Petani Tebu Yang Belum Merdeka

 

Oleh Khudori

Jurnalis Senior, Pengamat Komoditas Pangan, Alumnus Universitas Jember

 

Jakarta, JatimUPdate.id - KABAR menggembirakan berhembus dari Malang, Jawa Timur.

Ketika menghadiri panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional, Jumat (17/07/2026), Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan petani tebu tak lagi menjerit karena harga tetes tebu yang rendah.

Tetes bisa diolah menjadi etanol.

Sejak ada aturan yang memperketat impor etanol, seperti dilaporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Prabowo, harga produk samping dari mengolah tebu itu pelan-pelan membaik. 

Tahun lalu harga tetes tebu anjlok. Pada awal giling, Mei 2025, harga masih Rp1.600 per kg. Tapi akhir giling, Oktober-Nopember 2025, harga terjun bebas menjadi Rp1.000 per kg, bahkan Rp700 per kg. Padahal, tahun 2024 harga tetes Rp2.500 hingga Rp3.000 per kg.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) M Nur Khabsyin, harga jatuh karena serbuan impor etanol. Impor bebas tanpa pembatasan apa pun, termasuk kuota.

Merujuk data BPS, impor tetes Indonesia pada 2025 mencapai 37,92 ribu ton dan impor etanol sebesar 2.577 ton. Impor ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada 2024 impor tetes mencapai 50,49 ribu ton dan impor etanol sebesar 10.415 ton.

Pada 2025, ekspor tetes Indonesia mencapai 742 ribu ton dan ekspor etanol sebesar 47 ribu ton. Ekspor ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pada 2024, ekspor tetes Indonesia mencapai 495 ribu ton dan ekspor tetes sebesar 39,7 ribu ton. Mengapa harga tetes pada 2025 rendah?

Sepertinya penyebabnya tidak hanya faktor domestik. Saat itu, produksi tetes di negara-negara eksportir sedang melimpah, seperti di Thailand, India, dan Filipina. Ketika industri etanol dan pengguna tetes melambat, kelebihan tetes tidak terserap dan membanjiri pasar. Stok domestik menumpuk. Seperti terkena pukulan ganda, baik dari pasar regional maupun domestik, harga tetes pun tersungkur.

Awal musim giling tahun ini, Mei 2026, harga tetes mulai membaik: Rp1.600 per kg. Saat ini, Juli 2026, harga bergerak antara Rp1.700 hingga Rp2.000 per kg. Tergantung kualitas. Lelang tetes di Lampung, kata Khabsyin, menyentuh harga Rp2.200 per kg. Impor lebih terkendali setelah Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 18/2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 16/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Regulasi berubah setelah APTRI maraton berdialog dan mengadvokasi ke sejumlah pihak. Di aturan baru itu impor tetes tebu dan etanol masuk dalam pengendalian.

Produksi tetes nasional mencapai 1,827 juta ton pada 2025, naik dari tahun 2021 yang sebesar 1,51 juta ton (tumbuh 5,23% per tahun). Seperti gula, produksi tetes dominan dari pabrik gula (PG) di Jawa, mencapai 69,46% tahun 2025.

Pasokan dan kebutuhan tetes tergambar dari data Perkumpulan Industri Pengguna Tetes Tebu (PIPTT) pada 2023 yang dimuat Jurnal GULA, Juni 2026. Dengan produksi tetes 1,511 juta ton dan ekspor 820 ribu ton, tersisa 691 ribu ton. Di sisi lain, kebutuhan mencapai 985 ribu ton.

Merujuk data PIPTT, 985 ribu ton tetes itu terdistribusi untuk produksi etanol 500 ribu ton, bumbu masak atau monosodium glutamat (MSG) 425 ribu ton, dan yeast 60 ribu ton.

Jadi, pada 2023 terjadi defisit tetes sekitar 294 ribu ton. Merujuk data BPS, pada 2023 Indonesia mengimpor tetes 57,46 ribu ton, yang mayoritas (71,87%) didatangkan dari Mesir. Situasi ini memunculkan paradoks: produksi tetes Indonesia sebetulnya surplus, tapi industri pengguna kekurangan karena separuh tetes diekspor.

Absennya regulasi yang mengatur alokasi tetes untuk kebutuhan domestik berbuah fluktuasi pasokan untuk industri pengguna: etanol, MSG, dan yeast.

Dampaknya langsung ditransmisikan hingga di tingkat PG dan petani tebu. Harga tetes yang jatuh membuat PG kehilangan salah satu sumber pendapatan tambahan untuk menutup biaya produksi gula yang tinggi. Bagi petani idem ditto: jatuhnya harga tetes berarti semakin kecil penerimaan yang didapatkan dari hasil giling tebu.

Harga tetes tebu yang fluktuatif menambah lapisan kerentanan baru pada industri gula nasional. Kondisi tahun 2025 dapat menjadi cermin yang baik untuk perenungan. Selain tetes, lelang gula juga lesu. Rerata harga lelang gula 2025 mencapai Rp14.950/kg, di atas harga acuan pembelian di produsen Rp14.500/kg. Harga acuan pembelian sejak 2024 belum berubah.

Di sisi lain, biaya produksi, seperti sewa lahan, tenaga kerja, dan pupuk, terus naik. Biaya produksi makin tinggi tatkala krisis di Selat Hormuz. Harga retail pada 2025 tetap jauh di atas harga lelang: Rp17.912–18.603/kg. Ada selisih Rp2.800–3.200/kg atau sekitar 16–17% yang dinikmati pelaku perdagangan-distribusi.

