Habermas di Negeri Buzzer: Demokrasi Tanpa Percakapan

 

Oleh: Ulika T. Putrawardana, SH

Alumnus Universitas Jember

---

Surabaya, JatimUPdate.id - 

Ketika Ruang Publik Berubah Menjadi Pasar

Ada sebuah ironi yang menganga di depan mata kita. Di era ketika teknologi memungkinkan setiap orang berbicara, justru percakapan yang bermakna semakin sulit ditemukan.

Di era ketika media sosial membuka akses tak terbatas untuk menyuarakan pendapat, justru yang kita dengar hanya gema suara kita sendiri, terpantul dari dinding-dinding fanatisme yang kita bangun sendiri.

Di tengah situasi itulah, pada pertengahan Maret 2026, dunia kehilangan salah satu pemikir terbesarnya: Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang sepanjang hidupnya bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana manusia bisa hidup bersama secara rasional di tengah perbedaan.

Kepergiannya pada usia 96 tahun menjadi pengingat bahwa kita sedang kehilangan tidak hanya seorang intelektual, tetapi juga keyakinan bahwa demokrasi dapat bertahan jika manusia masih mampu berbicara satu sama lain.

Beberapa hari setelah wafatnya Habermas, Denny JA menulis sebuah obituari panjang yang mencoba menghadirkan kembali pemikiran sang filsuf ke tengah diskursus Indonesia.

Tulisan berjudul "Ruang Publik, di Antara Hitler dan Goethe" itu mengajak kita merenungkan nasib demokrasi di negeri yang semakin riuh oleh teriakan, namun semakin sunyi dari percakapan.

Tapi apakah kita benar-benar mendengar pesan Habermas? Atau kita hanya mendengar gema yang kita inginkan?

Habermas dan Luka Sejarah yang Membentuknya

Habermas lahir pada 1929, tumbuh di bawah bayang-bayang Nazi, dan menjadi dewasa di tengah reruntuhan moral Jerman pasca-Perang Dunia II.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana bangsa yang melahirkan Goethe, Kant, dan Beethoven ternyata juga melahirkan Auschwitz dan Hitler.

Sebuah pertanyaan besar menghantuinya sepanjang hayat: bagaimana mungkin peradaban setinggi itu bisa runtuh ke dalam barbarisme?

Jawaban Habermas, yang kemudian menjadi fondasi seluruh proyek intelektualnya, adalah: karena ruang publik dihancurkan.

Ketika warga tidak lagi berbicara sebagai sesama manusia yang setara, ketika propaganda menggantikan dialog, dan ketika kekuasaan menenggelamkan rasionalitas, maka kebudayaan setinggi apa pun bisa ambruk.

Dari sini lahirlah konsep ruang publik yang kemudian terkenal di seluruh dunia. Dalam buku monumentalnya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Habermas menelusuri bagaimana pada abad ke-18, kafe-kafe, salon sastra, dan surat kabar di Eropa menjadi ruang baru di mana warga berbicara sebagai individu yang setara, saling menguji argumen, dan membentuk opini publik. Dari ruang seperti itulah demokrasi modern lahir.

Bagi Habermas, kekuasaan tidak boleh hanya turun dari atas. Ia harus diuji dalam opini publik yang dibentuk melalui percakapan rasional. Ketika ruang publik sehat, demokrasi bernapas.

Ketika ruang publik rusak oleh propaganda, manipulasi media, dan dominasi modal, demokrasi mulai kehilangan jiwanya.

Di Negeri Buzzer, Siapa yang Masih Mau Berbicara?

Membaca Habermas di Indonesia hari ini adalah pengalaman yang pahit. Sebab, apa yang kita saksikan di depan mata adalah kebalikan dari cita-cita ruang publik yang ia bayangkan.

Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang publik baru, justru berubah menjadi pasar teriakan. Bukan argumen yang dicari, tapi sensasi.

Bukan kebenaran yang dikejar, tapi viral. Bukan pemahaman bersama yang dibangun, tapi justru jurang polarisasi yang semakin dalam.

Di negeri ini, kita tidak kekurangan orang yang berbicara. Setiap detik, jutaan unggahan membanjiri linimasa. Tapi percakapan? Itu barang langka. Mengapa? Karena percakapan membutuhkan kesediaan untuk mendengar.

Sementara di media sosial, kita hanya ingin didengar. Percakapan membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa salah. Sementara di dunia digital, mengakui kesalahan dianggap kelemahan.

Percakapan membutuhkan keberanian untuk menghadapi perbedaan. Sementara algoritma justru mengunci kita dalam ruang gema yang memperkuat keyakinan kita sendiri.

Dan di tengah semua itu, hadir para buzzer. Mereka adalah prajurit bayaran di medan perang digital. Dengan upah tertentu, mereka siap membela siapa pun, menyerang siapa pun, dan membenarkan apa pun. Mereka tidak tertarik pada kebenaran. Mereka tertarik pada kepentingan. Mereka tidak peduli pada kualitas percakapan. Mereka peduli pada jumlah like dan retweet.

Di tangan para buzzer, ruang publik berubah menjadi panggung sandiwara. Opini publik tidak lagi terbentuk dari bawah melalui diskusi warga, tapi direkayasa dari atas oleh tim sukses dan konsultan politik.

Yang disebut "aspirasi rakyat" seringkali hanya gema dari apa yang sudah direncanakan oleh segelintir orang di ruang-ruang tertutup.

Yang Terlewat dari Pembacaan Kita atas Habermas

Dalam obituarinya, Denny JA dengan setia merangkum pemikiran Habermas. Ia menulis tentang ruang publik, tentang tindakan komunikatif, tentang demokrasi deliberatif.

Ia juga menyentuh perdebatan Habermas dengan para pemikir postmodern seperti Foucault dan Derrida. Semua disajikan dengan bahasa yang jernih dan mudah dicerna. Tapi di balik kejernihan itu, ada beberapa lapisan pemikiran Habermas yang mungkin luput dari perhatian.

Lapisan-lapisan itu penting untuk dipahami jika kita ingin benar-benar menggunakan kacamata Habermas untuk membaca realitas Indonesia.

Pertama, tentang eksklusivitas ruang publik. Habermas sendiri sadar bahwa ruang publik borjuis yang ia analisis dalam buku awalnya tidaklah inklusif.

Ia didominasi oleh laki-laki kelas menengah-atas. Perempuan, buruh, dan kelompok subaltern tidak memiliki tempat di dalamnya. Nancy Fraser, filsuf feminis, kemudian mengkritik Habermas dengan tajam dan memperkenalkan konsep counter-publics—ruang publik tandingan yang justru lahir dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Di Indonesia, kita juga punya banyak ruang publik tandingan. Warung kopi di sudut kampung, grup WhatsApp ibu-ibu PKK, majelis taklim di masjid kecil, hingga komunitas seniman jalanan.

Di ruang-ruang itulah percakapan yang lebih autentik sering terjadi. Tapi ruang-ruang ini jarang terdengar di media arus utama. Suara mereka tenggelam oleh hiruk-pikuk buzzer yang membayar mahal untuk didengar.

Kedua, tentang kolonisasi dunia kehidupan. Dalam The Theory of Communicative Action (1981), Habermas memperkenalkan konsep penting: dunia kehidupan (lifeworld) kita—tempat di mana kita berinteraksi sebagai manusia, berbagi nilai, membangun solidaritas—semakin dikolonisasi oleh sistem, terutama pasar dan birokrasi. Logika pasar dan logika kekuasaan masuk ke ranah-ranah yang seharusnya diatur oleh nilai dan komunikasi.

Fenomena buzzer adalah contoh sempurna kolonisasi dunia kehidupan. Politik, yang seharusnya menjadi ruang deliberasi warga, berubah menjadi pasar di mana opini bisa dibeli. Relasi sosial, yang seharusnya dibangun atas kepercayaan, berubah menjadi transaksi ekonomi. Manusia tidak lagi dipandang sebagai warga negara, tapi sebagai konsumen yang bisa dimanipulasi.

Ketiga, tentang hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam karya-karya akhirnya, Habermas banyak menulis tentang bagaimana hukum yang legitimate harus lahir dari proses deliberasi yang inklusif. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tapi harus mencerminkan rasionalitas komunikatif warga.

Di Indonesia, kita sering melihat hukum justru menjadi alat untuk membungkam percakapan. Bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk melindungi kekuasaan. Bukan untuk membuka ruang publik, tapi untuk menutupnya.

*Percakapan yang Hilang dan Demokrasi yang Tergadai*

Apa akibatnya ketika ruang publik rusak dan percakapan rasional hilang?

Jawabannya ada di sekitar kita. Demokrasi kita berubah menjadi prosedur tanpa substansi. Pemilu tetap digelar lima tahun sekali, tapi kualitas partisipasi warga menurun. Partai politik sibuk dengan urusan internal dan pencitraan, bukan dengan perdebatan gagasan.

Media lebih sibuk mengejar rating daripada mencerdaskan publik. Akibatnya, keputusan-keputusan penting sering diambil tanpa melalui pertimbangan publik yang memadai. RUU dibahas kilat. Kebijakan publik lahir dari lobi-lobi di belakang layar. Yang dirugikan? Rakyat kecil yang tidak punya akses ke ruang-ruang kekuasaan.

Yang lebih mengkhawatirkan, hilangnya percakapan rasional membuat kita rentan terhadap politik identitas. Ketika orang tidak bisa lagi berdebat tentang gagasan, mereka akan mencari pengaman dalam identitas kelompok.

Siapa yang sepaham dengan kita adalah "kita". Siapa yang berbeda adalah "mereka". Dan hubungan antara "kita" dan "mereka" tidak lagi diwarnai dialog, tapi prasangka dan permusuhan.

Habermas mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu mengelola perbedaan melalui argumentasi, bukan melalui penguatan tembok identitas. Tapi di Indonesia hari ini, tembok-tembok itu justru semakin tinggi.

Belajar dari Habermas: Membangun Kembali Percakapan

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa mengubah sistem dalam semalam. Tapi setidaknya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil.

Pertama, membangun ruang percakapan di level komunitas. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, ruang-ruang kecil tempat orang bisa bertemu, berbicara, dan saling mendengar menjadi semakin berharga.

Bisa di komunitas baca, di forum diskusi, di kelompok pengajian, atau sekadar di warung kopi. Di ruang-ruang itulah kita bisa melatih kembali kemampuan kita untuk berdialog, bukan sekadar berdebat.

Kedua, melawan algoritma dengan kesadaran. Algoritma media sosial dirancang untuk mengunci kita dalam ruang gema. Tapi kita bisa melawannya dengan secara sadar mencari perspektif yang berbeda. Ikuti akun-akun yang tidak sejalan dengan pandangan kita.

Baca tulisan-tulisan dari sudut pandang yang berbeda. Dengarkan suara-suara yang selama ini tidak kita dengar.

Ketiga, mendidik generasi muda tentang etika komunikasi. Sekolah dan keluarga harus mengajarkan tidak hanya cara berbicara, tapi juga cara mendengar. Tidak hanya cara menyampaikan pendapat, tapi juga cara menerima kritik. Tidak hanya cara memenangkan debat, tapi juga cara mencari kebenaran bersama.

Keempat, menolak menjadi buzzer, baik yang digaji maupun yang sukarela. Setiap kali kita menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, setiap kali kita menyerang orang lain hanya karena berbeda pendapat, setiap kali kita membela kelompok sendiri meskipun salah, kita sedang menjadi buzzer. Dan setiap buzzer, disadari atau tidak, ikut merusak ruang publik.

Habermas di Negeri Buzzer: Sebuah Refleksi

Habermas mungkin tidak pernah membayangkan Indonesia. Ia menulis tentang Eropa, tentang Jerman, tentang masyarakat Barat yang mengalami modernisasi. Tapi pemikirannya melampaui batas-batas geografis.

Ia berbicara tentang kondisi universal manusia modern: bagaimana kita bisa hidup bersama di tengah perbedaan, bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang adil tanpa kehilangan kebebasan, bagaimana kita bisa merawat demokrasi di tengah godaan otoritarianisme.

Di negeri buzzer ini, pesan Habermas terasa begitu relevan sekaligus begitu jauh. Relevan karena kita sangat membutuhkannya. Jauh karena praktiknya begitu sulit. Tapi justru di situlah letak tantangannya. Habermas tidak pernah menjanjikan bahwa demokrasi deliberatif akan mudah. Ia hanya meyakinkan bahwa tidak ada jalan lain. Jika kita menyerah pada percakapan rasional, maka yang tersisa hanya kekuasaan tanpa legitimasi, hukum tanpa keadilan, dan demokrasi tanpa jiwa.

Denny JA, dalam obituarinya, menulis kalimat yang indah: "Kini suaranya telah pergi. Namun gagasannya tetap hidup di setiap ruang di mana manusia masih mau duduk bersama, berbicara dengan jujur, dan mencari kebenaran bersama."

Di Indonesia hari ini, masih adakah ruang seperti itu? Mungkin tidak banyak. Tapi selama masih ada, selama masih ada orang yang mau duduk bersama dan berbicara dengan jujur, selama masih ada yang lebih memilih argumentasi daripada teriakan, maka Habermas belum benar-benar pergi. Dan demokrasi kita belum benar-benar mati.

Memulai dari Diri Sendiri

Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan pribadi. Di setiap kesempatan, kita dihadapkan pada pilihan: apakah kita akan ikut berteriak di pasar teriakan, atau memilih untuk memulai percakapan yang bermakna?

Di setiap unggahan media sosial, kita bisa memilih: apakah kita akan menyebar kebencian atau menyebar pemahaman? Di setiap perdebatan, kita bisa memilih: apakah kita akan memenangkan argumen atau mencari kebenaran? Di setiap perbedaan, kita bisa memilih: apakah kita akan memusuhi mereka yang berbeda, atau justru mendengarkan mereka?

Habermas mengajarkan bahwa komunikasi bukan sekadar alat. Ia adalah fondasi kehidupan bersama. Tanpa komunikasi yang jujur dan terbuka, masyarakat akan runtuh menjadi kumpulan individu yang saling curiga dan bermusuhan. Maka, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita rawat percakapan di ruang-ruang kecil kita.

Mari kita lawan godaan untuk menjadi buzzer, baik yang digaji maupun yang sukarela. Mari kita jadikan Indonesia, sekali lagi, sebagai rumah tempat percakapan masih mungkin terjadi.

Karena pada akhirnya, seperti kata penyair, "percakapan adalah rumah kita." Jika rumah itu runtuh, ke mana lagi kita akan pulang?

---

Jürgen Habermas (1929-2026) adalah filsuf Jerman, tokoh utama Mazhab Frankfurt kedua, dan salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Karyanya tentang ruang publik, tindakan komunikatif, dan demokrasi deliberatif telah mempengaruhi ribuan ilmuwan sosial dan aktivis demokrasi di seluruh dunia. Semoga ia beristirahat dalam damai, dan gagasannya terus hidup di tengah kita.

Editor : Redaksi