Sektor Ultra Mikro dan Informal Harus Masuk Radar Statistik

Oleh: Hadipras

JatimUPdate.id - Sensus Ekonomi (SE) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Momentum survey SE 2026 yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026 menjadi titik krusial bagi arah kebijakan nasional. Sebagai sensus ke-5, SE2026 mengemban tugas berat memotret realitas struktur usaha non-pertanian di Indonesia melalui tiga metode hibrida: CAWI (daring), CATI (telepon), dan CAPI (door-to-door).

Namun, di balik kecanggihan metodologi tersebut, terdapat risiko struktural berupa bias data yang merugikan pelaku usaha kecil. Ambiguitas ini dipicu oleh perubahan definisi klasifikasi yang diadopsi dari UU Cipta Kerja melalui PP No. 7 Tahun 2021. Kekhawatiran bahwa kategori usaha mikro akan semakin kabur sangat beralasan. Jika BPS menelan mentah-mentah kriteria baru tanpa stratifikasi mendalam di lapangan, potret riil ekonomi akar rumput tahun 2026 akan menjadi semu dan manipulatif.

Angka Kunci: Dominasi Mutlak Unit Usaha Mikro
Berdasarkan data historis dan mutakhir, struktur ekonomi nasional bertumpu pada skala mikro, bukan korporasi besar. Data SE 2016 menunjukkan porsi Usaha Mikro mencakup 89,34�ri total unit usaha di Indonesia (23.864.230 unit). Dinamika ini terus membesar; pada tahun 2024, dari 56,14 juta unit usaha UMKM, sektor mikro mendominasi mutlak sebesar 96,84%, naik dari total pelaku sekitar 66 juta unit pada 2023.

Di tingkat regional, dominasi ini mengkristal di Pulau Jawa. Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) BPS 2023 mencatat 62,06% unit usaha IMK menumpuk di Jawa. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Barat, dan Banten menjadi lumbung usaha mikro dengan persentase di atas 87% di masing-masing provinsi. SE 2016 merekam presisi angka ini: Jawa Tengah memimpin dengan 90,48% (3.776.843 unit), disusul Jawa Timur 89,77% (4.194.565 unit), Jawa Barat 89,44% (4.145.580 unit), dan Banten 87,26% (848.853 unit). Angka ini menegaskan bahwa urat nadi ekonomi harian seutuhnya digerakkan oleh pelaku skala tapak.

Benteng Penyerapan Tenaga Kerja Nasional
Urgensi memotret sektor mikro secara akurat kian mendesak di tengah merosotnya kelas menengah nasional. Gelombang PHK di sektor industri manufaktur formal memaksa limpahan tenaga kerja beralih menjadi pengusaha subsisten di sektor informal demi bertahan hidup. Sektor UMKM tercatat menyerap 97% tenaga kerja nasional (117 juta orang), bahkan pada 2024 angkanya melesat ke posisi 121,8 juta orang dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,9% (Rp9.580 triliun).

Lonjakan ini berbanding lurus dengan pembengkakan sektor informal. Per Februari 2024, BPS mencatat porsi tenaga kerja informal merangkak naik ke angka 59,17% dibanding Februari 2020 (56,64%). Pada Agustus 2024, jumlah pekerja informal menembus 83,83 juta orang (57,95�ri angkatan kerja).

Fakta historis SE 2016 mencatat Usaha Mikro menyerap 58,35% tenaga kerja nasional (41.032.298 orang) dengan rasio tenaga kerja per unit usaha (TK/U) hanya 1,72 orang. Angka ini mengonfirmasi sifat usaha mikro yang murni subsisten: mandiri, informal, tanpa badan hukum, dan dibantu keluarga dekat. Sektor ini adalah struktur permanen penyangga stabilitas sosial kita.

Konsentrasi Sektor Informal yang Rentan
Secara sektoral, unit usaha non-pertanian mengelompok pada bidang ber-barrier to entry rendah yang ramah tenaga kerja informal:
1. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor: Menjadi andalan utama (12.332.661 unit pada SE 2016), di mana sub-industri makanan/minuman eceran mendominasi sebanyak 1.800.827 unit pada 2023.

