Brankas Dua Meter, Negara yang Terbelah

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Ada yang luar biasa mengerikan dalam cara kita bernegara hari ini. Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, ketika kelas menengah kita merosot menjadi kelompok rentan baru—bertahan hidup dengan tabungan yang kian tipis dan jaminan masa depan yang runtuh—di atas sana, elite kita sedang mementaskan sebuah teater absurd yang melampaui batas nalar sehat.
Dua fragmen peristiwa belakangan ini mengkonfirmasi bahwa korupsi di negeri ini bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah "Superstruktur Parasiter" yang telah membajak organ-organ vital negara.

Lihatlah metafora sempurna dari sebuah brankas besi setinggi dua meter di lantai dua sebuah kedai kopi premium di pusat kota. Kedai kopi, yang semestinya menjadi ruang publik yang benderang untuk bersantai dan bercengkerama, justru berubah menjadi episentrum yang menyimpan kegelapan murni: jejak-jejak jarahan raksasa atas dana pensiun publik, kongkalikong pasokan energi strategis yang membuat sebagian wilayah pulau kita gelap gulita, hingga karut-marut badan usaha milik negara kebanggaan kita. Ini adalah ironi distopian: kejahatan mega-korupsi justru bermarkas di tempat yang kasat mata, seolah-olah mereka tidak lagi merasa perlu bersembunyi. 

Mereka mapan, kokoh, dan merasa tak tersentuh.
Namun, yang membuat bulu kuduk kita meremang bukanlah sekedar jumlah angka nol dalam pusaran korupsi tersebut. Melainkan robeknya selubung kelembagaan ketika kasus ini diusut. Kita disuguhi tontonan yang mengerikan: seorang pejabat tinggi hukum yang sedang mengusut kasus korupsi strategis, justru dikuntit oleh pasukan elite dari sesama lembaga penegak hukum. Dan tak lama berselang, rumah dinas sang pejabat harus dijaga ketat oleh puluhan prajurit militer bersenjata laras panjang.

Ketika benteng hukum tertinggi harus berlindung di balik bayonet militer dari kejaran sesama aparat penegak hukum lainnya, maka sesungguhnya negara sedang berperang melawan dirinya sendiri.

Ini bukan lagi penegakan hukum demi keadilan. Ini adalah manifestasi nyata dari "Deep State"  (Scott, Peter Dale (2015) yang memperkenalkan konsep bagaimana kebijakan fundamental sebuah negara dikendalikan oleh jaringan informal yang tidak dipilih rakyat (birokrat senior, aparat keamanan, dan pemodal besar) yang berada di bawah permukaan politik formal. Fragmentasi kekuasaan di mana institusi-institusi negara telah berubah menjadi alat pukul politik antar-faksi oligarki. 

Kasus korupsi berskala mega dipelihara dan ditahan di dalam brankas-brankas gelap sebagai kompromat (materi penyanderaan politik). Semua orang memegang kartu orang lain. Kasus hanya akan dibuka jika sebuah faksi melanggar batas perimeter wilayah jarahan, atau ketika masa transisi kekuasaan menuntut adanya posisi tawar baru untuk mengamankan imunitas elite lama.
Dimanakah posisi rakyat di tengah badai pembusukan institusional ini?
Sungguh sebuah keprihatinan yang teramat dalam. 

Masyarakat bawah dan kelas menengah dipaksa menonton drama kolosal ini dengan perut keroncongan. Di saat rakyat harus menghitung setiap rupiah untuk biaya sekolah anak dan bertahan dari badai deindustrialisasi, para elite justru sibuk mengonsolidasikan "negara dalam negara" mereka. 

Transisi kekuasaan yang kita hadapi dari waktu ke waktu terbukti tidak pernah tuntas, karena ia bukan transisi ideologi untuk kesejahteraan rakyat, melainkan sekedar transisi pengamanan aset dan imunitas hukum bagi mereka yang berkuasa.

Kita sedang berdiri di luar kedai kopi itu, menyaksikan dengan cemas bagaimana hukum ditegakkan bukan lagi berdasarkan pasal-pasal konstitusi, melainkan berdasarkan seberapa tebal dinding brankas dan seberapa banyak laras panjang yang mengawal sang penegak hukum. Jika teater absurd ini terus dibiarkan menjadi bahan bakar roda politik dan ekonomi kita, maka transisi kekuasaan berikutnya hanyalah sekedar ritual serah terima kunci brankas dari satu faksi ke faksi lainnya, sementara republik ini perlahan-lamban kehabisan darahnya.
Esai literasi publik ini bisa didalami dengan merujuk World Bank Policy Research Working Paper. Literatur klasik dari Bank Dunia ini mendefinisikan bagaimana elite bisnis/aktor privat membentuk aturan main (regulasi) melalui kolusi dengan pejabat publik demi keuntungan eksklusif mereka. Sangat pas untuk membedah motif di balik brankas korupsi komoditas strategis.

Juga buku Winters, Jeffrey A. (2011). "Oligarchy". Cambridge University Press dimana Winters membedah bagaimana kekuatan kekayaan material digunakan oleh segelintir elite untuk mempertahankan kekayaan tersebut (wealth defense). Konsep ini menjelaskan mengapa penegakan hukum di Indonesia sering kali bergeser menjadi benturan antar-faksi yang saling mengunci kekayaan.
Esai ini pada akhirnya melahirkan kata mutiara satire:

"Jika antikorupsi hanya lahir di rongga-rongga kampanye dan mati di lemari kekuasaan, maka demokrasi kita bukanlah pemerintahan dari rakyat, melainkan sandiwara untuk rakyat yang masa bodoh—sebab masa bodoh adalah bentuk kebodohan yang paling terorganisir." (*)

Editor : Redaksi