Ekonomi yang Merasa Paling Benar, Ketika Ilmu yang Mengaku Netral Ikut Merusak Demokrasi

 

Oleh: Tri Prakoso, SH.,MHP.

Pengurus Kadin Jatim, Alumni Universitas Jember.

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Ekonomi modern hari ini tidak sedang kekurangan teori. Ia justru kelebihan keyakinan. Setiap krisis datang, para ekonom tampil membawa grafik, proyeksi, dan jargon yang sama—seolah dunia selalu bisa diperas menjadi kurva penawaran dan permintaan. Masalahnya, dunia nyata tidak pernah sesederhana slide presentasi.

Ketika ketimpangan melebar, jawaban yang keluar: inevitable.

Ketika kelas menengah tertekan, jawabannya: adjustment.

Ketika populisme bangkit, jawabannya: misinformation.

Jarang sekali ekonomi bertanya dengan jujur: apakah kesalahan ada pada kerangka berpikir kami sendiri?

Buku Good Economics for Hard Times karya Abhijit Banerjee dan Esther Duflo masuk ke ruang yang selama ini dihindari ekonomi arus utama: ruang keraguan. Buku ini tidak menghancurkan ekonomi, tetapi menelanjangi satu penyakit kronisnya—rasa paling benar.

Dan justru karena itu, buku ini berbahaya bagi status quo.

Dogma yang Disulap Jadi Hukum Alam

Selama puluhan tahun, ekonomi diperlakukan seolah ilmu alam. Seolah hukum pasar setara dengan gravitasi. Jika kebijakan gagal, kesalahannya bukan pada teori, melainkan pada masyarakat yang dianggap “belum disiplin”, “belum kompetitif”, atau “belum efisien”.

Banerjee dan Duflo melakukan dosa besar dalam dunia seperti ini: mereka menunjukkan bahwa banyak kebijakan gagal karena asumsi dasarnya keliru. Manusia tidak selalu rasional. Pasar tidak selalu tahu yang terbaik. Dan pertumbuhan tidak otomatis membawa kesejahteraan.

Ini bukan pernyataan ideologis. Ini hasil pembacaan data mikro yang berulang kali mempermalukan keyakinan lama.

Namun ironi terbesar justru ada di sini: ekonomi tahu banyak kebijakannya keliru, tetapi tetap dijalankan.

Migrasi: Ketika Data Kalah dari Ketakutan

Tidak ada isu yang lebih empuk diperalat politik selain migrasi. Ia menawarkan musuh tanpa perlawanan. Wajah asing yang bisa disalahkan atas semua keresahan domestik.

Narasinya diulang tanpa lelah: migran merampas pekerjaan, menekan upah, menggerogoti negara. Masalahnya, setelah puluhan tahun riset lintas negara, klaim ini tidak pernah benar-benar terbukti secara konsisten.

Banerjee dan Duflo membongkar mitos ini dengan data dingin. Dampak migrasi terhadap upah lokal kecil, sering kali nihil. Migran justru menopang sektor-sektor yang ditinggalkan tenaga kerja lokal.

Tetapi politik tidak hidup dari kebenaran. Ia hidup dari emosi. Dan ekonomi arus utama terlalu lama berpura-pura bahwa emosi bukan bagian dari persoalan.

Ketika ekonom berkata “data tidak mendukung”, politisi menjawab: “rakyat merasa sebaliknya”. Dan dalam demokrasi elektoral, perasaan sering menang atas fakta.

Di titik inilah ekonomi gagal—bukan karena salah hitung, tetapi karena terlalu percaya bahwa kebenaran statistik akan otomatis menang di ruang publik.

Globalisasi: Efisiensi yang Ditinggalkan Negara

Globalisasi dijual sebagai keniscayaan. Sebuah takdir yang tak bisa ditawar. Jika ada yang tertinggal, itu dianggap harga yang wajar demi efisiensi.

Banerjee dan Duflo membongkar kebohongan halus ini. Mereka mengakui bahwa perdagangan bebas menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan korban nyata—komunitas yang runtuh, pekerjaan yang lenyap, identitas ekonomi yang hilang.

Masalahnya bukan globalisasi. Masalahnya adalah negara yang memilih menikmati hasilnya tanpa menanggung ongkos sosialnya.

Elite kebijakan menyukai globalisasi karena angkanya indah. PDB naik, ekspor meningkat, pasar merespons positif. Sementara itu, wilayah yang kalah disuruh “menyesuaikan diri”—tanpa jaring pengaman, tanpa investasi ulang yang serius.