2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kuliner): Tercatat 4.466.222 unit pada SE 2016, bertindak sebagai katup penyelamat sosial lapis bawah.
3. Industri Pengolahan (Sektor Rumahan /Kriya): Menampung 4.416.289 unit usaha padat karya domestik.

Ketiga sektor inilah *l’social safety net’ riil penjaga daya beli masyarakat saat fondasi makro terguncang.
Ancaman Ambiguitas Klasifikasi PP No. 7 Tahun 2021
Melalui PP No. 7 Tahun 2021, pemerintah menggeser plafon Usaha Mikro secara drastis hingga nilai omzet maksimal Rp2 Miliar per tahun dengan modal maksimal Rp1 Miliar. Lompatan jauh dari definisi lama (maksimal omzet Rp300 Juta/tahun) ini memicu "Ilusi Agregasi Ekonomi Makro":
- Kekaburan Data Objek: Jika SE2026 mencampur adukkan pedagang kaki lima beromzet belasan juta setahun ke dalam satu keranjang bersama lini bisnis modern beromzet Rp1,8 Miliar, maka karakteristik unik kelompok rentan ini akan lenyap tertutup rata-rata agregat statistik.

Distorsi Intervensi Kebijakan: Bantuan modal (seperti KUR) dan subsidi akan rentan salah sasaran. Kelompok ultra mikro—dengan 15,2 juta nasabah aktif pada semester I 2024—adalah kelompok non-bankable yang paling sulit menembus pembiayaan formal. Jika data mereka bias, alokasi anggaran akan habis terserap lapisan atas kelas mikro yang sudah mapan (bankable), sedangkan usaha akar rumput kian terpinggirkan.

Ultra Mikro dan Ekonomi Nano: Subjek yang Tak Boleh Hilang
Kehadiran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak 2017—dengan pinjaman maksimal Rp10 juta via Lembaga Keuangan Bukan Bank—adalah pengakuan eksistensi strata "Ekonomi Nano" di bawah mikro konvensional. Hasilnya nyata; data Kemenkeu 2025 menunjukkan pasca-pendampingan UMi, rata-rata aset pengusaha ultra mikro naik 38,94�n omzetnya terkerek 18,50�lam setahun.

Realitas sosiologis kelompok beromzet jauh di bawah Rp2 Miliar ini tidak boleh diabaikan. Jika SE2026 gagal memisahkan mereka secara struktural, akurasi kebijakan pemberdayaan satu dekade ke depan akan lumpuh.
Data Berkualitas untuk Kebijakan Tepat Sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar rutinitas statistik. Angka yang diproduksi menjadi basis penyusunan program perluasan lapangan kerja, penguatan daya saing, hingga instrumen utama ‘rebasing’ PDB nasional. Kekeliruan klasifikasi hari ini akan melahirkan distorsi kebijakan sistemik yang merugikan negara selama sepuluh tahun ke depan.
Kesimpulan: Menolak Pertumbuhan Etalase.

Membangun "etalase ekonomi makro yang indah" dengan memoles angka di atas kertas agar skala usaha terkesan naik kelas adalah sebuah kepongahan yang membuyarkan harapan. Memperbaiki kondisi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil adalah kewajiban logis, bukan sekadar pelengkap narasi pertumbuhan ekonomi.

Agar data SE2026 tidak bias, BPS mutlak harus mempertahankan kriteria sub-sizing (pemilahan mendalam) bagi kelompok Ultra Mikro dan Ekonomi Nano. Menjaga visibilitas data puluhan juta pelaku usaha mandiri ini bukan sekadar urusan teknis metodologi sensus, melainkan wujud keberpihakan ideologis yang nyata demi menjaga stabilitas sosial dan mempertahankan fondasi ekonomi nasional dari keruntuhan di tingkat bawah. (*)

Editor : Redaksi