Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Pernah Masuk Kelas

Oleh Dr. Agus Andi Subroto

Dosen Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, ITB Yadika Pasuruan

Baca Juga: Kartu Indonesia Pintar Kuliah bisa membantu keluarga menjadi lebih sejahtera

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Ruang kelas pada jam-jam "kelelahan"—sore hingga malam hari—selalu menyajikan narasi sunyi yang luput dari radar statistik.

Di sana, mahasiswa datang dengan sisa-sisa tenaga setelah seharian bekerja di pabrik, magang di kantor, atau membantu menjaga warung keluarga.

Di hadapan saya, mereka berjuang menahan kantuk, memeras konsentrasi, sembari menyembunyikan gurat lelah akibat tuntutan hidup yang tak kenal jeda.

Fenomena kelas malam ini mengajarkan saya satu hal fundamental: ruang kelas tidak pernah steril dari realitas ekonomi yang mengepungnya.

Ia adalah mikrokosmos dari pertarungan warga negara melawan angka-angka makro yang kerap terasa berjarak.

Di ruang publik dan layar berita, narasi perekonomian Indonesia kerap didendangkan dengan nada optimistis.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi narasi tersebut; pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2025 tercatat tumbuh impresif sebesar 5,04 persen (year-on-year).

Bagi para teknokrat dan pengambil kebijakan, angka ini adalah trofi—sebuah penanda stabilitas dan daya tahan (resiliensi) nasional di tengah gejolak ketidakpastian global.

Namun, di balik kemegahan angka agregat tersebut, terselip pertanyaan eksistensial yang menggema di ruang kelas saya: ke mana sesungguhnya pertumbuhan itu mengalir, dan siapa yang benar-benar menikmati "kue" pembangunan tersebut?

Paradoks Angka dan Realitas

Pertumbuhan makro tidak serta-merta menetes (trickle down) ke kantong mahasiswa pekerja. Realitas di lapangan kerap menampilkan paradoks. Sepanjang tahun 2025, BPS juga mencatat inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) bergerak di kisaran 2,09 hingga 4,25 persen.

Secara statistik, rentang ini mungkin dikategorikan "terkendali" oleh Bank Indonesia. Namun, bagi mahasiswa saya—kelompok masyarakat kelas menengah rentan dan pekerja muda—inflasi bukan sekadar persentase.

Bagi mereka, inflasi 2 hingga 4 persen itu mewujud nyata dalam naiknya harga sepiring nasi, biaya transportasi, hingga sewa tempat tinggal.

Kenaikan biaya hidup ini menggerus pendapatan mereka yang sering kali pas-pasan (bahkan setara UMR). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang dibanggakan itu terasa semu. Angka 5,04 persen itu bak hantu; terdengar ceritanya, namun tak pernah terlihat wujudnya di dompet mereka.

Sebagai akademisi manajemen yang bergelut dengan studi perilaku, saya melihat dampak dari diskrepansi ini bukan hanya pada daya beli, melainkan pada psikologi pengambilan keputusan. Mahasiswa saya adalah kelompok transisi: mereka calon pemimpin, calon wirausaha, dan tulang punggung masa depan.

Banyak dari mereka memiliki "niat" (intention) berwirausaha yang kuat, dipicu oleh keinginan mandiri dan kreativitas khas anak muda.

Namun, riset disertasi saya mengenai niat berwirausaha mahasiswa menemukan sebuah celah menganga antara niat (intention) dan perilaku aktual (behavior). Niat yang menggebu sering kali layu sebelum berkembang ketika dibenturkan dengan tembok ketidakpastian ekonomi.

Teori manajemen mengajarkan bahwa keberanian mengambil risiko (risk-taking) membutuhkan jaring pengaman. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa pekerja berani mengambil risiko membuka usaha rintisan (startup) atau UMKM jika kegagalan sedikit saja berarti tidak bisa makan atau tidak bisa membayar uang semester?

Ketika pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan di level mikro, ruang psikologis untuk menjadi kreatif dan berani mengambil risiko menjadi menyempit. Mereka memilih jalan aman: menjadi pekerja dengan gaji tetap, meski pas-pasan, daripada menjadi wirausaha yang penuh ketidakpastian. Akibatnya, potensi lahirnya kelas pengusaha baru yang tangguh terhambat oleh realitas dompet yang tipis.

Negosiasi Kelelahan

Dampak jangka panjang dari kondisi ini lebih mengkhawatirkan daripada sekadar stagnasi jumlah wirausaha. Kualitas kepemimpinan masa depan sedang dipertaruhkan. Masa kuliah, yang idealnya menjadi inkubator untuk mengasah visi strategis, kemampuan manajerial, dan berorganisasi, tereduksi menjadi sekadar mode bertahan hidup (survival mode).

Ruang kelas sore dan malam hari berubah fungsi. Ia bukan lagi kawah candradimuka tempat lahirnya gagasan besar, melainkan tempat "bernegosiasi dengan kelelahan". Energi kognitif mahasiswa habis untuk memikirkan bagaimana bertahan hidup esok hari, bukan bagaimana memajukan bangsa lima atau sepuluh tahun ke depan. Visi jangka panjang adalah kemewahan yang sulit dibeli oleh mereka yang terhimpit kebutuhan jangka pendek.

Jika kondisi ini dibiarkan, bonus demografi yang kita agung-agungkan bisa berbalik menjadi bencana demografi. Kita mungkin menghasilkan jutaan sarjana, tetapi sarjana yang lelah, pragmatis, dan takut mengambil risiko.

Kampus Sebagai Jembatan

Di sinilah institusi pendidikan tinggi harus melakukan otokritik dan reorientasi peran. Kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi menara gading yang hanya menyuapkan kurikulum teks, tetapi buta terhadap realitas sosiologis mahasiswanya. Kampus harus hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan ekonomi makro dengan realitas mikro.

Program kewirausahaan di kampus tidak bisa lagi sekadar seminar motivasi. Ia harus adaptif dan konkret. Perguruan tinggi perlu membangun kemitraan nyata dengan sektor industri dan UMKM, menyediakan akses pembiayaan yang realistis dan ramah risiko bagi mahasiswa (bukan sekadar kompetisi bisnis plan di atas kertas), serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang berempati pada kondisi mahasiswa pekerja.

Kurikulum harus didesain untuk memperkuat daya tahan (resiliensi) ekonomi mahasiswa, memberikan keterampilan praktis yang bisa langsung dimonetisasi, sekaligus menanamkan pola pikir manajerial yang efisien.
Pertumbuhan ekonomi sejati tidak hanya diukur dari PDB yang meroket atau inflasi yang terjaga di atas kertas.

Pertumbuhan sejati tercermin dari seberapa berani generasi mudanya menatap masa depan. Jika ruang kelas—tempat di mana mimpi tentang Indonesia Emas 2045 ditenun—tidak ikut merasakan denyut pertumbuhan tersebut, maka ada jarak sosial yang harus segera kita jembatani.

Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi hanya menjadi statistik dingin dalam laporan kenegaraan, tetapi "tidak pernah masuk kelas" dan menyapa mereka yang sedang berjuang mengubah nasib lewat pendidikan. Tugas kita, para pendidik dan pemangku kebijakan, adalah memastikan optimisme ekonomi itu benar-benar hidup dalam keberanian mahasiswa untuk melangkah, bukan sekadar menjadi penonton dari pesta angka-angka.

Dr. Agus Andi Subroto
Dosen Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, ITB Yadika Pasuruan
Surabaya, 10 Februari 2026

Editor : Redaksi