Langit Mereka Cerah, Kita Kelelep

​Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Ada yang timpang ketika kita menatap dinamika kebangsaan hari ini. Di atas sana, panggung kekuasaan sibuk memperagakan hamparan angka yang mengilap, lengkap dengan orkestrasi pujian yang meyakinkan. Namun di bawah, di tanah tempat rakyat memijakkan kaki dan menyandarkan hidup, kenyataan berbisik—bahkan berteriak—tentang hal yang bertolak belakang. Sebuah jurang yang kian menganga antara kemegahan retorika dan kepepetnya hidup sehari-hari.

​I. Tragedi di Gang Sempit: Retaknya Fondasi Perlindungan
​Mari kita memulainya dari sebuah gang sempit di Jalan Pejompongan Raya. Sebuah lorong yang lebarnya hanya cukup untuk dua bahu berpapasan, di mana dinding-dinding temboknya menyimpan kelembaban Jakarta. Di sanalah Bambang Setiawan menghabiskan hari-harinya. Ia bukan seorang aktivis, bukan politisi, bukan pula demonstran yang biasa meneriakkan yel-yel di panggung jalanan. Bambang adalah seorang pedagang cermin—seorang warga biasa yang menjajakan benda-benda bening tempat orang-orang kecil memantulkan wajah lelah mereka.

​Pada 27 Agustus 2026, ketika sebagian sudut Jakarta Selatan memanas oleh deru orasi dan kepulan gas air mata, Bambang melangkah keluar dari gangnya. Motifnya sederhana: sekadar rasa ingin tahu kemanusiaan yang wajar, sebagaimana kita semua ketika mendengar kegaduhan di luar pagar rumah. Namun dalam hitungan jam, nyawa Bambang melayang. Ia bukan tewas oleh peluru nyasar atau gilasan roda lapis baja, melainkan dikeroyok oleh sekelompok massa tak dikenal yang masuk menyusup ke kawasan permukiman.

​Pertanyaan yang menohok nurani kita adalah: bagaimana mungkin, di tengah pengerahan ribuan personel pengamanan, sekelompok massa dengan lima truk bak terbuka dapat begitu leluasa menerobos, lalu mengeksekusi warga sipil tanpa perlawanan?

​Di sinilah kita kembali disuguhkan pada hantu lama yang amat kita kenal: pembiaran. Sebuah pola klasik dalam manajemen krisis kita. Pola di mana negara—melalui aparatur pengamanannya—seolah memilih berdiri pasif; membiarkan benturan horisontal terjadi, membiarkan rakyat bertumpah darah, untuk kemudian menutup cerita dengan menyalahkan kerumunan tanpa pernah membongkar dalang utamanya.

​Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Rekaman visual publik yang beredar memperlihatkan betapa jarak antara posisi aparat keamanan dan rombongan truk tersebut tak sampai 20 meter, namun tak ada tindakan berarti untuk mencegatnya. Jika ini bukan bentuk pembiaran institusional, lantas apa terminologi yang lebih tepat? Kapolri dan pucuk pimpinan negara wajib mengambil langkah konkret: membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM serta unsur akademisi independen. Siapa yang mengerahkan truk-truk itu? Siapa yang memberi izin operasional di lapangan? Tanpa penegakan hukum yang transparan dan jujur, kasus Bambang hanyalah prolog dari tragedi-tragedi berikutnya di gang-gang sempit lainnya.

​II. Pesta Angka di Mimbar, Sepi di Meja Makan
​Dari gang Pejompongan yang berdebu, mari kita mengalihkan pandangan ke ruang tamu dan dapur rumah tangga kita masing-masing.

​Pada 14 Agustus lalu, Presiden berdiri anggun di mimbar Sidang Tahunan MPR. Dengan intonasi meyakinkan, beliau mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen—sebuah angka yang diklaim sebagai prestasi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Arus investasi dilaporkan membanjir, serapan tenaga kerja diklaim melonjak. Tepuk tangan bergemuruh di dalam ruangan bersuhu dingin itu, merayakan sebuah kemenangan statistik.

​Namun, jika kita melangkah ke dapur-dapur keluarga kelas menengah dan bawah, narasi indah itu langsung menguap. Laporan riset dan data perbankan menunjukkan realitas sebaliknya: porsi pendapatan masyarakat yang biasanya disisihkan untuk tabungan, kini tergerus habis hanya untuk menutupi kebutuhan pokok dan cicilan rutin. Ini bukan lantaran rakyat mendadak konsumtif, melainkan karena kenaikan upah riil stagnan sementara harga barang-barang dasar merambat naik tanpa kompromi.

​Struktur pertumbuhan 5,45 persen itu sendiri mengindikasikan ketimpangan tajam. Pertumbuhan ekonomi tersebut terbukti lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat 20 persen teratas—yang melaju hingga 8 persen—sementara kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian justru berjalan tertatih-tatih di kisaran 3,5 persen.

