - Presiden RI Prabowo Subianto menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini tidak efisien dan telah lama merugikan negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga pengelola kekayaan negara secara terpusat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo mengungkapkan, pemerintahannya telah menghimpun seluruh aset strategis negara yang berasal dari BUMN ke dalam satu sistem manajemen terintegrasi. Total nilai aset yang dikelola mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat.

“Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, dalam satu pengelolaan yang nilainya 1 triliun dolar Amerika. Lengkapnya 1.040 miliar dolar Amerika asset under management,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, sebelumnya pengelolaan BUMN tersebar di lebih dari seribu perusahaan, sehingga menyulitkan pengawasan, menghambat efisiensi, dan membuka celah penyimpangan. Karena itu, BPI Danantara dibentuk sebagai entitas utama pengelola aset negara agar lebih profesional dan akuntabel.

“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan, siapa yang bisa mengelola seribu perusahaan? Ini akal-akalan,” tandas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

*Ultimatum untuk Mantan Pimpinan BUMN*

Dalam arahannya, Prabowo juga menyampaikan peringatan keras kepada para mantan pimpinan BUMN agar bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan negara di masa lalu. Ia menegaskan tidak akan segan menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan hukum.

“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja, siap-siap kalian dipanggil Kejaksaan!” tegasnya.

Prabowo menekankan, pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik. Ia menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola BUMN secara menyeluruh dan menolak anggapan bahwa dirinya hanya berani berbicara di atas podium.

“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Jangan nantang saya. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya.

Langkah penataan ulang BUMN melalui BPI Danantara ini diharapkan menjadi fondasi penguatan ekonomi nasional, peningkatan kepercayaan investor, serta optimalisasi kontribusi BUMN bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta, terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, hingga unsur Forkopimda se-Indonesia. Rakornas ini menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintah tahun 2025 sekaligus sinkronisasi program dan strategi pembangunan nasional untuk tahun anggaran 2026 menuju Indonesia Emas. (ries/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat