Gemuk Badan, Keropos Hati

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Belum lama ini, Menteri Keuangan menyampaikan pesan keras dari Presiden: “Indonesia resmi masuk dalam mode survival." Ini bukan sekedar gimik anggaran, melainkan pengakuan jujur bahwa ruang fiskal kita sedang megap-megap. Pendapatan negara tergerus, utang melilit, dan setiap rupiah harus diperebutkan antara memberi makan rakyat atau membayar bunga pinjaman. Mode survival menuntut satu hal mutlak: diet ketat birokrasi dan efisiensi tanpa ampun.

Namun, di saat daya beli masyarakat merosot dan harus  mengencangkan ikat pinggang hingga sesak, pernyataan pemerintah justru seolah menampar muka sendiri. Kabinet koalisi "super gemuk" yang dibentuk sejak Oktober 2024 kini, dalam perjalanannya di April 2026 ini, telah menjelma menjadi tragedi nyata. Secara telanjang, kita diperhadapkan pada kontradiksi yang menyakitkan: rakyat terpaka hidup dalam keprihatinan ekstrem, sementara negara justru memelihara kabinet "mewah" yang "boros BBM" di tengah situasi yang kian sulit.

Puluhan kementerian baru dan deretan wakil menteri muncul seperti jamur di musim hujan. Pertanyaannya kemudian menggantung, mengganggu, dan nyata di depan mata: bagaimana mungkin sebuah negara yang mengaku sedang sekarat secara finansial justru sibuk merawat mesin birokrasinya yang obesitas? 

Disinilah titik paling menusuk nalar: politik bagi-bagi kue seolah berjalan di jalur tol yang mulus, tanpa peduli pada jalanan rakyat yang penuh lubang kesulitan ekonomi.

Fenomena ini bukan sekedar tradisi lama, melainkan sinyal bahaya bahwa kekuasaan masih dimaknai sebagai "spoil system"—hadiah bagi yang setia, hukuman bagi yang berseberangan. Ketika jumlah kementerian melonjak dari 34 menjadi hampir 50, ditambah 'obral' posisi wakil-wakil menteri, narasi "percepatan program" terdengar seperti apologi yang dipaksakan. 

Realitasnya, ini adalah politik akomodasi yang dibayar mahal oleh keringat pembayar pajak. Di balik meja-meja mewah itu, tersimpan potensi inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan ego sektoral yang kronis.

Yang paling menyayat hati, obesitas birokrasi ini terjadi saat rakyat berjuang di garis depan resesi. Istilah "kembang kempis fiskal" bukan lagi hiperbola saat inflasi pangan mencekik dan gelombang PHK menghantam. Rakyat melihat ironi yang telanjang: di satu sisi mereka diminta prihatin, di sisi lain mereka menyaksikan "pesta pora" jabatan yang seolah tak mengenal kata cukup. 

Padahal, setiap kementerian baru berarti gedung baru, mobil dinas baru, staf ahli baru, hingga anggaran perjalanan dinas yang fantastis. Semua itu dikeruk dari kantong yang sama yang seharusnya digunakan untuk subsidi pupuk atau perbaikan sekolah dasar yang atapnya hampir roboh.

Sejarah telah membuktikan bahwa badan yang gemuk tidak menjamin otot yang kuat; yang sering terjadi justru kelumpuhan akibat beban sendiri. Koordinasi antar-lembaga yang terlalu banyak sering kali berakhir menjadi ajang lempar tanggung jawab. 
Jika kinerja makro saja belum tentu membaik, apalagi nasib rakyat di level mikro? Mereka tetap saja terbentur birokrasi yang lamban dan perizinan yang tumpang tindih karena "banyaknya bos" yang harus disenangkan.

Risiko terbesar dari struktur yang rapuh ini adalah "political shock". Ketika krisis ekonomi mendalam atau skandal besar mengguncang, kabinet raksasa ini akan berubah menjadi beban sejarah. Upaya perampingan di masa depan niscaya akan melahirkan "barisan sakit hati" yang panjang dari mereka yang kehilangan kursi. 
Sangat ironis bahwa kabinet yang dirancang untuk merangkul semua kepentingan justru berpotensi menjadi sumber utama perpecahan di kemudian hari.

Rakyat Indonesia tidak butuh diajari teori politik untuk memahami bahwa mereka sedang dipinggirkan. Mereka melihat dengan jernih bahwa di balik jargon stabilitas, sering kali yang terjadi adalah pembiaran atas praktik bagi-bagi kue di atas piring yang retak. Mereka  menolak akomodasi politik yang menghalalkan pembengkakan biaya negara demi kenyamanan segelintir elite. 

Tapi siapa peduli?
Pada akhirnya, kita harus mengapresiasi kebaikan hati pemerintah. Barangkali, menambah jumlah kementerian adalah strategi genius untuk mengatasi pengangguran—setidaknya pengangguran di tingkat elite partai dan tim sukses. Jika rakyat kecil merasa beban hidup semakin berat, itu hanyalah masalah perspektif; anggap saja itu bagian dari "olahraga nasional" untuk memperkuat daya tahan tubuh dalam mode survival. 

Lagi pula, apalah arti defisit anggaran dibandingkan senyuman puas para pejabat di atas kursi barunya? Toh, jika nanti negara benar-benar kehabisan uang, rakyat masih punya cadangan "doa" yang tak terbatas dan harapan-harapan kosong yang bisa digoreng kembali untuk menu sarapan esok hari. 

Mari kita rayakan obesitas ini, karena dalam politik kita, menjadi gemuk adalah prestasi, meski rakyatnya harus belajar kenyang hanya dengan mencium aroma kuenya dari kejauhan.
Yang mengherankan, mengapa sebagian rakyat seolah mudah 'ditipu' dan  'dibeli' dengan janji-janji palsu disertai 'uang muka' nyoblos di TPS (yang konon hanya) sebesar  rp. 50-100 ribu', semrentara penderitaan terus berlanjut?

Editor : Redaksi