Ketika harga gula turun karena lelang tidak laku, yang diikuti anjloknya harga tetes, pendapatan PG dan petani akan jatuh. Kombinasi ini akan menekan arus kas pabrik gula dan memperburuk posisi tawar petani. Ketika harga gula dan tetes sama-sama rendah, insentif petani untuk menanam tebu melemah.

Dalam jangka menengah, hal ini bukan hanya mengancam pencapaian target swasembada gula konsumsi pada 2028 tetapi juga dapat memperlemah industri pergulaan secara keseluruhan.

Di level mikro, yang dialami petani tebu tidak sama. Meskipun sama-sama menjalin sistem bagi hasil dengan PG, di antara PG BUMN di bawah holding PT Sinergi Gula Nusantara, holding bentukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, pelaksanaan lelang gula dan tetes bagian petani berbeda. Dalam sistem bagi hasil, petani menyetorkan tebu ke PG untuk digiling.

Petani mendapatkan bagian 67% gula hasil giling dan 3 kg tetes dari tiap kuintal tebu. PT SGN adalah single identity yang mengelola bisnis gula dari 7 PTPN. PT SGN menyatukan pengelolaan 36 PG yang semula tersebar di PTPN.

Di PG eks PTPN XI, lelang gula dan tetes milik petani dilakukan secara terpusat oleh perusahaan di kantor pusat. Sebaliknya, di PG eks PTPN IX dan X lelang dilakukan panitia bentukan APTRI di tiap-tiap PG. Perbedaan mekanisme lelang gula dan tetes dapat berujung pada harga yang juga berbeda.

Hampir bisa dipastikan, lelang terpusat harganya lebih rendah dari lelang di masing-masing PG. Pasalnya, pada lelang terpusat volume gula dan tetes yang dilelang jauh lebih besar. Peserta lelang terbatas: hanya mereka yang punya kemampuan finansial kuat yang bisa ikut.

Kondisi itu membuat petani di wilayah PG eks PTPN XI juga menuntut bisa melakukan lelang sendiri di masing-masing PG. Di PG Jatiroto, Lumajang, misalnya, tuntutan itu sudah disuarakan dua dekade terakhir. Tapi sampai saat ini belum membuahkan hasil. Yang mereka tuntut bukan hanya transparansi, tetapi juga keadilan. Salah satunya adalah keberadaan dana talangan tetes tebu Rp1.000/kg dari investor.

Dana ini dibayarkan sebelum giling. Di PG eks PTPN IX dan X, dana dikelola masing-masing PG. Dana talangan dibayarkan ke petani ketika mereka mengantongi DO (delivery order) tetes. Sisa uang dari hasil lelang tetes akan dibayarkan di akhir musim giling.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang APTRI PG Jatiroto, Lumajang, Didik Purwanto, dengan dikelola masing-masing PG transparansi bisa lebih dijamin. Sebaliknya, sebagai bagian PG eks PTPN XI, sampai saat ini ia tidak tahu dana talangan itu dikelola siapa.

Demikian pula, dengan lelang terpusat pihaknya tidak tahu berapa harga gula dan tetes. "Kami tanya PG, dikatakan (dana talangan) dikelola pusat. Oleh pusat, disebut dikelola PG. Kembalikan kemerdekaan petani. Barang ini (gula dan tetes) milik kami, kami mau menjual sendiri kok tidak bisa," tanya Didik.

Pada titik ini, isunya menyentuh hal yang mendasar: aspek keadilan. Dari 1,827 juta ton tetes misalnya, menurut Khabsyin, 60�alah milik petani. Karena volumenya besar, berapa pun selisih harga lelang nilainya akan besar. Sebagai pemilik adalah hal wajar petani di eks PTPN XI menuntut perlakuan sama. Oleh karena itu, seiring semangat kuat pemerintah untuk menjadikan tetes tebu sebagai bahan baku utama bioetanol, persoalan by product tetes ini tidak lagi bisa dipandang sebagai isu pinggiran. Hilirisasi tetes menjadi bioetanol menuntut pembenahan menyeluruh.

Anjloknya harga tetes pada 2025 menyingkap kerentanan struktural: oversupply regional, ekspor tinggi, kebutuhan domestik defisit, dan harga jatuh. Tanpa kebijakan intervensi yang jelas, seperti pengaturan ekspor, insentif hilirisasi etanol, serta mekanisme harga minimum tetes seperti harga acuan pembelian, industri gula dan ikutannya akan terus terjepit. Ketika itu terjadi, petani ikut terjepit.

Referensi:
- Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/07/17/16181551/mentan-lapor-ke-prabowo-petani-sudah-tak-menjerit-lagi-usai-impor-tetes-tebu.
- https://ekonomi.bisnis.com/read/20250916/99/1911757/tetes-tebu-menumpuk-penggilingan-tebu-terancam-berhenti.
- https://industri.kontan.co.id/news/menakar-efek-pembatasan-impor-etanol-terhadap-industri-gula-domestik.
- BPS. 2024. Statistik Tebu Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Jurnal GULA. Jakarta: Nusantara Sugar Community, Volume 151 Juni 2026.
- Interview M Nur Khabsyin (22/7/2026) dan Didik Purwanto (18/7/2026).

Editor : Redaksi