HMI dan GMNI: Survival dalam Gerak Zaman, Melawan “Serakahnomics” sebagai Musuh Baru Republik

Di tengah hembusan angin perubahan yang semakin kencang menyongsong cita-cita Republik Indonesia yang adil dan makmur, Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-79 tahun 2026 ini menjadi momentum sakral untuk merefleksikan peran strategis organisasi mahasiswa dalam pergerakan nasional.

HMI, yang lahir pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta sebagai benteng ideologi Islam dalam perjuangan kemerdekaan, kini berdiri tegak bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai pilar-pilar demokrasi yang kritis pergerakan modern.

Kedua organisasi tua ini bukan sekadar relik sejarah, melainkan entitas hidup yang terus beradaptasi survival dalam gerak zamannya, menghadapi tantangan baru seperti "serakahnomics" yang menjadi musuh bersama.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang tegas menyatakan visi mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat, HMI dan GMNI dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam perjuangan ideologis pergerakan Nasional ini.

Survival HMI dan GMNI dalam pergerakan modern bukanlah soal bertahan hidup secara fisik, melainkan mempertahankan relevansi ideologis di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

HMI, dengan basis keislaman yang kuat dan progresif, telah berevolusi dari peranannya di era Orde Lama dan Orde Baru di mana ia menjadi suara kritis terhadap otoritarianisme menjadi kekuatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dengan isu kontemporer seperti keadilan sosial dan lingkungan.

Sementara GMNI, yang berakar pada Marhaenisme ala Soekarno, terus menjaga api perjuangan rakyat kecil melawan dominasi kapital asing.

Dalam gerak zamannya, keduanya telah menunjukkan ketangguhan: dari aksi-aksi mahasiswa hingga 1998 yang menumbangkan rezim Soeharto, hingga kontribusi dalam gerakan anti korupsi dan reformasi agraria di era pasca Reformasi.

Kini, di tahun 2026, survival mereka diuji oleh pergerakan modern yang ditandai oleh media sosial, AI, dan ekonomi digital di mana mahasiswa tak lagi hanya berunjuk rasa di jalanan, tapi juga membangun narasi ideologis melalui platform digital untuk menyongsong 100 Indonesia Emas.

Namun, musuh baru yang mengancam cita-cita Republik Indonesia bukan lagi kolonialisme fisik atau diktator militer, melainkan "serakahnomics" istilah yang tepat untuk menggambarkan sistem ekonomi yang didominasi oleh keserakahan korporat, oligarki, dan kapitalisme liar.

Serakahnomics ini manifest dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, ketimpangan kekayaan yang semakin lebar, dan monopoli pasar yang merampas hak rakyat atas kesejahteraan.

Bayangkan saja: di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5-6% di era Prabowo, masih ada jutaan rakyat yang terjebak dalam kemiskinan struktural karena alur kekayaan mengalir hanya ke segelintir elite.

Ini adalah bentuk neokolonialisme ekonomi yang menyamar sebagai "investasi asing", di mana korporasi multinasional menjarah tambang nikel di Sulawesi atau hutan di Papua, sementara rakyat lokal hanya mendapat remah-remah.

HMI dan GMNI harus melihat ini sebagai panggilan jiwa: Islam HMI menekankan keadilan dan anti keserakahan seperti dalam QS Al-Maidah:8, sementara Marhanisem GMNI mengingatkan pada Pancasila Ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan pada pemodal besar.

Di sinilah visi Presiden Prabowo Subianto menjadi cahaya harapan. Menurut laporan yang diterima, potensi kerugian akibat praktik semacam itu bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.

Dana sebesar itu, kata Presiden, seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.

“Kalau kita tertibkan ini, kita punya RP100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Sejak dilantik pada 2024, Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk mengembalikan ekonomi ke rakyat melalui program seperti swasembada pangan, industrialisasi hilirisasi, dan penguatan UMKM.

"Ekonomi harus kembali ke rakyat," katanya dalam pidato-pidatonya, yang sejalan dengan cita-cita founding fathers kita seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan Sultan Syahrir. Ini bukan sekadar retorika; kebijakan seperti subsidi pupuk masif dan revitalisasi koperasi desa adalah langkah konkret melawan serakahnomics.

Namun, tanpa dukungan kaum pergerakan dan negarawan, visi ini rawan dikooptasi oleh kepentingan vested interest.

HMI dan GMNI harus menjadi katalisator: melalui kajian ideologis, aksi advokasi, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya menguntungkan korporasi Cina atau Barat, tapi benar-benar membangun kemandirian nasional.

Pada Milad HMI ke-79 ini, mari kita panggil kembali semangat perjuangan. HMI dan GMNI bukanlah organisasi yang statis; mereka adalah gerak hidup yang harus terus berinovasi mengintegrasikan teknologi untuk mobilisasi massa, membangun aliansi lintas ideologi, dan mendidik kader muda agar tak tergoda oleh godaan materialisme.

Melawan serakahnomics berarti memperjuangkan kelas ekonomi kerakyatan yang berbasis Pancasila: di mana keuntungan dibagi adil, alam dilestarikan, dan rakyat menjadi tuan di negerinya sendiri.

Di era Prabowo, pergerakan modern ini bukan pilihan, melainkan kewajiban untuk menyongsong cita-cita Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jangan biarkan serakahnomics menjadi tuan baru; rebut kembali ekonomi untuk rakyat, demi Indonesia yang lebih baik. Merdeka!!

*) Oleh: Eko Muhammad Ridwan eks GMNI SURABAYA 2010 Ketua Umum RII

Editor : Miftahul Rachman