Ramai Keluhan MBG, LHKP Muhammadiyah Lamongan Desak Evaluasi Total dan Transparansi Pengelolaan SPPG
Lamongan, JatimUPdate.id, – Ramainya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Lamongan memicu sorotan publik.
Menu yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas dan kebutuhan gizi saat puasa menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Lamongan yang mendesak evaluasi total dan transparansi pengelolaan.
Ketua LHKP PD Muhammadiyah Lamongan, Tamam Choiruddin, menegaskan MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, kualitas menu, distribusi, hingga tata kelola anggaran tidak boleh menyimpang dari tujuan awal.
“Program ini niatnya sangat baik, membentuk generasi sehat dan cerdas. Karena itu pelaksanaannya di daerah tidak boleh keluar dari tujuan awalnya,” ujarnya saat kegiatan Tadarus Anggaran Publik di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, Sabtu (28/2/2026).
Kritik Publik Jadi Alarm Perbaikan
Menurut Tamam, dinamika yang muncul di lapangan, termasuk keluhan saat Ramadan, tidak boleh diabaikan. Justru, kritik masyarakat harus dibaca sebagai alarm untuk memperbaiki sistem pelaksanaan agar lebih tepat sasaran.
Ia mengakui program berskala besar seperti MBG tentu menghadapi tantangan teknis, mulai dari distribusi hingga standar kualitas menu. Namun evaluasi, kata dia, harus dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan berbasis data.
“Kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan Presiden, tentu harus segera dievaluasi. Jangan dibiarkan menjadi persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
Soroti Audit dan Transparansi SPPG
Selain kualitas pelaksanaan, LHKP juga menyoroti pentingnya audit terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mengingat program ini menggunakan anggaran besar, tata kelola yang bersih dan akuntabel menjadi keharusan.
Tamam mengingatkan agar tidak muncul persepsi publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan SPPG.
“Program ini anggarannya besar. Maka pengelolaannya juga harus bersih dan akuntabel,” katanya.
Hasil Evaluasi Harus Dibuka ke Publik
LHKP mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah menginisiasi forum evaluasi bersama pemangku kepentingan guna membahas pelaksanaan MBG. Namun, ia menekankan agar hasil pembahasan tidak berhenti di internal birokrasi.
“Publik berhak tahu apa persoalannya dan bagaimana solusinya,” ujarnya.
Dengan evaluasi yang komprehensif, transparan, dan berkelanjutan, LHKP berharap pelaksanaan MBG di Lamongan dapat kembali fokus pada tujuan utamanya: meningkatkan kualitas gizi dan membangun generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
