Muktamar di Tengah Hutan: Menjemput Keteduhan, Membabat Transaksi Politik

Catatan Redaksi - Satu letupan gagasan segar datang dari Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur. 

Mereka mengusulkan sesuatu yang tidak biasa untuk agenda akbar Nahdlatul Ulama (NU): menggelar Muktamar mendatang di tengah hutan wisata. Coban Rondo di Malang dan Tanjung Papuma di Jember disorongkan sebagai contoh lokasi potensial.

Bagi sebagian orang, ide ini mungkin terdengar eksentrik atau bahkan merepotkan secara logistik. 

Menampung ribuan kiai, ulama, santri, dan muktamirin dari seluruh penjuru negeri di bawah rimbunnya pepohonan tentu bukan perkara instan. Namun, jika kita menyelami esensi di balik usulan ini, ada pesan otentik yang sedang digelorakan. 

Kerinduan akan kembalinya marwah permusyawaratan yang jernih, independen, dan jauh dari hiruk-pikuk syahwat kekuasaan.

Harus diakui secara jujur, dinamika muktamar organisasi besar termasuk NU sering kali terjebak dalam atmosfer yang pengap oleh kepentingan politik praktis. 

Konsentrasi peserta di hotel-hotel mewah atau gedung tertutup kerap menciptakan ruang-ruang eksklusif. 

Di kamar-kamar ber-AC itulah, pengondisian suara, mobilisasi kepentingan, hingga desas-desus transaksi politik subur bersemi sebelum persidangan resmi dimulai.

Membawa Muktamar ke alam terbuka merupakan upaya struktural untuk menjungkirbalikkan ruang gerak yang transaksional tersebut. 

Di tengah hutan yang luas, sekat-sekat eksklusif itu runtuh dengan sendirinya. Ruang dialog menjadi lebih horizontal, transparan, dan merdeka.

Terlepas dari taktik politik, usulan ini membawa kita pada refleksi spiritual yang mendalam. Hutan dengan ekosistemnya mengajarkan tentang keteduhan, keseimbangan, dan keberagaman yang saling menopang nilai-nilai yang sejatinya menjadi fondasi utama khidmah NU.

Sebab menghirup udara segar sembari memikirkan masa depan umat akan menghadirkan ketenangan batin (tadabbur alam) bagi para pengambil keputusan.

Nilai tambahnya tidak berhenti di situ, kehadiran ribuan muktamirin di kawasan ekowisata akan menggerakkan roda ekonomi rakyat jelata secara langsung. 

Homestay penduduk, warung-warung kuliner lokal, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa transportasi rakyat akan kecipratan berkah ekonomi. Ini merupakan wujud penguatan kehutanan sosial yang berpihak pada rakyat kecil.

Tentu saja, mewujudkan Muktamar di tengah hutan membutuhkan kajian matang terkait aksesibilitas, keamanan, tata kelola sampah, dan daya dukung lingkungan agar tidak merusak alam itu sendiri. 

Namun, keberanian untuk melempar wacana ini patut diacungi jempol.Sudah saatnya NU keluar dari pengapnya ruang-ruang pengondisian politik dan kembali ke pelukan alam. 

Jika hutan bisa menawarkan keteduhan dan kejujuran berorganisasi, mengapa kita tidak mencobanya?

Editor : Redaksi