​Inilah paradoks yang kita rasakan: langit di atas istana tampak terang benderang, namun tanah tempat rakyat berpijak sedang disiram hujan deras sampai kelelep. Fenomena "makan utang" kini bukan lagi pilihan, melainkan mekanisme bertahan hidup (survival strategy). 

​Lonjakan indeks pinjaman online sebesar 24,6 persen serta ketergantungan pada fasilitas paylater adalah sinyal bahaya bagi kesehatan sosio-ekonomi kita. Rakyat tidak membutuhkan pencabutan pidato Presiden. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk secara jujur menambahkan satu kalimat kunci dalam setiap pidatonya: bahwa tolok ukur sukses pembangunan bukanlah kemolekan angka statistik di atas kertas, melainkan hadirnya rasa kenyang, aman, dan sejahtera di atas meja makan rakyat.

​III. Dari Sekadar "Penyerapan" Menuju Pekerjaan Bermartabat
​Kritik serupa melingkupi klaim ketenagakerjaan. Pemerintah bangga menyatakan bahwa investasi telah menyerap 1,4 juta tenaga kerja baru. Namun mari kita cermati kualitas dari penyerapan tersebut.
​Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 59,3 persen tenaga kerja Indonesia masih terperangkap di sektor informal.

Rata-rata upah yang diterima berada di kisaran Rp 3,3 juta per bulan—sebuah angka yang di kota-kota besar bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang layak. Istilah "penyerapan" tenaga kerja sering kali membius kita, seolah-olah menampung air hujan ke dalam ember yang bocor sudah cukup dianggap sebagai pencapaian.

​Yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukanlah sekadar menampung orang bekerja dengan upah ala kadarnya, melainkan penciptaan lapangan kerja bermartabat (decent work). Pekerjaan yang memberikan kepastian jaminan sosial, upah yang adil, serta kepastian masa depan.

​Investasi asing dan domestik tidak boleh hanya dijadikan karpet merah eksploitasi tenaga kerja murah. Pemerintah harus berani menerapkan syarat ketat: setiap investasi berteknologi tinggi wajib menyertakan alih teknologi dan program peningkatan keterampilan (upskilling) yang terstruktur bagi pekerja lokal.

 Jangan biarkan buruh-buruh kita hanya dijadikan otot yang bisa diganti kapan saja, tetapi dorong mereka menjadi bagian dari otak dan penggerak utama transformasi industri nasional.

​IV. Meluruskan Arah: Empat Pilar Perbaikan
​Kritik ini disuarakan bukan atas dasar kecurigaan, apalagi niat merobohkan bangunan berbangsa. Ini adalah wujud kecintaan dan pertanggungjawaban moral anak bangsa yang merindukan hadirnya negara dengan nurani yang utuh. Dalam tradisi tata kelola pemerintahan yang sehat, kritik adalah penawar racun kepongahan, dan saran adalah peta penunjuk jalan.

​Tragedi yang menimpa Bambang Setiawan serta himpitan hidup kelas menengah mengamanatkan empat langkah fundamental yang harus segera diambil oleh penyelenggara negara:
• ​Penegakan Hukum dan Pengusutan Tuntas: Usut tuntas peristiwa kekerasan 27 Agustus dan peristiwa HAM lain juga korupsi, penindasan dan penyerobotan tanah tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Polisi harus dikembalikan sepenuhnya pada khittah aslinya: sebagai pelindung dan pengayom seluruh rakyat, bukan alat kekuasaan.

• ​Perlindungan Struktural Bagi Kelas Menengah: Sediakan bantalan ekonomi yang konkret melalui insentif pajak, subsidi pangan tepat sasaran, serta restrukturisasi kredit modal kerja UMKM untuk mencegah kebangkrutan massal kelas menengah.

• ​Transformasi Ketenagakerjaan: Ubah paradigma dari sekadar menyerap tenaga kerja murah menjadi penguatan kapasitas insan pekerja nasional melalui kewajiban alih teknologi pada setiap proyek investasi strategis.
• ​Integrasi Data dan Kebijakan Berbasis Realitas: Hentikan kebiasaan berlindung di balik angka makro yang molek. Evaluasi setiap kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap daya beli dan kesejahteraan di tingkat tapak.

​Epilog & Penutup
​Indonesia tidak pernah dirancang sebagai proyek jangka pendek yang selesai dalam hitungan periode kekuasaan. Negeri ini adalah sebuah karangan puisi besar yang ditulis bersama oleh ratusan juta jiwa dengan tinta keringat, pengorbanan, dan air mata. Bahwa di sepanjang perjalanannya ada bait yang sumbang dan diksi yang keliru, adalah tugas kita bersama untuk menyuntingnya kembali agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.

​"Sebab negara tidak didirikan di atas dinginnya megahnya angka,
melainkan di atas hangatnya rasa aman dan kenyangnya perut rakyat."

Editor : Redaksi