Inilah akar kemarahan politik yang hari ini disebut “populisme”. Bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena mereka dibiarkan menanggung beban sendirian.

Ketimpangan: Ketika Ekonomi Kehilangan Moral

Ketimpangan sering dibela dengan logika insentif. Bahwa tanpa ketimpangan, orang tidak mau bekerja keras. Argumen ini terdengar elegan di seminar, tetapi hampa di kehidupan nyata.

Banerjee dan Duflo menunjukkan bahwa ketimpangan ekstrem bukan lagi soal insentif, melainkan soal legitimasi. Ketika sebagian kecil mengakumulasi kekayaan tanpa batas, sementara mayoritas stagnan, ekonomi kehilangan kepercayaan sosial.

Demokrasi pun ikut runtuh pelan-pelan.

Namun ekonomi arus utama sering bersikap sinis terhadap kritik ini. Ketimpangan dianggap efek samping yang bisa ditoleransi. Selama pertumbuhan ada, semuanya akan baik-baik saja.

Masalahnya, sejarah menunjukkan sebaliknya. Ketimpangan yang dibiarkan bukan menghasilkan stabilitas, tetapi ledakan politik.

Negara: Kambing Hitam yang Nyaman

Dalam narasi neoliberal, negara selalu tampil sebagai biang masalah: lamban, boros, korup. Solusinya sederhana—kecilkan negara, percayakan pada pasar.

Banerjee dan Duflo tidak menelan mentah logika ini. Mereka menunjukkan bahwa kegagalan negara bukan alasan untuk absen, melainkan alasan untuk memperbaiki kapasitasnya.

Namun buku ini juga membuka satu ironi yang tidak mereka eksplisitkan sepenuhnya: banyak kebijakan buruk tidak gagal karena negara bodoh, tetapi karena negara ditangkap kepentingan.

Eksperimen kebijakan bisa memperbaiki program bantuan. Tetapi ia nyaris tak berdaya menghadapi kartel, rente, dan elite capture. Di sinilah good economics mentok di tembok yang jarang mau disentuh: politik kekuasaan.

Ilusi Netralitas Ekonomi

Salah satu mitos paling berbahaya dalam ilmu ekonomi adalah klaim netralitas. Bahwa ekonomi hanya soal angka, bukan nilai. Bahwa ekonom hanya memberi saran, bukan menentukan arah.

Buku ini—secara implisit—membantah mitos itu. Setiap asumsi ekonomi adalah pilihan nilai. Setiap kebijakan publik mencerminkan keberpihakan, entah diakui atau tidak.

Masalahnya, ekonomi sering ingin mempengaruhi kebijakan tanpa mau memikul tanggung jawab politiknya. Ia ingin didengar sebagai otoritas ilmiah, tetapi menolak dikritik sebagai kekuatan ideologis.

Inilah yang membuat banyak masyarakat tidak lagi percaya pada “nasihat ahli”.

Indonesia: Data Ada, Kemauan Tidak

Dalam konteks Indonesia, pesan buku ini terasa menyakitkan. Bukan karena kita kekurangan data, tetapi karena data sering tidak punya kuasa.

Kebijakan dibuat bukan karena bukti paling kuat, melainkan karena kompromi kepentingan. Program dijalankan bukan karena efektif, tetapi karena aman secara politik. Evaluasi dilakukan, lalu diabaikan.

Di sini, good economics sering kalah oleh good politics—politik yang pandai menjaga status quo.

Ekonomi yang Terlalu Sopan

Good Economics for Hard Times adalah buku penting, tetapi juga pengingat akan satu hal yang lebih pahit: ekonomi yang baik sering kali terlalu sopan menghadapi dunia yang brutal.

Data bisa membantah mitos. Eksperimen bisa memperbaiki kebijakan. Tetapi tanpa keberanian politik, semua itu berhenti sebagai catatan kaki laporan.

Di zaman ketika ekonomi dipakai untuk membenarkan ketimpangan, menenangkan pasar, dan menunda keadilan sosial, buku ini mengajukan pertanyaan sederhana namun mengganggu:
apakah ekonomi masih melayani manusia, atau justru melayani dirinya sendiri?

Jika ekonomi ingin kembali dipercaya, ia harus berhenti berpura-pura netral. Ia harus berani mengatakan bahwa beberapa kebijakan bukan sekadar keliru—tetapi tidak adil. Dan ketidakadilan yang dipelihara, cepat atau lambat, akan menagih harga politiknya.

Di zaman yang keras, mungkin ekonomi tidak butuh lebih banyak kepastian. Ia butuh lebih banyak kejujuran. (red)

Editor : Redaksi